
Radar Bojonegoro - Penanganan perkara korupsi di Bojonegoro perlu dikencangkan lagi. Empat perkara sudah diusut hingga ranah penyidikan dengan penetapan tersangka. Yakni tiga perkara ditangani kepolisian dan satunya kejaksaan negeri (kejari) setempat.
Namun, kasus-kasus korupsi wilayah Bojonegoro yang terungkap didominasi penye lewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dan masih didominasi tersangka mantan kepala desa (kades).
Banyaknya gelontoran anggaran untuk desa harus diimbangi dengan kampanye pencegahan korupsi. Adapun tiga perkara korupsi diungkap polres yakni penyelewengan dana hibah Provinsi Jatim 2018 dengan tersangka Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Singosari turut Desa Sudu, Kecamatan Gayam M. Imron Amirudin.
Kerugian negara sekitar Rp 161 juta. Lalu, penyelewengan APBDes Wotanngare, Kecamatan Kalitidu 2019 dengan tersangka eks Kepala Desa (Kades) Wotanngare Mukti Ali.
Lalu, kasus dugaan korupsi APBDes Trucuk Kecamatan Trucuk 2018 dan 2019 dengan tersangka eks Kades Trucuk Danang Puji Asmoro. Sedangkan, perkara korupsi ditangani kejari, yakni dugaan penyelewengan anggaran proyek pembangunan Jalan Taji-Bakalan Kecamatan Tambakrejo 2019.
Juli lalu, kejari tetapkan satu tersangka yakni Direktur CV Bhadra Raya asal Sidoarjo bernama Bambang Sigit Minggarjono. Nilai kerugian negara sekitar Rp 1,3 miliar Menurut pakar hukum M. Yasir, ruh utama dari UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yakni semangat menjalankan serta mengop timalkan UU tersebut.
Karena baginya, optimal dan tidaknya pemberantasan tipikor di Bojonegoro sangat bergantung pada political will aparat penegak hukum (APH). Yakni Polres Bojonegoro dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.
“Apabila political will dari polres dan kejaksaan itu baik serta kuat, tentu pemberantasan tipikor di Bojonegoro bisa tergolong optimal,” kata dosen Universitas Bojonegoro (Unigoro) itu. Ketika menyorot banyaknya kasus korupsi terungkap hanya didominasi pejabat kepala desa (kades), Yasir berpendapat mungkin saja hasil penyelidikan lalu penyidikan kasusnya sudah mengantongi dua alat bukti yang sah.
Sedangkan, dugaan praktik-praktik korupsi lain bisa saja belum memenuhi dua alat bukti yang sah. Adapun hadirnya UU Pemberantasan Tipikor juga harus mampu mendorong pengembalian uang kerugian negara.
Jangan sampai negara dirugikan oleh praktikpraktik korupsi. Kemudian, upaya pencegahan juga harus digalakkan agar tidak hanya kencang dalam penindakan kasus, namun lemah pada pencegahan dini. Juga peran masyarakat penting memberikan informasi awal.
“Dalam hal ini, seluruh APH sekaligus inspektorat punya kewajiban melakukan upaya pencegahan agar para pejabat bisa dengan baik mengelola uang negara tersebut,” tegasnya.
Terkiat besar dan rendahnya korupsi sekarang sudah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Sehingga tinggi rendahnya putusan hakim mengacu pada perma tersebut.
Berdasar pasal 6, kerugian negara dikategorikan menjadi empat yakni, kerugian paling berat, berat, sedang, dan ringan. “Katergori paling berat kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar, kategori berat lebih dari Rp 25 miliar, kategori sedang lebih dari Rp 1 miliar, dan kategori ringan lebih dari Rp 200 juta,” imbuh Yasir.
Sementara itu, penyidik satreskrim polres telah menangani tiga perkara korupsi. “Sesuai target tahun ini yaitu mengungkap minimal tiga kasus dugaan korupsi,” kata Kapolres AKBP Budi Hendrawan. Disinggung terkait nilai kerugian negara, Kapolres belum bisa membeberkannya. Ada perkara masih menunggu berkas berita acara pemeriksaan (BAP) P-21 atau lengkap.
Terkait dugaan korupsi didominasi kades karena memang penyelidikan kasusnya sudah mengantongi dua alat bukti yang sah. “Selain itu, maraknya pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan para kades ini bisa jadi peringatan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama,” tegasnya.
Menurutnya, upaya pencegahan juga sudah dilakukan bersama jajaran kapolsek dan bupati. Sedangkan, dugaan korupsi di tubuh pemerintahan hingga saat ini, menurutnya memang masih belum ditemukan.
“Kasus korupsi ini kan tidak sama dengan pidana umum, prosesnya bisa berdasar dari laporan atau penyidikan kami sendiri dan sejauh ini memang belum ada indikasi,” katanya. Kapolres menambahkan agar tidak terjerat praktik korupsi itu butuh kekuatan iman agar tahan godaan.
Lalu, penguatan SDM dalam mengelola uang negara juga perlu ditingkatkan. Perlu diketahui, berdasar keterangan dari penasehat hukum tersangka eks Kades Wotanngare, Awaludin Nur Hidayah, nilai kerugian negara diperkirakan Rp 1,2 miliar. Nilai tersebut berdasar penghitungan dari inspektorat. Adapun pagu anggara APBDes Wotanngare 2019 sebesar Rp 1,6 miliar.
“Anggaran pagu APBDes 2019 sebesar Rp 1,6 miliar. Dana yang telah digunakan pembangunan sebesarRp 401 juta. Jadi terdapat selisih sebagai kerugian negara Rp 1,2 miliar,” terangnya.
Sedangkan, berdasar keterangan dari penasehat hukum tersangka eks Kades Trucuk, Danang Puji Asmoro, Nursamsi nilai kerugian negara sekitar Rp 790 juta. Diduga temuan kerugian negara berasal dari APBDes Trucuk tahun 2018 dan 2019. “Penetapan tersangka pada Selasa malam lalu (6/10), tersangka langsung ditahan 20 hari ke depan,” pungkasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




