Radar Bojonegoro - Jalan Trunojoyo terasa penuh. Persisnya di depan pintu masuk gedung DPRD Bojonegoro kemarin (8/10). Lebih dari 700 massa aksi membanjiri jalan berbelok tersebut. Semakin terik, peserta unjuk rasa kian bersemangat.
Tampak kompak. Lagu-lagu nasional maupun lagu-lagu khas pergerakan mahasiswa berkumandang dengan lantang. Mereka satu sikap menolak pengesahan Rancangan UU Cipta Kerja. Massa aksi terdiri atas buruh, mahasiswa, siswa SMA/SMK, dan masyarakat sipil.
Pantauan Jawa Pos Radar Bojonegoro, jumlah massa diperkirakan mencapai 770 orang. Berdasar hitungan estimasi menggunakan bantuan situs mapchecking.com. Kalkulasinya setelah luas massa aksi membanjiri depan Gedung DPRD Bojonegoro sekitar 110 meter persegi. Saat aksi berlangsung jarak antarorang berdempetan. Sehingga diasumsumsikan sekitar tujuh orang per meter persegi. Setelah dikalkulasi, jumlah peserta aksi sekitar 770 orang.
Mereka terdiri atas dua elemen yakni Aliansi Bojonegoro Menggugat (ABM) dan Aliansi Masyarakat Bojonegoro (AMB). Kedua elemen tersebut kompak menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dan sikap mosi tidak percaya. Bergantian berorasi. Ragam tulisan berbentuk pamflet maupun spanduk dibentangkan. Juga ragam bendera organisasi mahasiswa ekstra kampus berkibar.
Aksi unjuk rasa berlangsung sejak pukul 09.30 hingga pukul 12.00. Teriakan orasi penuh semangat membara dari megaphone. Bersahutan dengan suara lantang. Pelajar SMK/SMA turut mewarnai aksi tersebut. Mereka memakai seragam putih abu-abu juga batik dan celana abu-abu.
Selain dari kampus lokal, demonstrasi diikuti mahasiswa perguruan tinggi luar kota. Mereka memilih ikut turun jalan karena kebetulan berada di Bojonegoro setelah menjalani kuliah daring.
Namun, di tengah demonstran bersemangat dikejutkan seorang peserta aksi perempuan pingsan. Mendadak jadi perhatian peserta aki. Diduga tak kuat menahan terik matahari menyengat. Bergegas mendapat perawatan tim Urkes polres dan PMI Bojonegoro.
Suasana sempat memanas, beberapa kali massa aksi hendak merangsek masuk gedung DPRD Bojonegoro. Namun, untungnya koordinator lapangan (korlap) mampu meredam amarah massa aksi. Selain itu, sebanyak 400 personel kepolisian juga menjaga ketat area gedung DPRD yang bersebelahan dengan gedung lantai tujuh Pemkab Bojonegoro itu.
M. Aksin salah satu korlap AMB mengatakan, meminta perwakilan DPRD menandatangani nota kesepakatan tuntutan yang telah disusun. “Ada lima poin tuntutan harus dipenuhi dan ditandatangani perwakilan DPRD,” tegas dia.
Menurut mahasiswa asal Kecamatan Baureno itu, penandatanganan tuntutan bukan untuk perseorangan, tetapi lembaga DPRD. Adapun lima poin tersebut ialah mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR. Mengutuk dan mengecam keras pemerintah terlibat pengesahan UU Cipta Kerja.
Mosi berikutnya mengancam keras tindakan represif aparat selama proses demonstrasi dan menyampaikan aspirasi publik. Mengajak seluruh masyarakat, buruh, pelajar terus bergabung pada gerakan kolektif melakukan perlawanan terhadap UU Cipta Kerja.
‘’Terakhir, DPRD Bojonegoro menyatakan menolak adanya UU Cipta Kerja (Omnibus Law),” tegasnya.
Akhirnya, setelah dilakukan komunikasi, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto bersedia menandatangani tuntutan dari massa aksi. Politikus Partai Demokrat itu pun diberi kesempatan mengutarakan sikap sepakatnya terhadap tuntutan para massa aksi.
Sukur berdiri di tengah-tengah massa aksi dan menyuarakan secara lantang bahwa pihaknya DPRD Bojonegoro ikut menolak UU Cipta Kerja. Sukur mengaku sikap penolakan itu sudah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Imam Sholikin. Sehingga, sikap ia ambil mewakili DPRD Bojonegoro.
“Saya sudah izin dengan Pak Ketua DPRD hendak menemui massa aksi dan izin terkait sikap menolak UU Cipta Kerja,” ungkapnya.
Sementara itu, massa Aliansi Bojonegoro Menggugat (ABM) tidak ingin menemui dan berdialog dengan DPRD. Sejak awal aksi dilakukan berdasarkan mosi tidak percaya. Sehingga aksi hanya terfokus penyampaian tuntutan.
Mereka menarik diri aksi sekitar pukul 11.30 sebelum perwakilan DPRD menemui massa. Dan meninggalkan massa lainnya masih bertahan di depan kantor DPRD.
Ahmad Khomaidi korlap ABM memutuskan menarik massa sekitar 600 peserta aksi karena melihat kondisi mulai tidak kondusif. Mereka kelelahan, telebih ada massa dari ABM yang sakit. Sejak awal hanya menyampaikan tuntutan tanpa bertemu maupun berdialog dengan pihak DPRD.
“Tidak ada dialog, tidak ada mediasi. Dari awal sudah Mosi Tidak Percaya,” ungkapnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
