Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekitar 6.000 Pekerja Terancam, 90 Persen Buruh Wanita

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Sekitar 6.000 Pekerja Terancam, 90 Persen Buruh Wanita
Sekitar 6.000 Pekerja Terancam, 90 Persen Buruh Wanita

Radar Bojonegoro - Pengesahan UU Cipta Kerja bakal menuai polemik. Sebab, sejumlah pasalnya akan bersinggungan dengan pekerja wanita di sektor padat karya. Utamanya di Bojonegoro dengan persentase lebih banyak dibanding pria. 


Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bojonegoro Sugihanto mengatakan ada sekitar 5.000 sampai 6.000 pekerja di sektor padat karya. Dari kisaran jumlah itu, 80 sampai 90 persen diantaranya didominasi wanita. Misalnya saja di pabrik rokok, sepatu, dan sebagainya. 


‘’Taruhlah di satu pabrik ada 1.100 pekerja, yang pria mungkin hanya sekitar 100 orang,” katanya kemarin (7/10).


Menurut dia, sedianya tidak ada ketentuan khusus bahwa perusahaan membutuhkan tenaga kerja wanita. Namun, memang ada beberapa sektor yang mewajibkan hal itu. Meski begitu, faktor banyaknya pekerja wanita di sektor padat karya karena animo saat melamar.


‘’Hanya memang yang melamar kebanyakan wanita. Jadi ya kebetulan saja dan untung bagi perusahaan karena wanita dikenal lebih rajin,” ujar dia.


Namun, lanjut dia, adanya pengesahan UU Cipta Karya tentu akan bersinggungan dengan fenomena itu. Misalnya saja terkait pasal-pasal yang mengatur tentang cuti haid, melahirkan, upah dan sebagainya. Sehingga, pihaknya turut membawa suara dari pekerja wanita.


‘’Mereka semua sudah sepakat dan menandatangani petisi kaitannya penolakan UU Omnibus Law,” tandasnya.


Bahkan, kata Sugihanto, pihaknya juga telah mengantongi kesepakatan dan ikrar para pemilik perusahaan atau pabirk di Bojonegoro. Kaitannya tentu dukungan terhadap pekerja yang menolak UU Cipta Kerja.


‘’Sehingga nanti jika kemungkinan terburuk terjadi, kami tinggal menagih ikrar tersebut,” tegas dia.


Adapun untuk saat ini pihaknya masih akan terus berjuang hingga UU ini dicabut. Sebab, draft UU masih butuh tanda tangan dari Presiden Jokowi. Sehingga akan terus memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk menyuarakan pendapat.


‘’Kalau nanti masih seperti ini, nantinya tinggal ke mahkamah konstitusi (MK),” tuturnya.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer