
Radar Bojonegoro - Kinerja anggota DPRD Bojonegoro tahun ini berpeluang tak bisa merampungkan 23 rancangan peraturan daerah (raperda). Target sesuai program legislasi daerah (prolegda) itu baru rampung separo.
Sebanyak 11 raperda dipastikan batal dibahas. Sisa waktu tiga bulan ini dipastikan tidak memungkinkan dilakukan pemba- hasan. Apalagi, dalam waktu dekat, anggota DPRD juga harus membahas Rancangan (R)-APBD 2021. Sehingga, raperda itu rencananya baru akan dibahas tahun depan.
Raperda masih ngendon itu usulan dari DPRD maupun Pemkab Bojonegoro. Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sutikno menjelaskan, tahun ini rencananya ada 23 perda akan disahkan. Namun, jumlah itu dipastikan tidak bisa tuntas.
Sebab, waktunya sudah sangat mepet. Hingga kini baru ada 12 perda sudah disahkan. Sisanya, 11 perda masih ngendon itu akan dibahas lagi tahun depan. Meski demikian, lanjut dia, pihaknya akan berkomunikasi lagi dengan pemkab terkait hal ini. Jika mendesak dan masih memungkin dibahas tiga bulan terakhir, tentu akan dilakukan.
‘’Bulan ini akan kami bahas dengan bagian hukum pemkab,’’ jelasnya kemarin (7/10). Sutikno menjelaskan, kemungkinan membahas perda di tiga bulan terakhir memang kecil. Tiga bulan ini akan difokuskan pembahasan APBD 2020. ‘’Fokus saat ini ya pembahasan anggaran itu,’’ jelas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Disinggung 11 perda? Sutikno tidak hafal rincian sebelas perda belum dibahas itu. Sebab, sebagian ada yang usulan atau inisiatif pemkab. Namun, di antara 11 perda itu ada yang mendesak untuk segera dibahas. Yakni, perda tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Politikus asli Kedungadem itu menjelaskan, perda RTRW sudah lama sekali. Sehingga, harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Selain itu, kondisi Bojonegoro yang cepat mengalami perubahan harus segera melakukan penyesuaian.
Misalnya, perubahan kawasan perumahan dan pertanian. Sebab, semakin banyak kawasan pertanian yang dijadikan permukiman. ‘’Sehingga, mendesak untuk segera dibahas perda RTRW itu,’’ jelasnya. Jika dibahas tahun depan, tentu raperda RTRW itulah diprioritaskan. Perda itu akan dibahas lebih dulu sampai disahkan.
Sementara itu, Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Tata Ruang Chusaifi Ivan mengatakan, raperda RTRW memang belum dibahas di tingkat kabupaten. Sebab, prosesnya masih cukup panjang. Saat ini raperda itu masih dalam tahap usulan rekomendasi ke gubernur.
‘’Aturannya memang begitu. Jika ada perda RTRW baru harus diusulkan rekomendasi ke gubernur dulu,’’ jelasnya. Setelah rekomendasi turun, prosesnya masih berlanjut lagi. Yakni, dimintakan rekomendasi teknis ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Baru setelah itu dibahas tingkat kabupaten. Yakni antara pemkab dan DPRD.
‘’Kemungkinan tahun depan baru bisa. Tapi kami harap bisa dibahas secepatnya,’’ jelasnya. Ivan menjelaskan, perda RTRW masih mengacu pada Perda Nomor 26 Tahun 2011. Perda itulah yang diajukan perubahan. Sebab, menyesuaikan dengan kondisi saat ini.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




