
Radar Lamongan – Aktivis mahasiswa PC PMII Lamongan melakukan aksi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) di depan gedung DPRD Lamongan, kemarin (7/10). Mereka mendesak untuk ditemui Ketua DPRD Abdul Ghofur. Namun, politisi F-PKB tersebut tidak berada di tempat.
Ketua Komisi D Abdul Shomad yang menampakkan diri. Dia akhirnya menjadi bahan pembicaraan mahasiswa karena politisi F-PDIP tersebut menyebut UU Cipta Karya, bukan UU Ciptaker.
‘’Bagi kita, percuma diajak diskusi, toh kenyataannya perwakilan kita sendiri (DPRD Lamongan), nyatanya salah ucap. Dari RUU Cipta Kerja menjadi RUU Cipta Karya,’’ kritik Ketua PC PMII Lamongan M Syamsudin Abdillah kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (7/10).
Ada sembilan poin penolakan PMII Lamongan terhadap UU yang disahkan Senin (5/10) tersebut. Salah satunya, DPR dan pemerintah dinilai tidak peka terhadap kesengsaraan rakyat. Mereka tidak fokus menangani dan mengatasi pandemi covid-19. Justru membuat regulasi yang merugikan buruh dan rakyat. Regulasi tersebut dinilai hanya menguntungkan para investor.
‘’Ini kan sebuah ketidakpahaman dari wakil kita. Sehingga, bagi kita, percuma kita diajak diskusi, tapi perwakilan kita di DPR(D) pun tidak paham terkait UU ini,’’ ujar Syamsudin. Tuntutan pada poin satu sampai delapan lebih menyoroti terkait pasal ketenagakerjaan. Sedangkan poin kesembilan menyoroti aturan pelaksanaan perizinan sektor pendidikan melalui perizinan berusaha.
Hal itu diatur dalam paragraf 12 pendidikan dan kebudayaan pasal 65 ayat 1 dan 2. ‘’PMII menilai DPR dan pemerintah telah mengkapitalisasi pendidikan,’’ imbuh Syamsudin. Dia kecewa pimpinan DPRD tidak ada yang menemui. Padahal, Syamsudin berharap pimpinan DPRD bersedia deklarasi penolakan terhadap omnibus law.
‘’Tapi kenyataannya, hari ini (kemarin) ketua DPRD tidak hadir di tempat kerjanya. Kita melihat hanya ketua komisi D,’’ tuturnya. Sementara itu, Shomad mengaku tidak mengetahui keberadaan ketua DPRD saat ini. Dia sempat menanyakan ke Sekwan, yang mengatakan ketua DPRD sedang berada di luar kota.
‘’Disposisi suratnya meminta ketua komisi D untuk menemui kawan-kawan yang tadi demo. Sebagai anak buah,ya taat pimpinan,’’ kata Shomad. Sempat terjadi aksi dorongdorongan antara mahasiswa dan petugas keamanan. Para mahasiswa meminta agar bisa masuk ke gedung DPRD.
Akhirnya, seluruh pendemo diizinkan masuk ke ruang rapat paripurna untuk melakukan audiensi. ‘’Ribut tidak, biasa kan kawankawan itu kan kalau menghendaki pimpinan yang menemui, tapi pimpinan tidak ada, itu kan pasti ada rasa kecewa,’’ ujar Shomad.
Terkait kesalahan ucap UU Ciptaker menjadi UU Cipta Karya, Shomad menjelaskan, dulu dirinya memiliki usaha rental pengetikan dan penjilidan menggunakan nama cipta karya. ‘’Makanya masih lekat di memori saya, cipta karya,’’ alasannya.
Mahasiswa sempat melontarkan kata-kata umpatan setelah insiden tersebut. Shomad tidak memersoalkan kalimat yang dilontarkan mahasiswa kepadanya. ‘’Ya saya anggap biasa lah. Ada kalimat yang dianggap oleh pihak lain kurang pantas, tapi itu menjadi auto kritik buat saya pribadi,’’ ujar Shomad.
Dia mengatakan, yang dituntut mahasiswa fokus terhadap UU Ciptaker yang merupakan ranah DPR RI. Sehingga, pihaknya meminta mahasiwa untuk diskusi bersama. Yakni, membahas secara detil bab dan pasal yang dinilai tidak selaras dengan perjuangan para aktivis.
‘’Karena kita juga ada aturan. Nanti kan kita bisa ajukan judicial review-nya. Di MK-nya kan begitu,’’ tutur mantan Kades Waruk, Kecamatan Karangbinangun tersebut.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




