Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kuota Masih Banyak, Haruskah Syarat Beasiswa Diperlonggar?

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Kuota Masih Banyak, Haruskah Syarat Beasiswa Diperlonggar?
Kuota Masih Banyak, Haruskah Syarat Beasiswa Diperlonggar?

Radar Bojonegoro - Kuota beasiswa mahasiswa kurang mampu tahun depan diprediksi sulit terpenuhi. Waktu yang terbatas diperkirakan kuotanya tidak bisa tercapai. Begitupun pagu jumlah penerima beasiswa melonjak drastis. Kalangan DPRD meminta pemkab untuk menambah kriteria penerima beasiswa itu. Sehingga, banyak mahasiswa bisa terkaver program beasiswa bersumber APBD.


Tahun depan Pemkab Bojonegoro mengalokasikan Rp 4 miliar untuk beasiswa ini. Kuoatanya mencapai 2.000 mahasiswa. Jumlah itu jauh lebih besar dibanding tahun ini yang kuotanya hanya 400 mahasiswa dengan anggaran Rp 800 juta.


Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Bojonegoro Sahari menjelaskan, hingga kini jumlah mahasiswa yang mendaftar sebagai calon penerima beasiswa mencapai seribu lebih. Jumlah itu dari dua tahap pendaftaran. Tahap pertama pada Agustus lalu menerima sebanyak 700 lebih mahasiswa.


‘’Tahap kedua September ini ada 300 orang. Jadi,baru sekitar seribuan,’’ jelasnya. Jumlah itu masih jauh dari target. Sebab, pada pertengahan Oktober nanti pengajuan beasiswa akan ditutup. Yakni, saat Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2021 ditetapkan.


Sahari menjelaskan, penerima beasiswa harus didata sebelum KUA PPAS ditetapkan. Sebab, bantuan itu termasuk hibah. Sehingga, harus diusulkan lebih awal. Menurutnya, untuk mencapai target 2.000 mahasiswa cukup berat.


Mengingat waktu tersedia juga tidak lama. Bahkan, dia tidak yakin bisa tercapai 100 persen. Meski begitu, banyak mahasiswa yang mengajukan. Namun. banyak pula yang tidak diterima. Sebab, syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya, tidak dari keluarga miskin dan bukan mahasiswa semester akhir. Sehingga, tidak bisa lolos verifikasi.


Beasiswa yang ditangani bagian kesra ini adalah beasiswa menyelesaikan kuliah. Sehingga, diprioritaskan untuk mahasiswa semester akhir. ‘’Yang saat ini semester akhir ya tidak bisa. Saat proses pencairan dia pasti sudah lulus,’’ terang pria asli Madura itu.


Dana bakal diterima mahasiswa adalah Rp 2 juta. Dana itu hanya diterima sekali. Mahasiswa sudah menerimanya tidak bisa lagi mengajukan. Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan meminta pemkab memperlonggar persyaratan beasiswa itu. Sehingga, mahasiswa yang menerimanya bisa lebih banyak.


‘’Saya yakin peminat beasiswa cukup banyak. Sehingga, harus bisa mencakup banyak mahasiswa,’’ jelasnya. Afan mengakui belum mengetahui anggaran beasiswa tahun depan. Sebab, masih belum melakukan pembahasan dengan OPD terkait. Namun, saat pembahasan pihaknya akan meminta bagian kesra untuk memaparkan secara detail program beasiswa itu.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer