Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kesejahteraan Negara Berawal dari Kemakmuran Desa

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Kesejahteraan Negara Berawal dari Kemakmuran Desa
Kesejahteraan Negara Berawal dari Kemakmuran Desa

Radar Bojonegoro - Kepemimpinan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dan Wakil Bupati (Wabup) Budi Irawanto, dalam menapak periode 2018-2023, sudah berjalan dua tahun. Selama proses kepemimpinan, tentu banyak dinamika berlangsung, baik internal maupun eksternal. Programnya selama kampanye telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bojonegoro 2018-2023.


Agar program berjalan lancar, sebagai pemimpin harus komunikatif, dan mampu menggerakkan bawahannya. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Prof. Dr. H.M. Zainuddin mengatakan, komunikasi itu sangat penting bagi pemimpin, agar keputusan yang diambil itu obyektif, mengacu hasil evaluasi dan pertimbangan bersama. ‘‘Pemimpin itu harus komunikatif, mampu menggerakkan anak buah,‘‘ katanya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.


Akademisi kelahiran Desa Simbatan, Kecamatan Kanor itu menuturkan, Nabi Muhammad sudah memberikan contoh dalam kepemimpinan, meliputi empat sifatnya. Yaitu, sidiq, amanah, tablig, dan fatonah. Empat sifat itu dimaknai dalam konteks sekarang bisa lebih luas, makna sidiq itu jujur, sehingga pemimpin harus jujur dalam setiap mengeluarkan kebijakan, kemudian amanah bukan hanya diartikan dipercaya, tapi responsif dengan kondisi sekitar.


Sedangkan arti tablig untuk kepala daerah itu bermakna komunikatif, dan fatonah itu smart. Empat kriteria itu, jika dijalankan pemimpin, memuluskan rencana program yang sudah tertuang di dokumen RPJMD. ‘‘Empat prinsip itu bisa jadi pegangan,‘‘ tegas pria kelahiran 7 Mei 1962. Perjalanan dua tahun memimpin, turur Zainuddin, tentu telah berjalan dinamis. Sehingga membutuhkan evaluasi untuk menatap masa depan


. Kekompakan tim menjadi kunci kesuksesan menjalankan amanat rakyat. Karena, saat ini pendapatan Bojonegoro cukup tinggi, dibanding kaupaten lain, karena Bojonegoro menjadi daerah penghasil migas. Peluang ini harus dimanfaatkan maksimal, jangan sampai hanya sibuk persoalan konflik internal, karena akan menghambat percepatan program.


‘‘Ya kuncinya tadi, komunikasi,‘‘ tandas penulis buku itu. Dua tahun ini, tambah Zainuddin, menjadi momentum mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan, dan menatap tiga tahun ke depan. Evaluasi itu tentu bukan hanya membahas prestasi, meskipun saat ini beberapa prestasi di Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bu Anna sudah mulai tampak.


Namun, sebagai manusia, tentu ada beberapa kekurangan untuk diperbaiki ke depan. Sehingga, evaluasi itu menjadi acuan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat Bojonegoro. Jabatan Bupati dan wakil bupati itu satu kesatuan, sesuai amanat undang-undang, saat proses pencalonan, tidak bisa hanya mendaftarkan ke penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada), hanya calon kepala daerah saja, atau sebaliknya. Hanya wakil kepala daerah saja.


Sehingga, isi surat keputusan (SK) kepala daerah itu juga satu kesatuan, antara bupati dan wakil bupati. Harapannya, dalam menjalankan amanat rakyat ketika terpilih, berjalan seirama saling melengkapi, bukan sebaliknya. Karena kemesraan bupati dan wakil bupati itu terkadang membuat pihak ketiga, atau mantan rival pilkada iri.


Pasangan terpilih, idealnya tetap saling melengkapi hingga akhir periode. Tapi, konflik kepala daerah dan wakil kepala daerah itu terkadang sengaja diciptakan, jika tak terkendali, akan menghambat percepatan pembangunan.


Sehingga, momentum dua tahun ini menjadi ajang evaluasi untuk kembali menata niat awal, ketika mencalonkan. Kurang harmonisnya bupati dan wakil bupati itu kerap terjadi, seperti yang telah berlangsung di berbagai daerah, dengan berbagai sebab. Namun pada umumnya ada pihak ketiga sengaja menciptakan kondisi demikian.


Zaenuddin menuturkan, pembangunan daerah harus berbasis kebutuhan, tentu melalui analisa, bukan hanya fisik saja, namun peningkatan SDM juga penting. APBD Bojonegoro yang tinggi ini, harus sinergi dengan pembangunan desa. Karena, prinsipnya untuk membangun kabupaten itu, dimulai dari desa, jika desa sejahtera, dengan sendirinya kabupaten nanti ikut sejahtera.


‘‘Prinsipnya, kesejahteraan negara, berawal dari kemakmuran desa,‘‘ Pungkas pria pernah mondok di Bahrul ’Ulum Tambakberas, Jombang itu.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer