Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bojonegoro Satu-Satunya Kabupaten Raih UHC

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Bojonegoro Satu-Satunya Kabupaten Raih UHC
Bojonegoro Satu-Satunya Kabupaten Raih UHC

Radar Bojonegoro - Pemkab Bojonegoro mendapat ‘’kado istimewa’’ menyongsong dua tahun kepemimpinan kepala daerah pasangan Bupati Anna Mu’awanah dan Budi Irawanto di tahun ke dua.


Buktinya, kemarin (23/9), Bu Anna menerima piagam penghargaan pencapaian universal health coverage (UHC) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jatim di gedung Angling Dharma Pemkab Bojonegoro.


Penghargaan itu layak diterima, karena Bojonegoro di tahun ini telah mencapai UHC program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS). Acara ini dihadiri langsung dari Kepala Deputi Direksi BPJS Kesehatan Provinsi Jatim, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bojonegoro, beserta jajarannya.


Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Nurul Azizah, OPD terkait, kepala rumah sakit, kepala puskesmas, hingga perwakilan fasilitas kesehatan (faskes) se Bojonegoro. Bu Anna menuturkan, Bojonegoro mendapat apresiasi dari BPJS Kesehatan Jawa Timur, karena, 98,76 persen warga Bojonegoro sudah terkaver pelayanan BPJS Kesehatan.


‘’Bojonegoro menjadi satusatunya kabupaten se Jawa Timur yang termasuk dalam kategori UHC,” katanya kemarin (23/9). Bu Anna menuturkan, penghargaaan UHC ini berkat usaha dan kerja keras semua pihak. Termasuk kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Sehingga hampir seluruh masyarakat Bojonegoro telah terdaftar sebagai JKN-KIS.


Penghargaan ini memicu pemkab untuk terus meningkatkan akses serta pelayanan kesehatan. Seperti menyiapkan sarana prasarana kese hatan yang mudah dan terjangkau masyarakat. Juga, meningkatkan kualitas peralatan hingga menyiapkan SDM kesehatan baik yang berbasis umum maupun spesialis.


‘’Mohon doa restunya, itu semua bagian pelayanan kami untuk masyarakat bahwa kesehatan merupakan hal yang penting,” tuturnya. Kepala Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur I Made Puja Yasa menuturkan, pertumbuhan peserta JKN-KIS secara nasional kurang lebih 83 persen, dari seluruh penduduk di Indonesia. Sementara di Jatim kurang lebih 74 persen. Tetapi, di Bojonegoro sudah 98,76 persen.


‘’Saya mengapresiasi setinggitingginya kepada Ibu Bupati bersama jajaran Pemkab Bojonegoro atas dedikasi yang begitu luar biasa untuk masyarakat Bojonegoro di dalam memberikan akses pelayanan kesehatan,” katanya.


Hal itu, menurut dia, bukan tanpa alasan. Sebab, dari 38 kabupaten/kota di Jatim yang terdiri 30 kabupaten dan 8 kota, baru ada 5 kota dan 1 kabupaten yang UHC. Dan, Bojonegoro lah satu-satunya kabupaten itu.


Sedangkan 5 kota itu antara lain Mojokerto, Probolinggo, Pasuruan, Madiun, dan Malang. ‘’Terlebih dari enam daerah UHC tersebut, Bojonegoro memiliki persentase paling tinggi. Ini wujud nyata dari komitmen pemkab,” tutur dia.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer