Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Ngebet Bosda Dicairkan, Kenapa?

I
Penulis: Indra Gunawan❯
DPRD Ngebet Bosda Dicairkan, Kenapa?
DPRD Ngebet Bosda Dicairkan, Kenapa?

Radar Bojonegoro - Penyaluran bantuan operasional sekolah daerah (bosda) SD dan SMP masih tarik-ulur. Komisi C DPRD masih menjajaki bosda bisa direalisasikan dalam sisa waktu tahun ini. Alasannya, bosda cukup dinanti siswa SD dan SMP selama pandemi Covid-19 ini.


Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Hidayatus Sirot mengatakan, telah mendapat jawaban dari disdik terkait mandeknya penyaluran bosda. Namun, pihaknya masih merasa j anggal. Dan akan menggalinya lagi dengan badan anggaran (banggar) DPRD.


‘’Kalau memang karena refocusing, anggaran sekitar Rp 59 miliar (dana bosda) itu masih utuh belum terpakai. Harusnya dimasukkan lagi di P-APBD. Masak mau dijadikan silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran), kan sayang,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (9/9).


Disinggung peluang berjalannya program bosda? Pihaknya menuturkan masih akan mengga linya lagi dengan banggar besok (11/9). Kalaupun penyebab dibaliknya masih memungkinkan diatasi, pihaknya akan mengusulkan ke tim anggaran pemerintah daerah (TPAD).


‘’Masih ada peluang. Makanya nanti akan kami kaji lagi permasalahannya,” tandasnya. Menurut Tatus, sapaannya, pandemi Covid-19 ini cukup memengaruhi sektor perekonomian orang tua siswa. Belum lagi, kebutuhan operasional sekolah tetap berjalan meski pembelajaran secara daring.


‘’Sehingga bantuan bosda ini harusnya bisa semakin menekan atau bahkan menggratiskan biaya pengeluaran siswa untuk operasional sekolah. Meskipun sudah ada BOS reguler (bersumber dari pemerintah pusat),” tutur politikus Partai Garuda itu.


Komisi C DPRD usai hearing dengan dinas pendidikan (disdik) Selasa (9/9). Dalam hearing, juga komisi membidangi pendidikan ini, salah satunya menanyakan realisasi bosda tersebut. Sedianya, pencairan bosda berlangsung tiga bulan sekali. Besarannya untuk siswa SD Rp 300 ribu per tahun. Sedangkan, siswa SMP Rp 480 ribu per tahun.


Jika dikalkulasi, siswa SD mendapat Rp 75 ribu setiap tiga bulan. Siswa SMP Rp 120 ribu setiap tiga bulan. Penyalurannya diberikan langsung ke sekolah untuk kebutuhan operasional siswa. Total anggaran sekitar Rp 59 miliar. Rencana awal untuk 157.000 siswa SD dan SMP. Itupun belum termasuk siswa baru 2020/2021.


Kepala Disdik Bojonegoro Dandi Suprayitno mengatakan, bosda memang tidak disalurkan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Di sisi lain, kebutuhan operasional sekolah siswa telah tercukupi dana BOS reguler dari pemerintah pusat.


‘’Karena sifat bosda sendiri hanya untuk mendampingi serta melengkapi kebutuhan operasional sekolah (selain dari BOS reguler),” katanya. Menurut Dandi, Februari lalu terbit peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) baru. Salah satunya menerangkan perubahan jumlah besaran dana BOS reguler setiap siswa. Sebab, dana BOS reguler diterima sekolah berdasarkan pagu besaran dikalikan jumlah siswa.


‘’Permendikbud itu menambahkan jumlah besaran Bos reguler diterima setiap siswa. Jadi siswa SMP menerima Rp 1,1 juta dan siswa SD Rp 900 ribu per tahunnya,” ujar mantan kepala dinas kepemudaan dan olahraga (dispora) itu.


Sehingga, menurutnya sudah ada kenaikan Rp 100 ribu per siswa jika dibanding 2019 lalu. Besaran itupun dirasa sudah mencukupi untuk kebutuhan operasional. ‘’Kalau memang diberikan lagi saya kira akan berlebihan. Karena jumlah dana tersebut (pada BOS reguler) untuk kebutuhan anak sekolah operasional sudah cukup,” imbuhnya.


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jalan Rusak Jadi Keluhan Warga, Sukur Siap Kawal hingga Tingkat Provinsi

Jalan Rusak Jadi Keluhan Warga, Sukur Siap Kawal hingga Tingkat Provinsi

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang memerlukan perhatian pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi jalan rusak di wilayah Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu. Ruas jalan di sekitar

RSUD Temayang Ditarget Beroperasi Awal 2027, Suprapto Serap Aspirasi Warga

RSUD Temayang Ditarget Beroperasi Awal 2027, Suprapto Serap Aspirasi Warga

Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Fraksi Partai Gerindra, Suprapto, optimistis rumah sakit tersebut mulai beroperasi awal 2027. Hal itu disampaikan saat menggelar reses masa sidang III di Desa Papringan, Kecamatan Temayang, Kamis (19/11).

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer