
Radar Bojonegoro - Proses tender paket proyek tahun ini sudah distop atau berakhir. Anggaran paket proyek yang dilelang di Layanan Pengadaan secara Elektronok (LPSE) cukup fantastis. Mencapai Rp 1,3 triliun. Jumlah itu terdiri dari paket proyek konstruksi hingga paket pengadaan barang dan jasa.
Kabag Badan Layanan Pengadaan (BLP) Barang dan Jasa Siswoyo mengatakan, paket proyek ditender memang sudah selesai. Akhir Agustus lalu sudah tidak ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyerahkan paket untuk dilelang.
Sebab, jika paket dilelang hingga September ini, waktunya tidak mencukupi. Apalagi, proses tender dan penyelesaian administrasinya butuh waktu setidaknya dua bulan. ‘’Sehingga, akhir Agustus lalu sudah tidak ada paket tender masuk di kami (BLP),’’ ujar Siswoyo kemarin (7/9).
Siswoyo menjelaskan, sejak awal tahun hingga Agustus lalu, proyek ditenderkan mencapai Rp 1,3 triliun. Mulai paket kecil hingga yang besar. Baik konstruksi maupun pengadaan barang dan jasa. Paket proyek harus diikutkan tender yang nilainya di atas Rp 200 juta.
Sedangkan, paket nilainya Rp 200 juta ke bawah pemilihan penyediannya dengan cara penunjukan langsung (PL). ‘’Kalau PL masih terus berlanjut,’’ jelasnya. Paket proyek ditangani BLP adalah yang tender. Sedangkan, paket PL ditangani setiap OPD terkait.
Siswoyo menuturkan, saat ini proses tahapan tender masih berlangsung, namun melanjutkan tender masih belum selesai. Selain itu, sejumlah perencanaan konstruksi proyek fisik tahun depan rencana ditender tahun ini. Sehingga, tahun depan bisa dikerjawan sejak awal tahun.
‘’Perencanaan dilelang tahun ini. Jadi, tahun depan bisa mulai lebih awal,’’ jelasnya. Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan meminta OPD terkait untuk menganalisa kemampuan menyelesaikan proyek akan dikerjakan pada APBD Perubahan (P) 2020.
Jangan sampai proyek-proyek itu dikerjakan tapi tidak tuntas. ‘’Itu sering terjadi di sejumlah OPD. Durasi mepet membuat pengerjaan sejumlah proyek tidak maksimal,’’ jelasnya. Karena itu, lanjut Afan, dia meminta OPD merasa kurang yakin agar tidak mengusulkan anggaran proyek di APBD-P. Hal itu untuk menghindari adanya pekerjaan tidak baik di akhir tahun. ‘’Ini harus jadi evaluasi semua dinas,’’ jelasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




