
Radar Bojonegoro - Tambahan anggaran diajukan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro pada APBD perubahan (P) menjadi sorotan kalangan DPRD setempat. Disdik diminta memperjelas peruntukan tambahan anggaran itu. Pada draf APBD-P hanya tertulis tambahan insentif guru dan pegawai honorer.
Padahal, alokasi anggaran isentif sudah dialokasikan di APBD induk 2020. ‘’Kami hanya ingin mengetahui secara detail saja peruntukan tambahan itu,’’ kata Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan. Afan mengatakan, mengetahui usulan tambahan itu pada draf rencana (R) APBD-P. Pada draf itu diketahui disdik mengusulkan tambahan cukup banyak. Tam- bahan anggaran itu untuk insentif honorer di lingkup disdik dan di sekolah-sekolah.
‘’Jumlah honorer diusulkan mendapatkan tambahan insentif adalah 3.529 orang. Sehingga. harus diperjelas lagi,’’ jelas politikus Demokrat itu. Selama ini, guru dan pegawai honorer di lingkup disdik sudah memperoleh insentif atau tunjangan. Setiap tahun disdik mengalokasikan anggaran. Namun, dalam draf APBD-P, disdik mengusulkan anggaran mencapai Rp 12 miliar. Jumlah itu untuk 3.529 guru dan tenaga honorer di semua sekolah selama dua bulan.
Kabid Ketenagaan Disdik Bojonegoro Totok Ismanto menuturkan, pihaknya mengusulkan tambahan isentif untuk honorer. Hal itu karena alokasi anggaran diperuntukkan sudah hampir habis. Sebab, alokasinya hanya untuk 10 bulan.
‘’Sehingga, untuk periode November dan Desember tidak ada. Itu yang kami usulkan ditam- bah,’’ ujar Totok. Mantan Kabid di dinas kesehatan itu melanjutkan, tahun ini memang tidak mengusulkan secara penuh 12 bulan untuk tunjangan honorer itu. Sebab, tahun lalu saat pengusulan pihaknya memperkirakan ada honorer sudah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Dan, sebagian honorer ada yang ikut seleksi PPPK serta terdapat yang lolos. Namun, hingga kini masih belum jelas pengangkatan mereka jadi PPPK. ‘’Jadi, kami usulkan lagi tambahannya pada perubahan ini,’’ jelasnya. Semua honorer mendapatkan tunjangan kinerja. Mulai yang berstatus kategori dua (K2) hingga yang tidak memiliki nomor unik pendidik tenaga kependidikan (NUPTK).
‘’Semuanya dapat. Hanya besarannya berbeda" Jelasnya. Honorer K-2 memperoleh tunjangan sebesar Rp 1,4 juta per bulan. Honorer bukan K-2 dan memiliki NUPTK mendapatkan Rp 1 juta per bulan. Guru honorer bukan K2 dan tidak memiliki NUPTK mendapatkan Rp 750 ribu per bulan. Tunjangan itu diterimakan setiap dua bulan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




