Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPNT Dikelola BUMDes, Perlu Ubah Regulasi

I
Penulis: Indra Gunawan❯
BPNT Dikelola BUMDes, Perlu Ubah Regulasi
BPNT Dikelola BUMDes, Perlu Ubah Regulasi

Radar Bojonegoro - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro Arwan menjelaskan, bahwa kewenangan menunjuk agen e-warung dan penyediaan mesin EDC ada di pihak BNI selaku bank penyalur. Hal tersebut sudah diatur dalam pedoman umum BPNT 2019.


Sehingga, idealnya tiap desa ada satu e-warung. “Tapi, jumlah e-warung saat ini masih dalam proses rekapitulasi. Kami dorong BNI agar tiap desa ada satu e-warung. Namun, apabila jumlah KPM kurang dari 250, kami sarankan membeli di e-warung desa terdekat,” tuturnya kemarin (3/9).


Disinggung penyaluran BPNT pusat melalui BUMDes, Arwan mengatakan kerap menjadi topik pembahasan di tingkat provinsi. Namun, tentu untuk mewujudkannya perlu mengubah regulasi. Sebab, sesuai regulasinya, BUMDes tidak bisa menjadi agen e-warung.


Lalu terkait kongkalikong TKSK dengan supplier dalam menyalurkan komoditas BPNT, Arwan tidak menutup kemung kinan tersebut. “Kami selalu mengi ngatkan TKSK atau pendamping agar tidak melanggar aturan. Selain itu, kami juga berharap warga ikut mengawasi, apabila ada indikasi penyelewengan atau kualitas komoditas buruk agar segera melapor kepada kami,” tegasnya.


Namun, fenomena di lapangan memang kerap terjadi pro kontra terkait jenis komoditas disalurkan. Beberapa KPM juga ada yang ingin bantuannya dalam bentuk uang saja. Ada juga ingin mengganti telur dengan ikan lele. Ada yang ingin buah pir diganti pisang, tapi ada orang lain yang bosan makan pisang. Karena itu, pihaknya akan mempertimbangkannya.


“Pertimbangan ini kan juga harus melihat ketersediaan komoditas tersebut di lapangan. Tidak asal minta ganti jenis komoditas,” bebernya. Belum lagi, tak sedikit KPM tidak paham cara menggunakan kartu keluarga sejahtera (KKS) atau kartu anjungan tunai mandiri (ATM) guna mengklaim BPNT.


Sehingga, masih kerap ditemukan KKS itu dipegang oleh pendamping atau TKSK. Padahal, berdasar pedoman umum, hal tersebut dilarang. Sementara itu, perlu diketahui sejak April lalu jumlah nominal BPNT pusat dinaikkan menjadi Rp 200 ribu akibat pandemi Covid-19. Sebelumnya Rp 150 ribu. Adapun jumlah KPM di Bojonegoro sebanyak 124.742 orang.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer