Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pencairan Dana BOS SD-SMP Masih Mandek

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Pencairan Dana BOS SD-SMP Masih Mandek
Pencairan Dana BOS SD-SMP Masih Mandek

Radar Bojonegoro - Pencairan dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) SD dan SMP terpaksa mandek. Sebab, anggarannya terpangkas pengalihan untuk Covid-19. Sehingga dinas pendidikan (disdik) setempat akan mengkaji lagi saat APBD Perubahan (P-APBD) mendatang.


Padahal, siswa butuh biaya menjalani pembe lajaran daring atau jarak jauh. Sebab, pembelajaran daring memaksa siswa harus membeli kuota internet. Berbeda dengan bantuan operasional sekolah (BOS) bersumber dari pemerintah pusat, masih cair. Kepala Disdik Bojonegoro Dandi Suprayitno mengatakan, anggaran bantuan untuk kebutuhan siswa tersebut belum bisa berjalan maksimal.


Bahkan belum cair sama sekali sejak triwulan pertama. Sebab, Covid-19 merebak mulai Maret lalu. ‘’Bukan karena tidak ada dananya. Kan sudah dianggarkan. Hanya kami pending sementara untuk Covid-19 (refocusing anggaran),” katanya kemarin (2/8).


Sedianya, pencairan Bosda berlangsung triwulan sekali. Besarannya untuk siswa SD Rp 300 ribu per tahun. Sedangkan, untuk siswa SMP Rp 480 ribu per tahun. Jika dikalkulasi, siswa SD mendapat Rp 75 ribu per triwulan dan siswa SMP Rp 120 ribu per triwulan.


Penyalurannya diberikan ke sekolah untuk kebutuhan operasional siswa. ‘’Jadi sementara ini menunggu P-APBD September nanti. Prinsipnya program tetap berjalan,” ujar mantan kepala dinas kepemudaan dan olahraga (dispora) itu. Sehingga, kemungkinan pencairan Bosda akan mulai dibuka pada triwulan keempat.


Usai mengantongi hasil pembahasan P-APBD. Termasuk juga menyalurkan bantuan kepada siswa kelas IX SMP yang telah naik kelas X SMA. ‘’Kami tunggu nanti hasilnya. Kami tetap mengupayakan semuanya tersalur (yang terpending),” jelas dia.


Menurut dia, alokasi anggarannya masih tersedia. Hanya, mempertimbangkan peruntukkannya mengingat kondisi pandemi Covid-19 di Bojonegoro belum membaik. Apalagi siswa belum ada kegiatan tatap muka di sekolah. Sehingga, masih akan menunggu kondisi dan mengkaji saat P-APBD mendatang.


‘’Misalkan sudah diputuskan, nanti besaran pencairannya langsung turun satu tahun,” tuturnya. Sementara itu, hal berbeda terjadi pada DAK pendidikan khusus madrasah aliyah (MA). Sebab, pencairannya tidak terganggu kondisi Covid-19.


Sehingga, masih tetap berjalan. Perbulannya, siswa MA mendapat bantuan Rp 95 ribu. ‘’Untuk DAK MA masih. Jumlah lembaga MA ada 56,” lanjut dia. Dengan kondisi ini, lembaga SD dan SMP mengandalkan bantuan operasional sekolah (BOS) reguler.


Sebab, bantuan dari pemerintah pusat ini masih berjalan. Maksudnya tidak terkena refocusing Covid-19 seperti halnya Bosda. Bahkan, peruntukkan BOS reguler lebih fleksibel seiring kondisi pandemi. Merujuk terbitnya Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020.


Salah satunya dapat dipergunakan sekolah untuk biaya pulsa dan paket internet siswa serta guru. Besaran dana BOS Reguler di setiap jenjang sekolah berbeda. Juga, besaran yang diterima sesuai jumlah siswa. Siswa SD Rp 900 ribu per anak per tahun. Sedangkan, siswa SMP Rp 1,1 juta per anak per tahun.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer