
Radar Lamongan – Aktivis di Lamongan kembali turun jalan kemarin (23/7). Mereka yang berasal dari gabungan mahasiswa sejumlah organisasi tersebut meminta pencabutan rancangan peraturan daerah (raperda) saat beraksi di depan gedung pemkab dan gedung DPRD setempat. ‘’Tolak, tolak, tolak raperda. Tolak raperda sekarang juga,’’ suara nyanyian dari para aktivis tersebut.
Poin-poin tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Lamongan Melawan tersebut sama seperti demo sebelumnya. Korlap aksi, Falahudin, mengkhawatirkan raperda rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) 2020 – 2040 menjadi turunan omnibus law RUU Cipta Kerja, yang sempat menjadi sorotan.
‘’Sehingga kita khawatirkan akan berdirinya industri yang tidak sesuai dengan kultur di Kabupaten Lamongan,’’ ujar Fafa, sapaan akrab Falahudin. Dia mengklaim pihaknya menemukan penjiplakan dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada raperda inisiatif dari eksekutif dan legislatif di Lamongan tersebut.
‘’Sehingga, agar raperda dicabut dan tidak dibahas lagi. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada tim penyusun agar dibahas lagi perlahan,’’ pintanya. Saat di depan gedung pemkab, para aktivis itu mendesak Bupati Fadeli keluar. Pihak keamanan mengklaim bahwa orang nomor satu di Pemkab Lamongan itu sedang melakukan rapat di gedung DPRD.
Para aktivis kemudian memilih bergeser ke gedung DPRD. Mereka menolak ditemui Asisten I. ‘’Kami tidak butuh perwakilan. Yang kita mau hanya Bupati keluar,’’ ujar salah satu aktivis. Di gedung DPRD, mereka ditemui Ketua DPRD Abdul Ghofur yang didampingi Wakil Ketua III Husnul Aqib. Namun, Ghofur enggan menandatangani form penolakan raperda yang disodorkan para aktivis tersebut.
‘’Maka kami dari Aliansi Mahasiswa Lamongan Melawan, meminta bagaimana tuntutan kita ditandatangani Bupati Lamongan dan DPRD Lamongan,’’ kata Fafa. Bupati Lamongan yang tak kunjung keluar dan jawaban dari pimpinan DPRD yang dinilai tidak sesuai permintaan, membuat massa mendesak masuk ke gedung DPRD. Sempat terjadi gesekan antara petugas keamanan dan mahasiswa.
‘’Kita sangat menyayangkan sikap dari petugas keamanan. Padahal, kita hanya meminta untuk dipertemukan dengan Bupati dan Ketua DPRD, sehingga tuntutan kita bisa terpenuhi,’’ ujar Fafa. Massa akhirnya meninggalkan gedung DPRD dengan rasa kecewa karena tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Sementara itu, Ghofur berjanji aspirasi dari mahasiswa akan menjadi bahan untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemkab Lamongan. Politisi Fraksi PKB tersebut menyatakan, raperda masih dalam proses. DPRD berencana mengundang hearing perwakilan masyarakat hari ini (24/7).
‘’Bagaimana saya mencabut, lha wong belum diproses. Kalau tidak buat perda, maka industri itu akan liar. Jadi perlu dibatasi dengan perda,’’ kata politisi yang juga menjabat ketua DPC PKB Lamongan tersebut.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




