Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekolah Daring, Siswa Berburu Sinyal Internet

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Sekolah Daring, Siswa Berburu Sinyal Internet
Sekolah Daring, Siswa Berburu Sinyal Internet

Radar Bojonegoro - Layaknya buku, kini paket internet juga menjadi kebutuhan primer setiap siswa menjalani tahun ajaran baru mulai kemarin (13/7).


Pembelajaran masih dalam jaringan (daring) karena pandemi Covid-19. Dengan sistem itu, kebutuhan paket internet siswa otomatis bertambah. Dan pengeluaran siswa juga membengkak.


Sementara, sekolah belum mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk meringankan biaya paket internet siswa. Sebaliknya, hanya guru yang disuplai pembelian paket internet. Sejumlah kepala SMAN dan SMK memastikan belum mengalokasikan paket internet untuk siswa.


Sedianya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menelurkan kebijakan menindaklanjuti fenomena itu. Yakni mengeluarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis (juknis) dana BOS.


Salah satu isinya menerangkan bahwa sekolah dapat menggunakan BOS reguler untuk pembelian pulsa dan paket data internet bagi guru serta siswa.


Tujuannya menunjang sistem pembelajaran daring. Kepala SMAN 1 Dander Mashadi mengatakan memang sekolah diperbolehkan mengalokasikan dana BOS untuk subsidi paket internet. Baik siswa maupun guru.


Sebab, sebelum Covid-19 meluas dan Permendikbud baru, hal tersebut tidak diperbolehkan. ‘’Sekarang justru disarankan untuk kuota internet dan pulsa,” katanya kemarin (13/7).


Akan tetapi lembaganya belum bisa menjangkau kepada siswa. Sementara ini baru bisa mengalokasikan untuk guru. Jumlahnya sekitar 40 guru. Dan setiap guru mendapat jatah Rp 100 ribu per bulannya. Baik untuk pulsa maupun paket internet.


‘’Tapi sementara untuk guru dulu. Karena guru lebih banyak menggunakan data internet,” ujar dia. Sedangkan alokasi untuk siswa belum dilakukan. Masih mengkaji antara ketersediaan anggaran dengan jumlah keseluruhan siswa.


Belum lagi anggaran dana BOS diperuntukkan kebutuhan operasional sekolah lainnya. ‘’Kalau untuk siswa belum. Karena kebutuhan, jadi belum bisa menyisihkan,” imbuh pria juga ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMAN Bojonegoro itu.


Menurut dia, rerata sekolah juga melakukan hal yang sama. Yakni mengalokasikan Rp 100 ribu untuk guru. Bahkan beberapa juga ada yang mengalokasikan dana BOS untuk siswa.


Berdasar penelusuran Jawa Pos Radar Bojonegoro edisi Senin (13/7), rerata siswa mengeluarkan uang Rp 65 ribu membeli kuota paket data internet sebanyak 20 gigabytes.


Tapi, karena belajar daring, paket data internetnya sudah habis sekitar tiga minggu. Sejauh ini penggunaan kuota paket data internet tentu lebih banyak dihabiskan untuk streaming atau mengunduh materi pembelajaran berformat video.


Tiap guru mengunggah video tentu kerap membutuhkan ratusan megabytes kuota paket data internet. Lalu tiap siswa ketika mengunduh file-nya juga butuh ratusan megabytes.


Belum lagi, pembelajaran dengan sistem video conference menggunakan aplikasi Zoom tentu butuh banyak kuota paket data internet. Terkadang siswa harus streaming video di YouTube sesuai arahan gurunya.


Sehingga, tak heran apabila pengeluaran untuk membeli kuota paket data internet membengkak. Perlu diketahui, dilansir dari laman whistleout.com, bahwa penggunaan aplikasi Zoom dengan resolusi video high membutuhkan 450 megabytes per jam untuk mengunduh dan 360 megabytes untuk mengunggah.


Sedangkan streaming di YouTube dengan resolusi video 480 pixels menyedot 500 megabytes per jam, 720 pixels menyedot 1,5 gigabytes per jam, dan 1.080 pixels menyedot Rp 3 gigabytes per jam.


Sementara itu, Kepala SMAN 2 Bojonegoro Rokhani Cahyaning mengatakan, pihaknya baru sebatas mengalokasikan paket internet untuk guru. Jumlahnya sekitar 70 guru dengan besaran Rp 100 ribu per bulan.


Sedangkan, untuk 853 siswanya masih belum. ‘’Kalau untuk siswa, masih kami kaji dulu bersama komite. Memungkinkan atau tidak mengingat kami sekarang tidak mendapat biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP),” jelas dia.


Menurut dia, langganan internet sekolahnya juga dirasa overload. Kaitannya dengan kebutuhan pembelajaran daring. Namun, mulai melakukan penjajakan MOU dengan salah satu perusahaan provider internet untuk menambah koneksi.


‘’Pembiayaan sekolah meskipun tidak tatap muka, di era pandemi malah di luar dugaan. Apalagi fasilitas pengaman Covid -19 juga selalu belanja,” lanjutnya. Kepala SMKN 4 Bojonegoro Suyono mengatakan, saat ini masih mengkaji pengalokasian paket internet kepada siswa dan guru.


Sebab, saat ini masih melakukan perubahan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS). Mengingat BPOPP (program SPP gratis) dari Pemprov Jatim terpangkas. ‘’Kami masih rescheduling (pencairan dana BOS). Nanti tetap kami alokasikan kalau ada anggarannya,” singkatnya.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer