
Radar Bojonegoro - Pengaduan dugaan kecurangan KK (kartu keluarga) ataupun surat keterangan domisili (SKD) pada jalur zonasi SMAN mulai bermunculan.
Kemarin (25/6) sejumlah wali murid mengadu ke kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Jatim Wilayah Bojonegoro. Pengaduan ini seiring pengumuman jalur zonasi kemarin.
Cabdisdik mendorong SMAN untuk memverifikasi ulang dokumen pendaftar. Jika ditemukan ada kecurangan, bisa dicoret dan seleksi penerimaan siswa baru.
‘’Hari ini (kemarin, Red) ada sekitar tujuh wali murid datang ke kantor. Kaitannya dengan dugaan kecurangan SKD itu,” kata Kepala Cabdisdik Jatim Wilayah Bojonegoro-Tuban Adi Prayitno.
Menurut dia, wali murid yang mengadu itu karena anaknya tidak masuk di SMAN tujuan. Wali murid merasa heran, karena menilai jarak rumah dengan sekolah tergolong dekat.
Kalah bersaing dari pendaftar yang diduga dari luar Kecamatan Kota. Hanya, Adi tidak menyebut sekolah mana saja yang dimaksud. ‘’Yang jelas SMAN di Kecamatan Kota,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.
Menanggapi itu, ia cukup menenangkan dan menampung aspirasi dari wali murid. Segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim untuk langkah mencari solusi.
Sambil menunggu arahan, pihaknya mendapat instruksi Disdik Jatim untuk verifikasi ulang berkas pendaftar. ‘’Jadi secara berkala pendaftar yang diterima itu akan diverifikasi ulang oleh sekolah.
Fokusnya pencocokan dokumen kependudukan (KK dan SKD) dengan titik koordinat,” jelasnya. Dia memastikan, meski pendaftaran jalur zonasi telah ditutup dan diumumkan kemarin, verifikasi pasca pengumuman tetap harus dilakukan.
Cara paling efektif menghadirkan pendaftar ke sekolah. Namun, dibagi jumlahnya dan terjadwal. Tetap menghindari kerumunan secara masif.
‘’Kalau secara online saja kan terbatas verifikasinya. Tidak maksimal. Tapi, misalkan sekolah memiliki cara lain juga tidak masalah,” ujar mantan Kacabdindik Nganjuk.
Jika ditemukan kecurangan, menurut Adi, tentu siswa bisa dicoret dan dibatalkan. Meskipun masa pendaftaran dan pengumuman telah berlalu.
Sedangkan sanksi secara hukum menjadi ranah para penegak hukum. ‘’Jika ada pembatalan penerimaan pendaftar, mekanisme dan keputusan terkait pemenuhan sisa pagu yang kosong, menunggu instruksi dari Disdik Jatim,” imbuh dia.
Adi tak memungkiri jika alamat detil pendaftar di website tidak bisa dilihat oleh masyarakat umum. Hanya nama lengkap, nomor ujian nasional (NUN), waktu pendaftaran, status domisili dan pilihan sekolah.
Status domisili itupun hanya menerangkan dalam provinsi atau sebaliknya. ‘’Tampilannya sebatas itu (tidak ada alamat detil). Karena sistem di Disdik Jatim memang seperti itu,” ucap dia.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




