Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PPDB Bojonegoro: SMA Negeri Diminta Verifikasi Ulang

I
Penulis: Indra Gunawan❯
PPDB Bojonegoro: SMA Negeri Diminta Verifikasi Ulang
PPDB Bojonegoro: SMA Negeri Diminta Verifikasi Ulang

Radar Bojonegoro - Pengaduan dugaan kecurangan KK (kartu keluarga) ataupun surat keterangan domisili (SKD) pada jalur zonasi SMAN mulai bermunculan.


Kemarin (25/6) sejumlah wali murid mengadu ke kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Jatim Wilayah Bojonegoro. Pengaduan ini seiring pengumuman jalur zonasi kemarin.


Cabdisdik mendorong SMAN untuk memverifikasi ulang dokumen pendaftar. Jika ditemukan ada kecurangan, bisa dicoret dan seleksi penerimaan siswa baru.


‘’Hari ini (kemarin, Red) ada sekitar tujuh wali murid datang ke kantor. Kaitannya dengan dugaan kecurangan SKD itu,” kata Kepala Cabdisdik Jatim Wilayah Bojonegoro-Tuban Adi Prayitno.


Menurut dia, wali murid yang mengadu itu karena anaknya tidak masuk di SMAN tujuan. Wali murid merasa heran, karena menilai jarak rumah dengan sekolah tergolong dekat.


Kalah bersaing dari pendaftar yang diduga dari luar Kecamatan Kota. Hanya, Adi tidak menyebut sekolah mana saja yang dimaksud. ‘’Yang jelas SMAN di Kecamatan Kota,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.


Menanggapi itu, ia cukup menenangkan dan menampung aspirasi dari wali murid. Segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim untuk langkah mencari solusi.


Sambil menunggu arahan, pihaknya mendapat instruksi Disdik Jatim untuk verifikasi ulang berkas pendaftar. ‘’Jadi secara berkala pendaftar yang diterima itu akan diverifikasi ulang oleh sekolah.


Fokusnya pencocokan dokumen kependudukan (KK dan SKD) dengan titik koordinat,” jelasnya. Dia memastikan, meski pendaftaran jalur zonasi telah ditutup dan diumumkan kemarin, verifikasi pasca pengumuman tetap harus dilakukan.


Cara paling efektif menghadirkan pendaftar ke sekolah. Namun, dibagi jumlahnya dan terjadwal. Tetap menghindari kerumunan secara masif.


‘’Kalau secara online saja kan terbatas verifikasinya. Tidak maksimal. Tapi, misalkan sekolah memiliki cara lain juga tidak masalah,” ujar mantan Kacabdindik Nganjuk.


Jika ditemukan kecurangan, menurut Adi, tentu siswa bisa dicoret dan dibatalkan. Meskipun masa pendaftaran dan pengumuman telah berlalu.


Sedangkan sanksi secara hukum menjadi ranah para penegak hukum. ‘’Jika ada pembatalan penerimaan pendaftar, mekanisme dan keputusan terkait pemenuhan sisa pagu yang kosong, menunggu instruksi dari Disdik Jatim,” imbuh dia.


Adi tak memungkiri jika alamat detil pendaftar di website tidak bisa dilihat oleh masyarakat umum. Hanya nama lengkap, nomor ujian nasional (NUN), waktu pendaftaran, status domisili dan pilihan sekolah.


Status domisili itupun hanya menerangkan dalam provinsi atau sebaliknya. ‘’Tampilannya sebatas itu (tidak ada alamat detil). Karena sistem di Disdik Jatim memang seperti itu,” ucap dia.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer