
Radar Bojonegoro - Mendekati satu semester pertama tahun ini, kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Bojonegoro belum begitu tampak.
Buktinya, serapan anggaran untuk belanja modal dan belanja barang jasa masih sangat rendah. Sebaliknya, terlihat jomplang atau tak seimbang jika dibanding dengan belanja pegawai. Sebab, belanja pegawai (gaji dan tunjangan) rerata sudah melebihi 30 persen.
Bahkan, sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) belanja pegawai mendekati 50 persen. Sesuai data serapan APBD 2020, per 17 April baru sekitar 18 persen. Sisanya sekitar 81 persen.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, APBD tahun ini Rp 5,5 triliun. Namun, mendekati penghujung satu semester tahun ini baru terserap 18 persen.
‘’Total serapan baru 18 persen,’’ katanya kemarin (19/6). Luluk menuturkan, postur APBD tahun ini antara belanja tidak langusng dan belanja langsung selisihnya tipis.
Besaran belanja langsung Rp 1,8 triliun. Dengan rincian belanja pegawai Rp 1,1 triliun serta PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) atau bendahara OPD Rp 1,7 triliun.
PPKD itu anggaran untuk belanja hibah atau bantuan dari pemkab ke pihak lain. Termasuk anggaran tidak terduga untuk penanganan Covid-19.
Sementara, untuk belanja langsung Rp 2,7 triliun. Rincian belanja pegawai Rp 368 miliar, belanja barang dan jasa Rp 1 triliun, dan belanja modal Rp 1,3 triliun.
‘’Belanja pegawai serapan nya normal,’’ ungkap Luluk. Sesuai data realisasi serapan APBD, menurut Luluk, belanja tidak langsung dari Rp 2,8 triliun, sudah terserap sekitar Rp 572 miliar. Atau sekitar 20 persen.
Di dalam belanja tidak langsung itu, serapan tinggi di belanja pegawai yakni dari Rp 1,1 triliun, sudah terserap 398 miliar atau 35 persen. Sedangkan PPKD dari Rp 1,7 triliun, baru terserap Rp 173 miliar, atau baru 10 persen. Sehingga anggaran PPKD sampai saat ini masih tersisa sekitar Rp 1,5 triliun. ‘’Sisa PPKD masih tinggi,’’ tandasnya.
Rendahnya serapan menjelang satu semester ini, lanjut Luluk, karena masa pandemic. Sehingga beberapa program OPD belum bisa berjalan. Usai Juni ini diharapkan program sudah mulai berjalan, agar serapan tidak menumpuk di akhir tahun.
Dari 35 dinas di lingkup pemkab, serapan terendah di dinas perdagangan. OPD berkantor di Jalan Ahmad Yani itu pagu anggarannya Rp 72 miliar. Ternyata, baru terserap Rp 2 miliar, sehingga masih tersisa Rp 70 miliar.
Rinciannya, belanja pegawai Rp 3,8 miliar, sudah terserap 1,2 miliar atau 32 persen. Pagu belanja barang dan jasa Rp 3,6 miliar, baru terserap 398 juta, masih tersisa Rp 3,2 miliar. Belanja modal Rp 64,9 miliar, baru terserap Rp 417 juta. Anggaran masih ngendon Rp 64,5 miliar.
Sementara, dinas komunikasi dan informatika (kominfo) pagu anggaran Rp 15,9 miliar baru terserap Rp 2,2 miliar. Atau baru sekitar 14 persen. Anggaran tersisa sekitar Rp 13 miliar. Kepala Disdag Sukaemi mengatakan, tahun ini belanja modal cukup tinggi, karena masih proses.
Sehingga belum bisa melakukan penyerapan. Dia mencontohkan di belanja modal untuk pembangunan Pasar Banjarejo Rp 49 miliar. Juga, Pasar Sroyo Rp 9 miliar. Anggaran itu belum terserap karena masih proses. ‘’Karena anggaran fisik tahun ini cukup besar, saat ini belum bisa menyerap karena masih proses pembangunan,’’ ujar mantan Camat Tambakrejo itu.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




