
Radar Bojonegoro - Anggaran penanganan virus korona di Bojonegoro cukup menguras kantong. Sesuai hasil pembahasan refocusing dari APBD 2020, belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan bencana dipatok Rp 851 miliar. Sesuai data terbaru menyebutkan, anggaran sudah terserap sekitar Rp 106 miliar. Sehingga masih tersedia sekitar Rp 745 miliar.
Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin mengatakan, perhatian pemkab terhadap pandemi cukup besar. Selain langkah pencegahan, juga menjalankan pena nganan. Apalagi, tren warga Bojonegoro terpapar virus korona masih meningkat.
Sehingga harus disediakan anggaran cukup. ‘’Sudah kami setujui anggarannya (Covid-19), serapannya sudah mencapai sekitar Rp 106 miliar,’’ katanya kemarin (17/6). Imam menuturkan, anggaran BTT itu diperuntukkan kejadian bencana tidak terduga.
Salah satu contohnya kejadian luar biasa (KLB) nonbencana, seperti pandemi korona. Anggaran itu di luar dari anggaran pemerintah pusat atau pemerintah desa. Seperti bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial.
Juga, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa atas arahan dari Kementerian Desa. ‘’Anggaran itu khusus dari APBD kita (nilainya Rp 851 miliar),’’ ujar politikus PKB itu.
Dia menambahkan, anggaran sudah terserap itu sudah direalisasikan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam gugus tugas covid-19 Bojonegoro.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah membenarkan tentang besaran anggaran Covid-19 itu. Sesuai petunjuk dari surat keputusan bersama (SKB) lintas kementerian, anggaran Covid-19 itu difokuskan untuk tiga bidang. Meliputi sektor kesehatan, jaminan pengamanan sosial, dan bantuan terdampak.
‘’Anggaran untuk penanganan Covid-19 meliputi tiga bidang,’’ katanya via ponsel. Untuk belanja BTT, menurut Luluk, melibatkan dinas teknis. Misalnya, sektor kesehatan itu mulai dari rapid test. Perawatan pasien hingga santunan untuk pasien meninggal karena terpapar Covid-19.
Serta di bidang pengamanan sosial di antaranya bantuan sembako, ditangani dinas sosial (dinsos) dan BPBD. Selain itu, untuk bantuan warga terdampak juga melibatkan beberapa OPD teknis lainnya.
‘’Misalkan kehilangan pekerjaan dari pandemi, itu juga bagian dari bidang bantuan terdampak,’’ ujar mantan Camat Baureno itu. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro Ani Pujiningrum belum bisa dikonfirmasi terkait besaran biaya perawatan dan santunan kematian warga terpapar Covid-19.
Beberapa kali dihubungi ponselnya terdengar nada sambung namun tak diangkat. Pesan singkat dikirim sampai kemarin pukul 18.10 juga belum dibalas. Sesuai data di Gugus Tugas Covid-19 Bojonegoro, sebanyak 91 warga terpapar virus korona. Rinciannya 62 dalam perawatan, 12 meninggal, dan 17 pasien sembuh.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




