Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengurusan UKL-UPL Bertambah

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Pengurusan UKL-UPL Bertambah
Pengurusan UKL-UPL Bertambah

Radar Lamongan - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lamongan mencatat pengurusan izin lingkungan mengalami pertumbuhan. Jika pertengahan Maret hanya mengurus empat izin lingkungan, maka sampai sekarang ada 13 permohonan izin lingkungan.


Kasubag Amdal DLH Lamongan Inganatul Himmah mengatakan, selama pandemi Covid-19, sebulan sempat ada penurunan. Namun, DLH kemudian mengubah sistem. Pengurusan izin lingkungan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) bisa dilakukan secara online.


Sistem dengan evaluasi melalui media zoom itu direspons positif pemohon. ‘’Buktinya ada kenaikan. Memang belum signifikan karena memang tidak semua mengerti aplikasi tersebut dan butuh proses agak lama untuk perizinan online,” ujarnya.


Himmah menjelaskan, jika biasanya dalam satu jalan bisa melakukan tinjauan di dua titik dan langsung mengetahui kondisi lokasi. Maka via online perlu berhati-hati dalam mengevaluasi.


Apalagi, permohonan izin yang masuk juga bervariatif. Saat triwulan pertama, lanjut dia, dari 21 permohonan izin lingkungan, hampir 15 kegiatan usulan perumahan.


Sekarang, permohonan izin lingkungan mulai dari industri, perumahan, rumah makan, dan tambang. Menurut Himmah, hal itu menunjukkan kondisi saat ini mulai pulih.


Meski, pandemi Covid-19 belum berakhir. Himmah menjelaskan, tidak semua permohonan izin tersebut bersifat baru. Ada yang pengembangan. Mereka sudah mengajukan izin pada awal operasi produksi dan mencapai target dari permohonan awal.


Sehingga mengajukan izin lagi untuk pengembangannya. “Kalau memang begitu kita harus memastikan izin awal yang sudah target harus direklamasi dulu baru bisa melakukan pengembangan di sebelahnya,” ujarnya.


Himma mengaku daerah hanya memberikan rekom. Daerah tidak memiliki kewenangan memberikan izin. Proses izin nantinya dilakukan secara online melalui online single sumbmission (OSS).


Contohnya pengembangan izin tambang. Daerah memberikan rekom. Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dari gubernur. Setelah itu mereka baru bisa melanjutkan pengembangan.


Sementara untuk pelaku kuliner juga disarankan mengurus izin lingkungan. Namun, itu khusus bagi mereka yang usahanya berkapasitas 50 kursi. Sedangkan izin lingkungan oleh puskesmas atau klinik skalanya sudah lebih besar. Yakni, analisis dampak lingkungan (amdal). Dinas daerah hanya dilibatkan dalam peninjauan. Terkait rekom dan izinnya langsung provinsi.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui bagian perekonomian dan sumber daya alam (SDA) menyebut tahapan survei seismik 2 dimensi (2D) masih bergulir.

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Lembaga Pers Siswa (LPS) SMA Muhammadiyah 10 (Smamse) Sugio, Lamongan gelar pelatihan jurnalistik secara langsung di kantor Jawa Pos Radar Bojonegoro

Sejarah Epik Turnamen Tenis Bojonegoro Club Cup 1933 di Cepu, Lamongan Sukses Jadi Juara

Sejarah Epik Turnamen Tenis Bojonegoro Club Cup 1933 di Cepu, Lamongan Sukses Jadi Juara

Mengintip sejarah epik turnamen tenis Bojonegoro Club Cup 1933 di Cepu lewat arsip De Indische Courant. Lamongan sukses jadi juara, namun srikandi Bojonegoro yang curi perhatian. Simak kisahnya!

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer