Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Tunjuk 5 Dinas Untuk Canangkan Zona Integritas

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Pemkab Tunjuk 5 Dinas Untuk Canangkan Zona Integritas
Pemkab Tunjuk 5 Dinas Untuk Canangkan Zona Integritas

Radar Bojonegoro - Lima dinas di lingkup Pemkab Bojonegoro dituntut meningkatkan pelayanan dan bebas korupsi. Rencananya ke depan semua dinas harus mencanangkan zona integritas dan bebas korupsi.


Sebagai langkah awal, lima dinas dijadikan pilot project (proyek perintis). Meliputi dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil); dinas perhubungan (dihub); badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan (BKPP). Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PM-PTSP), dan RSUD dr. Sosodoro Djatikoesoemo.


Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, telah digelar ikrar bersama serta pernyataan komitmen Pemkab Bojonegoro terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan pembangunan zona integritas di lingkup pemkab.


‘’Lima OPD ini sebagai pilot project,’’ katanya di Pendapa Pemkab Bojonegoro kemarin (12/6). Sekda menuturkan, proses zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dilaksanakan agar pelayanan disuguhkan oleh Pemkab Bojonegoro sebagai pelayan. Agar bisa melaksanakan dengan cepat, tepat, akurat, mudah, serta tidak melanggar aturan-aturan.


‘’Ke depan akan dilaksanakan secara bertahap terhadap OPD lain,’’ ujar Nurul. Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menuturkan, pencanangan pembangunan pakta integritas sebagai bukti komitmen pemkab meningkatkan integritas melaksanakan reformasi birokrasi.


Zona integritas adalah predikat diberikan kepada instansi Pemkab Bojonegoro untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Melalui reformasi birokrasi dalam hal pencegahan korupsi dan kualitas pelayanan publik.


‘’Keberhasilan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan integritas masing-masing ASN, akan berpengaruh kapasitas dan integritas masing-masing OPD di lingkup Pemkab Bojonegoro,’’ tutur Bu Anna.


Bupati menambahkan, langkah ini diambil untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkup Pemkab Bojonegoro. Masingmasing kepala dinas telah melakukan penandatanganan pakta integritas di depan seluruh pejabat eselon III, mewakili seluruh ASN di lingkup Pemkab Bojonegoro.


Selain itu, kepala disdukcapil, kepala dishub, kepala BKPP, kepala dinas PM-PTSP, dan direktur RSUD dr. Sosodoro Djatikoesoemo, setelah ini harus melaporkan semua administrasinya ke pemerintah pusat. Selama penandatanganan pakta integritas itu, disaksikan langsung Bupati Anna Mu’awanah, perwakilan Kodim 0813, polres, dan kejaksaan negeri.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer