Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Pers: Radar Bojonegoro Media Profesional

B
Penulis: Bachtiar Febrianto❯
Dewan Pers: Radar Bojonegoro Media Profesional
Dewan Pers: Radar Bojonegoro Media Profesional

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Dewan Pers memastikan Jawa Pos Radar Bojonegoro telah lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kepastian itu, setelah Dewan Pers memverifikasi faktual di kantor Radar Bojonegoro kemarin sore (12/3).


Proses verifikasi berlangsung gayeng. Jajaran pimpinan Radar Bojonegoro mampu menjawab dengan lugas beberapa pertanyaan yang diajukan Dewan Pers. Termasuk mengecek fisik kondisi kantor berada di Jalan Ahmad Yani Nomor 39 Bojonegoro itu.


‘’Radar Bojonegoro sudah 20 tahun berdiri, tentu sudah profesional,’’ tutur Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers Ahmad Djauhar saat verifikasi faktual di kantor Jawa Pos Radar Bojonegoro.


Tim Dewan Pers ditemui Direktur Radar Bojonegoro Zahidin, Wakil Direktur Jawa Pos Radar (JPR) Marsudi Nurwahid dan Baehaqi. Serta, Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi Radar Bojonegoro Dwi Setyawan dan Khorij Zaenal Asrori.


Menurut Djauhar, verifikasi faktual ini sangat penting untuk membuktikan keberadaan media. Terutama, saat ini jumlah media terus bertambah, namun masih banyak belum terverifikasi. Verifikasi faktual ini menjadi langkah Dewan Pers untuk menetapkan jika lembaga media itu legal. Dan dinyatakan sudah lolos verifikasi. 


‘’Media cetak (Radar Bojonegoro) sudah 20 tahun, tentu sudah dipercaya masyarakat,’’ tandas pria tinggal di Jogjakarta itu.


Dia menambahkan, verifikasi faktual lembaga pers ini tindak lanjut dari verifikasi administrasi. Dan untuk memastikan berkas yang sebelumnya telah dilengkapi. Setelah mengecek dokumen, tim Dewan Pers melihat kondisi fisik kantor hingga karyawan. Dan, memastikan  Jawa Pos Radar Bojonegoro masuk kategori media profesional.


Sebagai media cetak, tentu banyak tantangan untuk masa depan. Namun, jajaran pimpinan dari surat kabar dengan wilayah edar di Bojonegoro, Lamongan, Tuban, dan  Blora ini, sudah menyiapkan beberapa strategi menyuguhkan informasi sesuai kaidah jurnalistik.


Sesuai hasil verifikasi faktual, mayoritas wartawan Jawa Pos Radar Bojonegoro juga sudah lolos uji kompetensi jurnalis (UKJ). Sehingga, dalam menjalankan tugasnya sesuai kode etik jurnalis dan kode etik prilaku. Karena tugas sebagai jurnalis adalah tugas kenabian bisa berdampak langsung di masyarakat. 


‘’Tugas jurnalis itu tugas kenabian. Wartawan harus sudah lolos uji kompetensi,’’ jelas Djauhar.


Uji kompetensi, menurut dia, bukan bermaksud membatasi manusia untuk menjadi wartawan. Namun, dengan mengikuti uji kompetensi tersebut, bisa membedakan wartawan profesional dengan wartawan abal-abal. Karena, dalam uji kompetensi itu akan mengetahui hak dan kewajibannya. (msu/rij)


Advertisement
Advertisement
Editor : Bachtiar Febrianto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer