Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

2 Menit Tentukan 6 Tahun

B
Penulis: Bachtiar Febrianto❯
2 Menit Tentukan 6 Tahun
2 Menit Tentukan 6 Tahun

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Kepala desa di 233 desa se Bojonegoro akan ditentukan hari ini (19/2). Pemilih yang cerdas tentu memikirkan desanya. Karena waktu sekitar 2 menit di tempat pemungutan suara (TPS), akan menentukan nasib desa enam tahun ke depan.
‘’Jadilah pemilih cerdas. Karena pemilih cerdas adalah pemilih yang memikirkan masa depan desanya,’’ kata Ketua PC GP Ansor Bojonegoro Mustakim kemarin (18/2).
Dia menuturkan, selama kampanye sebelum pemungutan suara, masing-masing calon kepala desa (cakades) telah menyampaikan visi dan misinya. Sehingga, pemilih sudah mengetahui rencana akan dilakukan cakades ketika dipilih.
Nah, karena hari ini penentuan kepala desa enam tahun ke depan, pemilih harus menentukan pilihannya kepada calon memiliki visi dan misi realistis dan bagus. ‘’Tentunya dengan track record individu yang baik dan ahlakul karimah,’’ tandasnya.
Setelah kepala desa terpilih, kata Takim, sapaan akrabnya, masyarakat juga harus mengawalnya, terutama program kinerjanya dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.
Dosen Fakulitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro (Unigoro) Miftahul Huda berharap masyarakat tidak memilih hanya karena barter uang. Atau karena alasan komunal, apalagi karena faktor alasan primordial.
Sebaliknya, menggali visi dan misi serta integritasnya. ‘’Apakah calon kades jujur atau tidak, karena yang akan terpilih itulah yang nanti diamanahi masyarakat untuk mengelola anggaran desa hingga miliaran,’’ ujarnya.
Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bojonegoro Mahfud Muharom, meminta pemilih menentukan pilihannya kepada cakades berdasarkan rekam jejak yang baik. Serta, berkomitmen untuk memajukan desa, dan membangun masyarakat desa secara adil.
Jangan pilih karena adanya money politics atau politik uang. Karena, itu awal dari perilaku koruptif dan melahirkan pemimpin pragmatis dan mengedepankan kepentingan pribadi. ‘’Masyarakat harus cerdas dan jangan mau dibeli suaranya,’’ ujarnya.
Rektor Unugiri Bojonegoro Ridlwan Hambali berharap masyarakat tetap jaga kerukunan dan keamanan desa. Kemudian pilihan boleh beda, tapi tetap harus saling menghormati dan menghargai. ‘’Kedepankan sikap dan semangat sportifitas,’’ ujarnya.
Menurut Ridlwan, siapa pun terpilih haruslah didukung karena dialah pilihan rakyat memimpin pemerintahan desa selama enam tahun kedepan.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan, bahwa pilkades serentak memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas. Dilaksanakan serentak 233 desa. Kondisi ini akan menuntut adanya upaya maksimal dari pihak keamanan terutama kepolisian untuk dapat menjaga stabilitas situasi kamtibmas di Bojonegoro.
“Kami sangat berharap pilkades tahun 2020 ini akan dapat terselenggara dengan aman, lancar, dan damai,” imbuhnya saat menghadiri Apel Penerimaan dan Pergeseran Pasukan BKO Polda Jatim.


Advertisement
Advertisement
Editor : Bachtiar Febrianto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Bojonegoro Sudiyono menjelaskan, ada empat klausul yang dibahas dalam raperda tersebut. Pertama perihal masa jabatan kades menjadi delapan tahun. Serta, kades menjabat dua periode sebelum Undang-Undang (

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer