Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nominal CSR Migas Dianggap Terlalu Kecil

B
Penulis: Bachtiar Febrianto❯
Nominal CSR Migas Dianggap Terlalu Kecil
Nominal CSR Migas Dianggap Terlalu Kecil

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Nominal anggaran coorporate social responsibility (CSR) dari tiga lapangan minyak dan gas (migas) Bojonegoro sebesar Rp 34,5 miliar. Jumlah itu dianggap DPRD setempat terlalu kecil jika dibanding dengan produksi migas di Kota Ledre. Apalagi, sesuai persentasenya, Bojonegoro menyumbang kebutuhan minyak nasional sekitar 25 persen.


Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin mengatakan, sesuai informasi dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Bojonegoro tahun ini mendapatkan jatah dana CSR sebesar Rp 34,5 miliar.


Nominal itu terdiri dari tiga lapangan sumur migas. Yakni dari Lapangan Sukowati di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, dan sekitarnya, dikelola PT Pertamina EP Asset 4 Filed Cepu, sebesar Rp 2,5 miliar.


Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) di Kecamatan Ngasem dan sekitarnya, sebesar Rp 6 miliar. Sementara, lapangan migas di Blok Cepu di Kecamatan Gayam dan sekitarnya yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited, memberikan CSR Rp 25 miliar.


‘’Seharusnya dinaikkan, karena khusus dari lapangan Blok Cepu yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited itu saja menghasilkan minyak sekitar 220 ribu barel per hari,’’ ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.


Menurut dia, selama ini proses penentuan besaran CSR dari industri migas dinilai masih belum transparan. Masyarakat harus ikut mengawalnya. Terutama tentang mekanisme penentuan besaran CSR. Sebab, anggaran CSR Rp 25 miliar itu dinilai terlalu kecil.


Anggaran itu, menurut Imam, dinilai belum sebanding dengan kerusakan alam yang terjadi karena dampak eksplorasinya. ‘’Mari kita awasi bersama, karena yang merasakan dampaknya itu juga masyarakat Bojonegoro sendiri,’’ imbuhnya.


Ketua Komisi C DPRD Muhlasin Afan menambahkan, besaran CSR sudah ditentukan SKK Migas. Sehingga, sudah tidak bisa berubah. Sebaliknya, untuk proses pencairannya harus dikawal semua pihak. Sebab, CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap warga sekitar.


Dia berharap dengan anggaran sosial tersebut, SDM warga meningkat. ‘’Yang perlu kita kawal itu mekanisme pencairannya,’’ ujarnya.


Sementara itu, Humas PT Pertanima EP Asset 4 Field Sukowati Tarmizi mengatakan, nominal CSR itu menjadi kewenangan SKK Migas. Sehingga, data besaran itu sudah dipastikan benar, jika sumbernya dari SKK Migas.


Sebaliknya, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas seperti PT Pertanima EP Asset 4 Field Sukowati tidak memiliki kewenangan menentukan besarannya. Sebab, itu sudah menjadi ranah SKK Migas. ‘’Kalau tentang CSR itu kewenangannya SKK Migas,’’ tegasnya.


Media Relation ExxonMobil Cepu Limited Marshya memastikan, besaran CSR itu kewenangannya SKK Migas. Sehingga, besaran CSR itu bukan kewenangan KKKS. ‘’Bukan kami yang menentukan, tapi SKK Migas,’’ katanya terpisah.


Kepala SKK Migas Jabanusa Nurwahidi belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi ponselnya terdengar nada sambung namun tak diangkat. Saat dikirimi pesan singkat mengaku sedang rapat. ‘’Maaf masih rapat,’’ tulisnya via WhatshApp.


Advertisement
Advertisement
Editor : Bachtiar Febrianto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer