Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Peluangnya Tinggal di Gubernur

B
Penulis: Bachtiar Febrianto❯
Peluangnya Tinggal di Gubernur
Peluangnya Tinggal di Gubernur

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Antisipasi kelangkaan pupuk bersubsidi seharusnya dilakukan sejak awal tahun, karena kuotanya tahun ini turun drastis. Peluang penambahan pupuk bersubsidi tinggal kebijakan gubernur Jawa Timur. Itu, setelah pengajuan penambahan pupuk ke Kementerian Pertanian (Kementan) ditolak.


Minggu lalu, Dinas Pertanian (Disperta) Bojonegoro telah menghadap gubernur Jatim terkait potensi kelangkaan pupuk, karena pengurangan kuota besar-besaran. ‘’Kondisi pupuk di Bojonegoro sudah kami sampaikan ke gubernur. Semoga ada solusinya,’’ kata Kabid Sarana Prasarana Diperta Bojonegoro Imam Nurhamid kemarin (11/2).


Imam menuturkan, realisasi kuota pupuk bersubsidi di Bojonegoro tahun lalu sekitar 179.620 ton, sedangkan tahun ini kuotanya tinggal 83.687 ton. Melihat data tersebut, kuota pupuk dari 2019 ke 2020, berkurang sekitar 93 ribu ton. Sehingga potensi kelangkaan pupuk cukup besar.


Pengurangan kuota pupuk ini bukan hanya di Bojonegoro. Sebaliknya, juga di kabupatan atau kota lain se Indonesia. Khusus di Jawa Timur, 13 kabupaten diminta menyampaikan persoalan kekurangan kuota pupuk, salah satunya Bojonegoro.


‘’Se jatim yang dipanggil Bu Gubernur hanya 13 kabupaten, salah satunya Bojonegoro, karena penyumbang beras tertinggi,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.


Sesuai janji Gubernur, menurut Imam, kondisi kekurangan kuota pupuk ini akan menjadi bahan saat rapat dengan Kementan. Sehingga, harapan penambahan kuota saat ini tinggal di gubernur. Sebab, DPRD juga telah menghadap Kementan. Namun, hasilnya nihil karena ditolak.


Sementara itu, Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin mengatakan, sesuai hasil pertemuannya dengan Kementan, penambahan kuota tidak bisa dipenuhi. Alasannya, anggaran subsidi secara nasional turun.


Sehingga, satu-satunya harapan untuk menambah kuota, tinggal di tangan gubernur. Karena, gubernur memiliki kewenangan merevisi kuota di masing-masing kabupaten di wilayahnya. ‘’Harapan kita tinggal di gubernur,’’ ujarnya. 


Advertisement
Advertisement
Editor : Bachtiar Febrianto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer