Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DBH Migas 2019 Tak Capai Target

B
Penulis: Bachtiar Febrianto❯
DBH Migas 2019 Tak Capai Target
DBH Migas 2019 Tak Capai Target

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Realisasi transfer dana bagi hasil (DBH) migas tahun lalu tidak penuh. Pemkab hanya menerima transfer DBH migas sebesar Rp 1,8 triliun dari target Rp 2,1 triliun. 


 ‘’Tahun lalu DBH yang ditransfer hanya 86 persen,’’ ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ibnu Soeyuthi kemarin (29/1).


Ibnu menjelaskan, secara hitungan DBH migas tahun lalu mencapai Rp 2,1 triliun. Namun, pemkab tidak memasang penuh atau 100 persen. Pemkab hanya memasang sebesar 70 persen. Yakni, sebesar Rp 1,8 triliun. 


Menurut dia, DBH tidak dipasang 100 persen karena khawatir meleset. Sebab, hal itu kerap terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Pemkab tidak bisa menuntut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki wewenang penuh menentukan besaran itu. 


‘’Jika sudah diberikan peraturan menteri, kita tidak bisa berbuat banyak,’’ ujar pria sebelumnya menjabat kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD).


Tahun ini, menurut Ibnu, DBH migas dipasang 100 persen. Itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya dipasang dibawah 90 persen. Sebab, DBH tahun ini nilainya tidak banyak. Tahun ini DBH migas diprediksi akan diterima pemkab mencapai Rp 945 miliar. 


‘’Kami tidak tahu apakah akan ditransfer 100 persen atau tidak,’’ jelasnya.


Tahun lalu, DBH migas triwulan IV juga ada mengalami kurang salur. Sisa DBH triwulan IV yang belum diterima pemkab mencapai Rp 283 miliar. ‘’Hingga kini belum ada tanda-tanda akan ditransfer,’’ jelasnya. DBH ditransfer oleh Kemenkeu setiap tiga bulan sekali. Transfer DBH tahap pertama biasanya dilakukan April. 


Anggota Komisi B DPRD Lasuri mengatakan, pada 2019 lalu DBH memang tidak memenuhi target. Masih kurang sekitar Rp 300 miliar dari angka yang dipasang. ‘’Pada APBD induk dipasang Rp 1,8 triliun. Tapi, saat APBD Perubahan dipasang menjadi Rp 2,1 triliun,’’ jelasnya.


Sehingga, hingga akhir Desember lalu nilai DBH yang diterima hanya Rp 1,8 triliun itu. Ada kekurangan sekitar Rp 300 miliar. 


Lasuri menjelaskan, tahun ini DBH dipasang 100 persen di APBD. Sebab, DBH yang bakal diterima pemkab memang Rp 945 miliar. Namun, dia tetap yakin DBH tahun ini bakal mengalami kenaikan pada APBD Perubahan nanti. 


‘’Saya tetap yakin DBH tahun ini akan lebih banyak,’’ jelasnya.


Advertisement
Advertisement
Editor : Bachtiar Febrianto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer