
NBOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) meresahkan rencana pencabutan elpiji 3 kilogram (kg) dan penyaluran secara tertutup. Para pedagang berharap rencana pemerintah pusat itu tidak merugikan aktivitas penjualannya.
Ismanto salah satu penjual tahu tek mencemaskan rencana pencabutan subsidi dan penyaluran tertutup. Ia berharap aturan tersebut tidak merugikan pedagang kecil sepertinya.
“Karena saya termasuk pedagang sangat bergantung elpiji melon (bersubsidi). Kalau tiba-tiba harganya nanti naik lebih dari dua kali lipat tentu sangat mencekik,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (16/1).
Ia mengatakan, akhir-akhir ini membeli elpiji melon di pengecer sudah mahal yakni sekitar Rp 20 ribuan. Ia merasa penghasilan menjadi PKL keliling sepertinya tak seperti dulu. Karena zaman digital sekarang, banyak orang memakai jasa titip (jastip) melalui handphone.
Terpisah, Billy Herba salah satu permilik warung kopi di Kelurahan Sumbang juga menyayangkan apabila aturan pencabutan subsidi elpiji 3 kg. Tentu, berdampak pedagang sepertinya. Selain harga elpiji naik, harga kebutuhan warung kopi seperti gula atau susu juga mengalami kenaikan harga.
“Tapi bagaimana lagi, kami sebagai pedagang hanya bisa cemas dan terus berharap saja,” keluhnya.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Bojonegoro Sukaemi menerangkan, aturan pencabutan subsidi elpiji melon belum berlaku. Rencananya pencabutan subsidi kemungkinan mulai semester II tahun ini.
Sebagai gantinya, pemerintah akan memulai program penyaluran subsidi tertutup kepada masyarakat tidak mampu. “Saat ini kami sudah proses pengumpulan data masyarakat tidak mampu. Tapi belum bisa kami sampaikan jumlah pastinya, karena butuh indikator jelas untuk memetakannya,” ujar Kemi, sapaan akrabnya.
Menurut Kemi disdag akan menjalankan segala ketentuan dibuat pemerintah pusat. Namun, tetap menunggu ketentuan atau kebijakan tersebut telah berkekuatan hukum.
Menyinggung terkait pedagang bisa membeli elpiji melon? Sukaemi belum berani menjawabnya secara gamblang. Sejauh ini, kalau usahanya mikro masih boleh beli elpiji melon. Kecuali kalau sudah skalanya seperti restoran, tentu wajib membeli elpiji nonsubsidi.
Apalagi kebijakan tersebut belum berlaku. Sehingga belum ada petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan. “Kami melakukan pengawasan dan mencegah adanya kelangkaan. Sehingga harga elpiji melon di pasaran tidak melambung tinggi,” klaimnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



