Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berpotensi Terjadi Kelangkaan Pupuk

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Berpotensi Terjadi Kelangkaan Pupuk
Berpotensi Terjadi Kelangkaan Pupuk

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Kelangkaan pupuk bersubsidi berpotensi terjadi tahun ini. Kuota pupuk tahun ini berkurang drastis sekitar 97 ribu ton, dibanding 2019. Pengurangan ini setidaknya mengisyaratkan petani diminta tak menggantungkan pupuk kimia, terlebih pupuk bersubsidi.
Sesuai data kuota pupuk dari PT Petrokimia Gresik dipegang Komisi B DPRD menyebutkan, Bojonegoro dijatah 83 ribu ton, sedangkan pada 2019 kuota untuk Bojonegoro sekitar 180 ribu ton. ‘’Tahun ini berpotensi terjadi kelangkaan pupuk, karena kuotanya berkurang lebih 50 persen,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi kemarin (15/1).
Sally menuturkan, kuota pupuk 83 ribu ton tahun ini meliputi berbagai jenis pupuk bersubsidi. Di antaranya Urea, ZA, NPK, Phonska, SP 36, dan pupuk organik. Kuota dari pemerintah sangat jauh dari tahun sebelumnya.
Melihat kuota 83 ribu ton, menurut Sally, diprediksi hanya akan memenuhi kebutuhan pupuk hingga Mei. Sehingga, memasuki Juni hingga akhir tahun, berpotensi terjadi kelangkaan pupuk. Sehingga harus dilakukan langkah antisipasi. ‘’Mumpung ini masih awal tahun,’’ tandas politikus Partai Gerindra ini.
Terungkapnya data kuota pupuk bersubsisi menurun itu, setelah komisi membidangi keuangan dan perekonomian memanggil PT Petrokimia Gresik beserta 10 distributor se-Bojonegoro. Dengar pendapat (hearing) itu juga mendatangkan dinas pertanian (disperta).
Melihat kondisi tersebut, disperta diminta melakukan pendataan kebutuhan riil di lapangan. Sebab, selama ini dinilai rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk tidak sesuai dengan kebutuhan riil.
Kepala Disperta Helmy Elisabeth membenarkan penurunan kuota pupuk. Penurunan juga terjadi di semua kabupaten dan kota di Jawa Timur. ‘’Karena kuota untuk Jatim sendiri juga turun,’’ katanya via ponsel.
Penurunan kuota ini, menurut Helmy, sudah terjadi setiap tahun, karena pemerintah sendiri juga berharap petani tidak tergantung pupuk kimia. Sehingga, petani diminta jangka panjang dengan proses menggunakan pupuk organik.
Penurunan kuota pupuk bersubsidi ini, tentu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehingga, disperta tidak memiliki kewenangan penambahan kuota. Satu-satunya langkah diambil untuk disperta mengawal distribusinya dari sistributor ke agen hingga ke tangan petani.
‘’Kami hanya bisa memantau distribusi di lapangan,’’ tegasnya.


Advertisement
Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kemarau Panjang, Musim Tanam di Bojonegoro Mundur

Kemarau Panjang, Musim Tanam di Bojonegoro Mundur

 Kemarau panjang yang masih berlangsung di Kabupaten Bojonegoro hingga kemarin (14/10) berdampak pada sektor pertanian. Ancaman kekeringan berpotensi menggeser jadwal musim tanam. 

Ahli Klimatologi Unigoro Prediksi Musim Tanam Mundur akibat Ancaman El Nino

Ahli Klimatologi Unigoro Prediksi Musim Tanam Mundur akibat Ancaman El Nino

Ahli Klimatologi Universitas Bojonegoro (Unigoro), Dr. Heri Mulyanti, S.Si., M.Sc. mengingatkan kemungkinan mundurnya musim tanam seiring prediksi penurunan curah hujan pada Oktober hingga April mendatang.

Musim Kemarau Tiba di Bojonegoro, Petani Mulai Tanam Tembakau

Musim Kemarau Tiba di Bojonegoro, Petani Mulai Tanam Tembakau

Aktivitas tanam secara umum baru berlangsung masif pada Mei hingga Juni ini. Kondisi cuaca yang mulai memasuki musim kemarau menjadi momentum bagi petani untuk memulai budidaya komoditas yang kerap dijuluki sebagai emas

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer