alexametrics
29.6 C
Bojonegoro
Sunday, May 22, 2022

Desak Data Ulang Aset Sekolah

KOTA – Beberapa sekolah di Lamongan telah di-merger (digabung). Khususnya tingkat sekolah dasar (SD). Merger itu dilakukan karena sekolah minim siswa. Sehingga banyak aset sekolah  yang tidak terpakai. Kalangan DPRD setempat minta agar dilakukan investarisasi ulang aset sekolah.

‘’Banyak sekolah, khususnya SD, yang di-merger. Ini harus didata ulang assetnya,’’ kata Ketua Fraksi PPP DPRD Lamongan, Samsuri selasa (19/12).

Dia mengaku bisa memahami kebijakan merger sekolah. Sebab jumlah siswa di Lamongan setiap tahunnya mengalami tren penurunan.

Kondisi itu karena ada program keluarga berencana (KB) yang membuat jumlah anak-anak  cenderung menurun dibanding sebelumnya.

Kondisi tersebut, lanjut dia, berdampak pada jumlah siswa di sekolah-sekolah semakin minim dan terjadi persaingan antar lembaga pendidikan untuk berebut siswa.

Baca Juga :  Targetkan 20 Kursi Parlemen, Muhaimin Iskandar Cawapres 2019

‘’Sehingga terpaksa dilakukan merger, untuk efisiensi,’’ imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Adi Suwito mengatakan, untuk merger sekolah memang sudah dilakukan.

Karena jumlah siswa cenderung menurun, sehingga dengan berbagai alasan perlu dilakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan penggabungan sekolah. ‘’Penggabungan dilakukan setelah melalui beberapa tahapan,’’ katanya.

Dia melanjutkan, untuk aset lembaga sekolah yang menganggur karena tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, saat ini sedang didata ulang.

Karena asset yang tidak terpakai itu masih tetap milik pemerintah daerah. ‘’Pendataan tetap dilakukan, ini sedang proses,’’ imbuhnya. 

KOTA – Beberapa sekolah di Lamongan telah di-merger (digabung). Khususnya tingkat sekolah dasar (SD). Merger itu dilakukan karena sekolah minim siswa. Sehingga banyak aset sekolah  yang tidak terpakai. Kalangan DPRD setempat minta agar dilakukan investarisasi ulang aset sekolah.

‘’Banyak sekolah, khususnya SD, yang di-merger. Ini harus didata ulang assetnya,’’ kata Ketua Fraksi PPP DPRD Lamongan, Samsuri selasa (19/12).

Dia mengaku bisa memahami kebijakan merger sekolah. Sebab jumlah siswa di Lamongan setiap tahunnya mengalami tren penurunan.

Kondisi itu karena ada program keluarga berencana (KB) yang membuat jumlah anak-anak  cenderung menurun dibanding sebelumnya.

Kondisi tersebut, lanjut dia, berdampak pada jumlah siswa di sekolah-sekolah semakin minim dan terjadi persaingan antar lembaga pendidikan untuk berebut siswa.

Baca Juga :  Harga Bahan Baku Naik, Penjualan Turun

‘’Sehingga terpaksa dilakukan merger, untuk efisiensi,’’ imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Adi Suwito mengatakan, untuk merger sekolah memang sudah dilakukan.

Karena jumlah siswa cenderung menurun, sehingga dengan berbagai alasan perlu dilakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan penggabungan sekolah. ‘’Penggabungan dilakukan setelah melalui beberapa tahapan,’’ katanya.

Dia melanjutkan, untuk aset lembaga sekolah yang menganggur karena tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, saat ini sedang didata ulang.

Karena asset yang tidak terpakai itu masih tetap milik pemerintah daerah. ‘’Pendataan tetap dilakukan, ini sedang proses,’’ imbuhnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/