alexametrics
25.5 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

APBD 2020 Defisit Rp 2 Triliun

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun depan mengalami defisit. Namun, pemkab sudah menyiapkan skema untuk menutup defisit itu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) I Nyoman Sudana menjelaskan, APBD 2020 memang mengalami defisit. Yakni, belanja lebih besar dibanding pendapatan. Sehingga, APBD tahun depan mengalami defisit. ‘’Defisit itu nantinya akan ditutup silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran),’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (19/10).

Nyoman menjelaskan, proyeksi pendapatan 2020 adalah Rp 4 triliun. Sedangkan, belanja adalah Rp 6 triliun. Namun, pada 2019 ini diperkirakan ada silpa sebesar Rp 2 triliun. Itu nanti yang akan digunakan untuk menutup belanja lebih besar.

Baca Juga :  Pertamanan Beralih ke Dinas Lingkungan Hidup

Silpa senilai Rp 2 triliun itu merupakan prediksi pemkab. Hingga kini nilainya masih belum dipastikan. Sebab, serapan APBD hingga kini masih berlangsung. Silpa itu bisa lebih besar dari yang diperkirakan.

Tahun ini, pemkab memiliki dana tidak terduga senilai Rp 1,3 triliun. Dana itu sudah dipastikan menjasi silpa. Itu nantinya yang akan menjadi salah satu sumber silpa terbesar digunakan menutup defisit APBD tahun depan. ‘’Dana tidak terduga itu hanya bisa digunakan tahun depan,’’ jelas pria pernah menjabat Inspektur Bojonegoro ini.

Hingga kini, lanjut Nyoman, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 masih belum dibahas dengan DPRD. Saat ini KUA PPAS masih menunggu revisi bupati. ‘’Sudah kita ajukan ke bupati. Hanya tinggal menunggu revisi saja,’’ ungkap Nyoman sapaannya.

Baca Juga :  Turis Sebelas Negara Terkesan Beriwisata di Blora

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi menambahkan, kepastian silpa itu menunggu serapan hingga akhir tahun. Namun, pihaknya sudah memperkirakan. Yakni, sekitar Rp 2 triliun. ‘’Namun, itu belum pasti,’’ jelasnya.

Ibnu menjelaskan, tahun ini APBD mencapai Rp 7,1 triliun. Serapan-serapan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) masih terus berjalan. ‘’Serapan paling tinggi ada di satpol PP,’’ jelasnya.

Menurut Ibnu, OPD dengan anggaran besar masih belum banyak melakukan serapan. Yakni, dinas pekerjaan umum (PU) bina marga dan tata ruang dan dinas perumahan, kawasan pemukinan, dan cipta karya. ‘’Kita harap semua segera melakukan serapan,’’ jelasnya.

Ibnu menambahkan, penyerapan belum dilakukan karena banyak proyek belum selesai. Namun, dia memperkirakan bulan depan sudah mulai ada penyerapan anggaran dari dua OPD itu.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun depan mengalami defisit. Namun, pemkab sudah menyiapkan skema untuk menutup defisit itu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) I Nyoman Sudana menjelaskan, APBD 2020 memang mengalami defisit. Yakni, belanja lebih besar dibanding pendapatan. Sehingga, APBD tahun depan mengalami defisit. ‘’Defisit itu nantinya akan ditutup silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran),’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (19/10).

Nyoman menjelaskan, proyeksi pendapatan 2020 adalah Rp 4 triliun. Sedangkan, belanja adalah Rp 6 triliun. Namun, pada 2019 ini diperkirakan ada silpa sebesar Rp 2 triliun. Itu nanti yang akan digunakan untuk menutup belanja lebih besar.

Baca Juga :  Sebelum Pengacian, Dirman Lakukan Ini Agar Melekat

Silpa senilai Rp 2 triliun itu merupakan prediksi pemkab. Hingga kini nilainya masih belum dipastikan. Sebab, serapan APBD hingga kini masih berlangsung. Silpa itu bisa lebih besar dari yang diperkirakan.

Tahun ini, pemkab memiliki dana tidak terduga senilai Rp 1,3 triliun. Dana itu sudah dipastikan menjasi silpa. Itu nantinya yang akan menjadi salah satu sumber silpa terbesar digunakan menutup defisit APBD tahun depan. ‘’Dana tidak terduga itu hanya bisa digunakan tahun depan,’’ jelas pria pernah menjabat Inspektur Bojonegoro ini.

Hingga kini, lanjut Nyoman, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 masih belum dibahas dengan DPRD. Saat ini KUA PPAS masih menunggu revisi bupati. ‘’Sudah kita ajukan ke bupati. Hanya tinggal menunggu revisi saja,’’ ungkap Nyoman sapaannya.

Baca Juga :  Tergiur Mobil Murah di Medsos, Rp 52 Juta Amblas¬†¬†

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi menambahkan, kepastian silpa itu menunggu serapan hingga akhir tahun. Namun, pihaknya sudah memperkirakan. Yakni, sekitar Rp 2 triliun. ‘’Namun, itu belum pasti,’’ jelasnya.

Ibnu menjelaskan, tahun ini APBD mencapai Rp 7,1 triliun. Serapan-serapan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) masih terus berjalan. ‘’Serapan paling tinggi ada di satpol PP,’’ jelasnya.

Menurut Ibnu, OPD dengan anggaran besar masih belum banyak melakukan serapan. Yakni, dinas pekerjaan umum (PU) bina marga dan tata ruang dan dinas perumahan, kawasan pemukinan, dan cipta karya. ‘’Kita harap semua segera melakukan serapan,’’ jelasnya.

Ibnu menambahkan, penyerapan belum dilakukan karena banyak proyek belum selesai. Namun, dia memperkirakan bulan depan sudah mulai ada penyerapan anggaran dari dua OPD itu.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/