alexametrics
24.5 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

PT SBS dan PT Raja Beton Sebabkan Polusi, Pemkab Harus Turun Tangan

Radar Bojonegoro – Aktivitas batching plant serta lalu-lalang truk molen di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, mendapat respons warga. Aktivitas produksi cor beton itu memicu polusi dan mengganggu kenyamanan warga setempat.

Warga meminta PT Surya Benga wan Sakti (SBS) dan PT Restu Anak Jaya Abadi (RAJA) Beton menghentikan aktivitasnya. Pemkab Bojonegoro harus turun tangan agar proyek jalan cor tetap berjalan dan warga tetap menikmati udara segar.

Mundzar Fahman, warga Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk menuturkan, aktivitas produksi dua perusahaan batching plant berdampak pada lingkungan dan kesehatan warga. Debu semen berterbangan memengaruhi kualitas udara. Tentu, dalam jangka panjang berdampak kesehatan pernapasan. Selain memicu polusi, perusahaan juga tidak memenuhi kewajiban dokumen perizinan lingkungan.

Misalnya, 20 persen ruang terbuka hijau (RTH). Waktu produksi melebihi ketentuan dalam dokumen izin ling kungan, yakni delapan jam sesuai kesepakatan. “Hari ini tidak bisa dirasakan, tapi jangka panjangnya pasti akan dirasakan warga,” tutur Mundzar menghadiri pertemuan lintas sektor di Balai Desa Banjarsari kemarin (19/7).

Menurut Mundzar, warga ingin dua perusahaan tersebut mencari tempat lain yang jauh dari permukiman warga. Warga merasa tidak nyaman, apalagi dokumen izin lingkungan pihak perusahaan tidak memenuhi kesepakatan dibuat dengan pihak pemerintah, yakni dinas lingkungan hidup (DLH).

“Faktanya sudah jelas, perusahaan tidak mematuhi waktu telah dibuatnya sendiri, yakni proses produksi delapan jam. Perusahaaan komitmennya nol besar. Masyarakat sangat terganggu keberadaan dua perusahaan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Bicara Kotor Poin Dikurangi, Ada Pengawas Keliling Pertandingan

Ridlwan Hambali warga setempat menambahkan, mobil lalu lalang 24 jam tidak sesuai izin batas produksi. Tidak adanya komitmen dan keseriusan pihak perusahaan dalam membuat RTH. “Semua warga sepakat untuk dua perusahaan keluar dari tempat warga,” tuturnya.

Menurut Ridlwan, masyarakat sekitar tidak dilibatkan proses berdirinya pabrik sejak awal. Sehingga khawatir dampak jangka panjang akan menghantui masyarakat sekitar. Sebab, kualitas udara semakin buruk akibat bercampur debu dari aktivitas proyek.

“Bukan lagi masalah UKL-UPL atau amdal, warga disuguhi debu semen setiap jam dan dampaknya luar biasa bagi warga sekitar,” bebernya saat menyampaikan aspirasi pertemuan dihadiri BPD, dan Pemdes Banjarsari, Camat, DLH Bojonegoro, perwakilan dua perusahaan, dan satpol PP itu.

Kabid Tata Lingkungan DLH Erna Zulaikhah menjelaskan, dalam dokumen persyaratan izin lingkungan sebelum perusahaan beroperasi, wajib memenuhi keberlangsungan lingkungan hidup warga sekitar, salah satunya dengan membuka 20 persen ruang terbuka hijau di wilayah sekitar proyek.

Selain itu, perjanjian yang disepakati dalam dokumen tersebut, PT SBS hanya beroperasi selama delapan jam. “Dimulai jam 08.00 sampai jam 16.00,” ujarnya.

Erna melanjutkan, dalam batas waktu perizinan lingkungan pihak pemrakarsa ada kewajiban setiap enam bulan sekali melapor ke DLH. Untuk mengetahui apakah ada pertambahan perluasan atau kapasitasnya. “Izin lingkungan tetap berlaku selama tidak ada perluasan lahan dan penam bahan kapasitas produksi,’’ lanjutnya.

Baca Juga :  Sekolah di Bojonegoro Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Menurut Erna, dari fakta terdapat pertemuan lintas sektor tersebut akan memberikan surat teguran kepada perusahaan terkait. Pihaknya tidak bisa menghentikan proses produksi, pihaknya hanya salah satu syarat dari berbagai syarat untuk mendirikan bangunan. “Untuk menutup pabrik kami tidak bisa secara sepihak, perlu berkoordinasi dengan pihak yang lain karena lintas OPD, seperti dinas penanaman modal,” katanya.

Ketua BPD Banjarsari Eta Budirahayu menjelaskan, sebagai jembatan penyambung aspirasi dan keluhan masyarakat, tentu akan merencanakan batas waktu perusahaan mematuhi dokumen sudah disepakati. “Perlu adanya tenggat waktu proses keputusan akhir apakah akan menutup atau tetap beroperasi dengan syarat, agar perkara ini tidak berlarutlarut,” tuturnya.

Manaji, salah satu perwakilan PT RAJA Beton Indonesia akan mengakomodir aspirasi dan keluhan masyarakat. Akan memperbaiki proses produksi agar dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan di masyarakat bisa diminimalisir. “Kalau kami tidak menaati peraturan, kami sudah tutup dari lama,” tuturnya.

Mohammad Ari perwakilan PT SBS menjelaskan, terkait tuntutan masyarakat menutup jalan dan beberapa poin belum terpenuhi tentang pembangunan 20 persen RTH dan jam kerja pabrik akan dikomunikaskan dahulu dengan manajemen. “Kami usahakan terbaik untuk warga,” janjinya. (luk)

Radar Bojonegoro – Aktivitas batching plant serta lalu-lalang truk molen di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, mendapat respons warga. Aktivitas produksi cor beton itu memicu polusi dan mengganggu kenyamanan warga setempat.

Warga meminta PT Surya Benga wan Sakti (SBS) dan PT Restu Anak Jaya Abadi (RAJA) Beton menghentikan aktivitasnya. Pemkab Bojonegoro harus turun tangan agar proyek jalan cor tetap berjalan dan warga tetap menikmati udara segar.

Mundzar Fahman, warga Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk menuturkan, aktivitas produksi dua perusahaan batching plant berdampak pada lingkungan dan kesehatan warga. Debu semen berterbangan memengaruhi kualitas udara. Tentu, dalam jangka panjang berdampak kesehatan pernapasan. Selain memicu polusi, perusahaan juga tidak memenuhi kewajiban dokumen perizinan lingkungan.

Misalnya, 20 persen ruang terbuka hijau (RTH). Waktu produksi melebihi ketentuan dalam dokumen izin ling kungan, yakni delapan jam sesuai kesepakatan. “Hari ini tidak bisa dirasakan, tapi jangka panjangnya pasti akan dirasakan warga,” tutur Mundzar menghadiri pertemuan lintas sektor di Balai Desa Banjarsari kemarin (19/7).

Menurut Mundzar, warga ingin dua perusahaan tersebut mencari tempat lain yang jauh dari permukiman warga. Warga merasa tidak nyaman, apalagi dokumen izin lingkungan pihak perusahaan tidak memenuhi kesepakatan dibuat dengan pihak pemerintah, yakni dinas lingkungan hidup (DLH).

“Faktanya sudah jelas, perusahaan tidak mematuhi waktu telah dibuatnya sendiri, yakni proses produksi delapan jam. Perusahaaan komitmennya nol besar. Masyarakat sangat terganggu keberadaan dua perusahaan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Panen Lebih Awal, Agar Tidak Rugi

Ridlwan Hambali warga setempat menambahkan, mobil lalu lalang 24 jam tidak sesuai izin batas produksi. Tidak adanya komitmen dan keseriusan pihak perusahaan dalam membuat RTH. “Semua warga sepakat untuk dua perusahaan keluar dari tempat warga,” tuturnya.

Menurut Ridlwan, masyarakat sekitar tidak dilibatkan proses berdirinya pabrik sejak awal. Sehingga khawatir dampak jangka panjang akan menghantui masyarakat sekitar. Sebab, kualitas udara semakin buruk akibat bercampur debu dari aktivitas proyek.

“Bukan lagi masalah UKL-UPL atau amdal, warga disuguhi debu semen setiap jam dan dampaknya luar biasa bagi warga sekitar,” bebernya saat menyampaikan aspirasi pertemuan dihadiri BPD, dan Pemdes Banjarsari, Camat, DLH Bojonegoro, perwakilan dua perusahaan, dan satpol PP itu.

Kabid Tata Lingkungan DLH Erna Zulaikhah menjelaskan, dalam dokumen persyaratan izin lingkungan sebelum perusahaan beroperasi, wajib memenuhi keberlangsungan lingkungan hidup warga sekitar, salah satunya dengan membuka 20 persen ruang terbuka hijau di wilayah sekitar proyek.

Selain itu, perjanjian yang disepakati dalam dokumen tersebut, PT SBS hanya beroperasi selama delapan jam. “Dimulai jam 08.00 sampai jam 16.00,” ujarnya.

Erna melanjutkan, dalam batas waktu perizinan lingkungan pihak pemrakarsa ada kewajiban setiap enam bulan sekali melapor ke DLH. Untuk mengetahui apakah ada pertambahan perluasan atau kapasitasnya. “Izin lingkungan tetap berlaku selama tidak ada perluasan lahan dan penam bahan kapasitas produksi,’’ lanjutnya.

Baca Juga :  Deklarasikan Pembangunan Zona Integritas

Menurut Erna, dari fakta terdapat pertemuan lintas sektor tersebut akan memberikan surat teguran kepada perusahaan terkait. Pihaknya tidak bisa menghentikan proses produksi, pihaknya hanya salah satu syarat dari berbagai syarat untuk mendirikan bangunan. “Untuk menutup pabrik kami tidak bisa secara sepihak, perlu berkoordinasi dengan pihak yang lain karena lintas OPD, seperti dinas penanaman modal,” katanya.

Ketua BPD Banjarsari Eta Budirahayu menjelaskan, sebagai jembatan penyambung aspirasi dan keluhan masyarakat, tentu akan merencanakan batas waktu perusahaan mematuhi dokumen sudah disepakati. “Perlu adanya tenggat waktu proses keputusan akhir apakah akan menutup atau tetap beroperasi dengan syarat, agar perkara ini tidak berlarutlarut,” tuturnya.

Manaji, salah satu perwakilan PT RAJA Beton Indonesia akan mengakomodir aspirasi dan keluhan masyarakat. Akan memperbaiki proses produksi agar dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan di masyarakat bisa diminimalisir. “Kalau kami tidak menaati peraturan, kami sudah tutup dari lama,” tuturnya.

Mohammad Ari perwakilan PT SBS menjelaskan, terkait tuntutan masyarakat menutup jalan dan beberapa poin belum terpenuhi tentang pembangunan 20 persen RTH dan jam kerja pabrik akan dikomunikaskan dahulu dengan manajemen. “Kami usahakan terbaik untuk warga,” janjinya. (luk)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/