alexametrics
29.7 C
Bojonegoro
Wednesday, August 10, 2022

300 Paket Proyek Sudah Dilelang, Kontraktor Menawar Rendah

Radar Bojonegoro – Lelang proyek konstruksi masih terus berlangsung. Hingga kemarin, 300 paket lebih proyek sudah dilelang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Bojonegoro. Total anggarannya mencapai Rp 1,5 triliun. Namun, dari jumlah itu terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp 210 miliar atau 14 persen.

Itu terjadi karena kontraktor atau penyedia jasa menawar harga yang rendah dari harga perkisaraan sendiri (HPS). Juga dipicu kontraktor bersaing harga. Misalnya, proyek pelebaran jalan Bojonegoro-Balen dengan HPS senilai Rp 76,4 miliar.

Berdasar lelang, tender dimenangkan PT Bumi Selatan Perkasa. PT ini menawar sebesar Rp 70,6 miliar, turun Rp 6 miliar dari HPS. Juga, proyek pembangunan gedung SMPN 1 Purwosari dengan HPS sebesar Rp 1,1 miliar dimenangkan CV Aditama dengan penawaran Rp 880,1 juta.

Kepala BPBJ Bojonegoro Siswoyo mengatakan, anggaran yang dilelang itu memang lebih. Itu karena kontraktor selalu menawar harga rendah dari HPS yang dipasang. Selesih penawaran itu menjadi dana lebih yang kembali masuk ke kas daerah (kasda). ‘’Sisa lelang itu langsung masuk ke kasda,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Pembelajaran Tatap Muka Dilakukan Terbatas

Selisih lelang itu memang besar. Para peserta lelang banyak yang menawar paket pekerjaan dengan harga cukup murah. Selain membuat anggaran lebih hemat, juga membuat OPD khawatir proyek tidak maksimal. Itu karena spesifikasi ditentukan sudah ditentukan harganya.

Namun, penyedia tetap berani menurunkan harga yang murah. Menurut Siswoyo, hal itu terjadi karena persaingan antar penyedia berlomba menjadi yang termurah. Syarat administrasi dan kualifikasi banyak yang terpenuhi. Sehingga, mau tidak mau mereka bersaing harga termurah.

‘’Kami tidak bisa melarang. Asal sesuai persyaratan dan harganya wajar, bisa lolos,’’ jelasnya. Siswoyo menjelaskan, penyedia yang menawar terlampau murah akan dilakukan klarifikasi kewajaran harga.

Jika bisa membuktikan mereka bisa dinyatakan sebagai pemenang. Jika tidak bisa membuktikan faktor murahnya harga yang ditawarkan, bisa dinyatakan gugur. Lelang proyek akan masih terus berlangsung hingga September mendatang. Namun, lelangnya tidak besar. Yakni, yang masa kontraknya tiga atau dua bulan kerja. Selain itu, pengadaan barang juga masih bisa terus dilakukan. ‘’Bulan ini dan bulan depan masih ngatasi untuk lelang proyek,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Catering Lancar, Bayar Iuran JKN Pun Tak jadi Ambyar

Siswoyo menjelaskan, sisa lebihan lelang itu dipastikan masuk ke kasda. OPD biasanya mengalokasikan lagi di Perubahan (P)-APBD 2021. Jika tidak dialokasikan lagi, dana lebihan lelang itu akan menjadi silpa. Meski masuk ke kasda, namun dana lebihan lelang itu tetap menjadi tanggung jawab OPD. Sehingga, yang harus mengalokasikan adalah OPD. ‘’Biasanya OPD meng alokasikan untuk proyek fisik di P-APBD,’’ jelasnya.

Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Abdullah Umar mengatakan, lelang proyek fisik harus dilakukan secara fair. BPBJ harus benar-benar melakukan seleksi penyedia. Sehingga, bisa didapatkan penyedia benar-benar mampu menyelesaikan. ‘’Penyedia harus benar-benar memenuhi kualifikasi yang ditentukan,’’ ujarnya. Umar berharap, tahun ini tidak ada lagi proyek mangkrak karena penyedia tidak mampu menyelesaikan. Apalagi, saat ini para penyedia berasal dari berbagai daerah lain.

Radar Bojonegoro – Lelang proyek konstruksi masih terus berlangsung. Hingga kemarin, 300 paket lebih proyek sudah dilelang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Bojonegoro. Total anggarannya mencapai Rp 1,5 triliun. Namun, dari jumlah itu terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp 210 miliar atau 14 persen.

Itu terjadi karena kontraktor atau penyedia jasa menawar harga yang rendah dari harga perkisaraan sendiri (HPS). Juga dipicu kontraktor bersaing harga. Misalnya, proyek pelebaran jalan Bojonegoro-Balen dengan HPS senilai Rp 76,4 miliar.

Berdasar lelang, tender dimenangkan PT Bumi Selatan Perkasa. PT ini menawar sebesar Rp 70,6 miliar, turun Rp 6 miliar dari HPS. Juga, proyek pembangunan gedung SMPN 1 Purwosari dengan HPS sebesar Rp 1,1 miliar dimenangkan CV Aditama dengan penawaran Rp 880,1 juta.

Kepala BPBJ Bojonegoro Siswoyo mengatakan, anggaran yang dilelang itu memang lebih. Itu karena kontraktor selalu menawar harga rendah dari HPS yang dipasang. Selesih penawaran itu menjadi dana lebih yang kembali masuk ke kas daerah (kasda). ‘’Sisa lelang itu langsung masuk ke kasda,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Kejar Target 50 Persen

Selisih lelang itu memang besar. Para peserta lelang banyak yang menawar paket pekerjaan dengan harga cukup murah. Selain membuat anggaran lebih hemat, juga membuat OPD khawatir proyek tidak maksimal. Itu karena spesifikasi ditentukan sudah ditentukan harganya.

Namun, penyedia tetap berani menurunkan harga yang murah. Menurut Siswoyo, hal itu terjadi karena persaingan antar penyedia berlomba menjadi yang termurah. Syarat administrasi dan kualifikasi banyak yang terpenuhi. Sehingga, mau tidak mau mereka bersaing harga termurah.

‘’Kami tidak bisa melarang. Asal sesuai persyaratan dan harganya wajar, bisa lolos,’’ jelasnya. Siswoyo menjelaskan, penyedia yang menawar terlampau murah akan dilakukan klarifikasi kewajaran harga.

Jika bisa membuktikan mereka bisa dinyatakan sebagai pemenang. Jika tidak bisa membuktikan faktor murahnya harga yang ditawarkan, bisa dinyatakan gugur. Lelang proyek akan masih terus berlangsung hingga September mendatang. Namun, lelangnya tidak besar. Yakni, yang masa kontraknya tiga atau dua bulan kerja. Selain itu, pengadaan barang juga masih bisa terus dilakukan. ‘’Bulan ini dan bulan depan masih ngatasi untuk lelang proyek,’’ jelasnya.

Baca Juga :  DPRD Minta Relokasi Pasar Ditunda

Siswoyo menjelaskan, sisa lebihan lelang itu dipastikan masuk ke kasda. OPD biasanya mengalokasikan lagi di Perubahan (P)-APBD 2021. Jika tidak dialokasikan lagi, dana lebihan lelang itu akan menjadi silpa. Meski masuk ke kasda, namun dana lebihan lelang itu tetap menjadi tanggung jawab OPD. Sehingga, yang harus mengalokasikan adalah OPD. ‘’Biasanya OPD meng alokasikan untuk proyek fisik di P-APBD,’’ jelasnya.

Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Abdullah Umar mengatakan, lelang proyek fisik harus dilakukan secara fair. BPBJ harus benar-benar melakukan seleksi penyedia. Sehingga, bisa didapatkan penyedia benar-benar mampu menyelesaikan. ‘’Penyedia harus benar-benar memenuhi kualifikasi yang ditentukan,’’ ujarnya. Umar berharap, tahun ini tidak ada lagi proyek mangkrak karena penyedia tidak mampu menyelesaikan. Apalagi, saat ini para penyedia berasal dari berbagai daerah lain.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/