alexametrics
30.7 C
Bojonegoro
Monday, May 16, 2022

Segera Kucurkan Dana Khusus Desa

BOJONEGORO – Kucuran anggaran yang diterima pemerintah desa (pemdes) bakal semakin gemuk. Selain alokasi dana desa (ADD) menjadi Rp 1 miliar pada semester kedua ini, Pemkab Bojonegoro juga berencana menggelontorkan dana percepatan pemerataan pembangunan desa (DP3D).

Per desa akan menerima berbeda. Antara Rp 400 sampai Rp 700 juta per tahun. Rencananya itu akan dimulai pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan nanti. Bersamaan dengan ADD.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi menjelaskan, nantinya pemkab akan mengalokasikan anggaran khusus untuk percepatan dan pemerataan pembangunan desa. Sehingga, pembangunan di desa bisa lebih merata dan lebih cepat.

’’Supaya indeks pembangunan manusia (IPM) naik,’’ ungkap dia.

Dana itu nantinya diberikan ke semua desa. Namun, besaran setiap desa berbeda. Ada beberapa kriteria yang membuatnya berbeda. Yakni kemiskinan, kondisi geografis, dan jumlah warganya.

Baca Juga :  Nur Sujito Rangkap Plt Kadisdik

Menurut Ibnu, dana itu mirip dana desa (DD). Namun, bukan dari pemerintah pusat atau APBN. Tapi, dari APBD. Fungsinya sama dengan dana desa. Yakni untuk pembangunan fasilitas publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Saat ini, lanjut dia, proses pengalokasian dana masih dalam pembuatan peraturan bupati (perbup). Nanti perbup akan diusulkan bagian pembangunan pemkab setempat. ’’Kita jadwalkan bulan ini selesai. Sehingga, bisa dibahas dengan DPRD,’’ jelasnya.

Jika dana alokasi khusus percepatan, pemeratan pembangunan desa itu terealisasi, tentu pemdes akan menerima banyak dana. Yakni DD, ADD, dan dana percepatan pembangunan. Sebelumnya, pemkab juga memastikan ADD akan mengalami kenaikan sebesar Rp 1 miliar.

Jika program itu terealisasi, penyerapan APBD juga akan lebih maksimal. Sebab, jika 419 desa menerima anggaran itu, ratusan miliar anggaran bisa terserap.

Baca Juga :  Masjid Izinkan Jamaah Iktikaf

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto meminta pemkab mengkaji ulang. Sebab, terlalu banyak dana digelontorkan ke desa yang belum tentu berdampak baik. Itu karena sebagian besar sumber daya manusia (SDM) di pemdes belum siap.

 ’’Sebenarnya itu bagus. Tapi SDM yang tidak mendukung akan menimbulkan masalah,’’ jelasnya.

Menurut Sukur, masalah bisa ditimbulkan adalah penyelewengan anggaran hingga tidak adanya manfaat langsung ke masyarakat. Adanya ADD dan DD saja, sudah membuat desa bingung. ’’Lebih baik jangan diterimakan dalam bentuk dana. Namun, dalam bentuk langsung,’’ jelasnya.

Politikus Partai Demokrat itu menilai jika dana itu akan lebih tepat bila ditangani pemkab. Artinya, pemkab melakukan pembangunan untuk desa. ’’Bukan desa diberikan dana lalu disuruh membangun. Ini bisa tidak efektif,’’ jelasnya.

BOJONEGORO – Kucuran anggaran yang diterima pemerintah desa (pemdes) bakal semakin gemuk. Selain alokasi dana desa (ADD) menjadi Rp 1 miliar pada semester kedua ini, Pemkab Bojonegoro juga berencana menggelontorkan dana percepatan pemerataan pembangunan desa (DP3D).

Per desa akan menerima berbeda. Antara Rp 400 sampai Rp 700 juta per tahun. Rencananya itu akan dimulai pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan nanti. Bersamaan dengan ADD.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi menjelaskan, nantinya pemkab akan mengalokasikan anggaran khusus untuk percepatan dan pemerataan pembangunan desa. Sehingga, pembangunan di desa bisa lebih merata dan lebih cepat.

’’Supaya indeks pembangunan manusia (IPM) naik,’’ ungkap dia.

Dana itu nantinya diberikan ke semua desa. Namun, besaran setiap desa berbeda. Ada beberapa kriteria yang membuatnya berbeda. Yakni kemiskinan, kondisi geografis, dan jumlah warganya.

Baca Juga :  Bupati Yes Dorong Eksistensi Produk Lokal

Menurut Ibnu, dana itu mirip dana desa (DD). Namun, bukan dari pemerintah pusat atau APBN. Tapi, dari APBD. Fungsinya sama dengan dana desa. Yakni untuk pembangunan fasilitas publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Saat ini, lanjut dia, proses pengalokasian dana masih dalam pembuatan peraturan bupati (perbup). Nanti perbup akan diusulkan bagian pembangunan pemkab setempat. ’’Kita jadwalkan bulan ini selesai. Sehingga, bisa dibahas dengan DPRD,’’ jelasnya.

Jika dana alokasi khusus percepatan, pemeratan pembangunan desa itu terealisasi, tentu pemdes akan menerima banyak dana. Yakni DD, ADD, dan dana percepatan pembangunan. Sebelumnya, pemkab juga memastikan ADD akan mengalami kenaikan sebesar Rp 1 miliar.

Jika program itu terealisasi, penyerapan APBD juga akan lebih maksimal. Sebab, jika 419 desa menerima anggaran itu, ratusan miliar anggaran bisa terserap.

Baca Juga :  Masjid Izinkan Jamaah Iktikaf

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto meminta pemkab mengkaji ulang. Sebab, terlalu banyak dana digelontorkan ke desa yang belum tentu berdampak baik. Itu karena sebagian besar sumber daya manusia (SDM) di pemdes belum siap.

 ’’Sebenarnya itu bagus. Tapi SDM yang tidak mendukung akan menimbulkan masalah,’’ jelasnya.

Menurut Sukur, masalah bisa ditimbulkan adalah penyelewengan anggaran hingga tidak adanya manfaat langsung ke masyarakat. Adanya ADD dan DD saja, sudah membuat desa bingung. ’’Lebih baik jangan diterimakan dalam bentuk dana. Namun, dalam bentuk langsung,’’ jelasnya.

Politikus Partai Demokrat itu menilai jika dana itu akan lebih tepat bila ditangani pemkab. Artinya, pemkab melakukan pembangunan untuk desa. ’’Bukan desa diberikan dana lalu disuruh membangun. Ini bisa tidak efektif,’’ jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/