- Advertisement -
TUBAN – Perlahan namun pasti, tata kelola pemerintahan desa (pemdes) di Kabupaten Tuban semakin baik. Proses administrasi semakin tertata. Begitu juga dengan penguatan kelembagaan, terus ditingkatkan. Termasuk peningkatan kapasitas lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Untuk memaksimalkan peran dan fungsi BPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana (Dipemaspemdes KB) Tuban menggelar pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk seluruh anggota BPD se-Kabupaten Tuban.
Kepala Dipemaspemdes KB Tuban Mahmudi mengatakan, ada sejumlah materi yang diberikan dalam pelatihan yang berlangsung empat hari (10-13 Juli) di Hotel Mahkota Tuban. Antara lain, materi tentang kebijakan pemerintah terkait pemerintahan desa serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPD dalam pemerintah desa.
Pada kesempatan tersebut juga diberikan pembekalan terkait konsep pengisian anggota BPD dan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 2019 mendatang. ‘’Semoga dengan pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan ini peran BPD semakin optimal,’’ tutur Mahmudi kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Ditegaskan Mahmudi, BPD adalah legislatifnya pemerintah desa. Untuk itu peran dan fungsinya dalam mengawal pemerintahan desa harus optimal. Utamanya dalam hal controlling atau pengawasan. Dengan demikian, pemerintahan di desa bisa berjalan dengan baik. ‘’Saling bersinergi dalam membangun desanya masing-masing,’’ tandasnya.
TUBAN – Perlahan namun pasti, tata kelola pemerintahan desa (pemdes) di Kabupaten Tuban semakin baik. Proses administrasi semakin tertata. Begitu juga dengan penguatan kelembagaan, terus ditingkatkan. Termasuk peningkatan kapasitas lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Untuk memaksimalkan peran dan fungsi BPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana (Dipemaspemdes KB) Tuban menggelar pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk seluruh anggota BPD se-Kabupaten Tuban.
Kepala Dipemaspemdes KB Tuban Mahmudi mengatakan, ada sejumlah materi yang diberikan dalam pelatihan yang berlangsung empat hari (10-13 Juli) di Hotel Mahkota Tuban. Antara lain, materi tentang kebijakan pemerintah terkait pemerintahan desa serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPD dalam pemerintah desa.
Pada kesempatan tersebut juga diberikan pembekalan terkait konsep pengisian anggota BPD dan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 2019 mendatang. ‘’Semoga dengan pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan ini peran BPD semakin optimal,’’ tutur Mahmudi kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Ditegaskan Mahmudi, BPD adalah legislatifnya pemerintah desa. Untuk itu peran dan fungsinya dalam mengawal pemerintahan desa harus optimal. Utamanya dalam hal controlling atau pengawasan. Dengan demikian, pemerintahan di desa bisa berjalan dengan baik. ‘’Saling bersinergi dalam membangun desanya masing-masing,’’ tandasnya.
