alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Friday, May 27, 2022

Terkendala, SK GTT Tetap Penugasan Bukan Pengangkatan

LAMONGAN – Pemkab Lamongan tetap mengeluarkan SK penugasan bagi guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) honorer kategori (K-2) dan non K-2. Sebab, tidak ada payung hukum yang menguatkan bahwa bupati boleh mengeluarkan SK pengangkatan.  ‘’Sudah ada edaran Mendagri dan Undang – Undang melarang penerbitan SK pengangkatan,” ujar Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Ali Mahfudl.

Menurut dia, komisi D kemarin (19/3) memfasilitasi para GTT/PTT untuk menyampaikan keinginannya. Namun, berdasarkan hasil rapat dengar pendapat, lanjut dia, keinginan GTT/PTT untuk mendapatkan SK pengangkatan terganjal payung hukum.

Regulasi pengangkatan seperti keinginan GTT/PTT tidak diperbolehkan. Sehingga SK penugasan nantinya harus mereka terima.Menurut Mahfudl, komisi D hanya bisa meminta dan menekan kepala sekolah serta UPT untuk tidak mengangkat pegawai honorer.

Jumlah honorer K-2 maupun non K-2 mencapai 3.750 orang. Jika ada pengangkatan baru, maka beban daerah akan bertambah karena tidak ada regulasi pasti. “Jadi ini harus menjadi pertimbangan, sebelum memutuskan merekrut tenaga baru,” jelasnya. 

Perwakilan Forum GTT/PTT, Syukron,  menilai SK tersebut tidak bisa digunakan menerbitkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) untuk sertifikasi.

Baca Juga :  Olah Biji Juwet Menjadi Kopi, Hanya Produksi saat Musim Kemarau

Alasannya, ada Peraturan Pemerintah (PP) 48 dan PP 43 tentang larangan mengangkat honorer menjadi CPNS. Versi dia, aturan itu tidak mutlak. Bupati bisa mengangkat GTT/PTT dengan konsekuensi anggaran dibebankan pada APBD kabupaten.

“Tapi mereka tidak berani, padahal aturan tersebut tidak mutlak,” ujarnya. Dia menambahkan, honorer tidak menuntut tunjangan besar seperti kabupaten lain.  GTT/PTT menerima  tunjangan Rp 200 ribu per bulan yang ditentukan pemerintah.

Honorer hanya membutuhkan surat pengangkatan supaya bisa merasakan uang sertifikasi dari APBN. Syukron menuturkan, teman dari lembaga swasta bisa mendapatkan uang sertifikasi. Sedangkan para honorer bekerja di lembaga negeri pemerintah.

“Seharusnya jalannya lebih mudah dan didengar oleh pemerintah,” keluhnya. Syukron menyatakan masih melakukan koordinasi dengan teman forum lainnya. Sebab, keputusan itu dinilai tidak menguntungkan honorer sama sekali. 

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Lamongan, Adi Suwito, menjelaskan, pemberian SK penugasan itu sebenarnya bentuk legalitas pemerintah. Tujuannya, para GTT/PTT bisa memanfaatkan 15 persen dari dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Baca Juga :  Isolasi di Rumah, Anggota Satpol PP Malah Nyabu

Untuk SK pengangkatan, sudah dilarang. Itu sesuai PP 48 dan pembaharuan PP 56 Tahun 2012 serta edaran Mendagri yang intinya ada larangan mengangkat honorer dan sejenisnya. 

Sehingga SK kepala daerah hanya untuk memberikan penugasan kepada GTT/PTT agar bisa memanfaatkan dana BOS. Adi menambahkan, legalitas itu seharusnya bisa diterima GTT/PTT supaya keberadaannya jelas.

Dengan kepemilikan SK ini, versi dia, berarti GTT/PTT sudah diakui pemerintah daerah. Mereka bisa memanfaatkan dana sesuai peraturan pemerintah. ‘’Kita hanya mengikuti peraturan sebagaimana mestinya,” ujarnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Hukum Pemkab Lamongan, Joko Nursiyanto, menyatakan, penerbitan SK penugasan agar ada payung hukum.

Para GTT/PTT diberikan penugasan oleh bupati sehingga bisa menggunakan 15 persen dana BOS sesuai pemanfaatan dana BOS dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018. Payung hukum ini sebagai legalitas formal.

Ketika tidak diterima, lanjut dia, maka GTT/PTT akan rugi. “Karena dana BOS tidak bisa dicairkan apabila tidak mengantongi SK ini,” ujarnya. 

LAMONGAN – Pemkab Lamongan tetap mengeluarkan SK penugasan bagi guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) honorer kategori (K-2) dan non K-2. Sebab, tidak ada payung hukum yang menguatkan bahwa bupati boleh mengeluarkan SK pengangkatan.  ‘’Sudah ada edaran Mendagri dan Undang – Undang melarang penerbitan SK pengangkatan,” ujar Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Ali Mahfudl.

Menurut dia, komisi D kemarin (19/3) memfasilitasi para GTT/PTT untuk menyampaikan keinginannya. Namun, berdasarkan hasil rapat dengar pendapat, lanjut dia, keinginan GTT/PTT untuk mendapatkan SK pengangkatan terganjal payung hukum.

Regulasi pengangkatan seperti keinginan GTT/PTT tidak diperbolehkan. Sehingga SK penugasan nantinya harus mereka terima.Menurut Mahfudl, komisi D hanya bisa meminta dan menekan kepala sekolah serta UPT untuk tidak mengangkat pegawai honorer.

Jumlah honorer K-2 maupun non K-2 mencapai 3.750 orang. Jika ada pengangkatan baru, maka beban daerah akan bertambah karena tidak ada regulasi pasti. “Jadi ini harus menjadi pertimbangan, sebelum memutuskan merekrut tenaga baru,” jelasnya. 

Perwakilan Forum GTT/PTT, Syukron,  menilai SK tersebut tidak bisa digunakan menerbitkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) untuk sertifikasi.

Baca Juga :  Pilkada Serentak, Sediakan Bilik Untuk Pencoblos yang Demam

Alasannya, ada Peraturan Pemerintah (PP) 48 dan PP 43 tentang larangan mengangkat honorer menjadi CPNS. Versi dia, aturan itu tidak mutlak. Bupati bisa mengangkat GTT/PTT dengan konsekuensi anggaran dibebankan pada APBD kabupaten.

“Tapi mereka tidak berani, padahal aturan tersebut tidak mutlak,” ujarnya. Dia menambahkan, honorer tidak menuntut tunjangan besar seperti kabupaten lain.  GTT/PTT menerima  tunjangan Rp 200 ribu per bulan yang ditentukan pemerintah.

Honorer hanya membutuhkan surat pengangkatan supaya bisa merasakan uang sertifikasi dari APBN. Syukron menuturkan, teman dari lembaga swasta bisa mendapatkan uang sertifikasi. Sedangkan para honorer bekerja di lembaga negeri pemerintah.

“Seharusnya jalannya lebih mudah dan didengar oleh pemerintah,” keluhnya. Syukron menyatakan masih melakukan koordinasi dengan teman forum lainnya. Sebab, keputusan itu dinilai tidak menguntungkan honorer sama sekali. 

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Lamongan, Adi Suwito, menjelaskan, pemberian SK penugasan itu sebenarnya bentuk legalitas pemerintah. Tujuannya, para GTT/PTT bisa memanfaatkan 15 persen dari dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Baca Juga :  Demerson Bruno Costa, Stoper Asing Andalan Persela

Untuk SK pengangkatan, sudah dilarang. Itu sesuai PP 48 dan pembaharuan PP 56 Tahun 2012 serta edaran Mendagri yang intinya ada larangan mengangkat honorer dan sejenisnya. 

Sehingga SK kepala daerah hanya untuk memberikan penugasan kepada GTT/PTT agar bisa memanfaatkan dana BOS. Adi menambahkan, legalitas itu seharusnya bisa diterima GTT/PTT supaya keberadaannya jelas.

Dengan kepemilikan SK ini, versi dia, berarti GTT/PTT sudah diakui pemerintah daerah. Mereka bisa memanfaatkan dana sesuai peraturan pemerintah. ‘’Kita hanya mengikuti peraturan sebagaimana mestinya,” ujarnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Hukum Pemkab Lamongan, Joko Nursiyanto, menyatakan, penerbitan SK penugasan agar ada payung hukum.

Para GTT/PTT diberikan penugasan oleh bupati sehingga bisa menggunakan 15 persen dana BOS sesuai pemanfaatan dana BOS dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018. Payung hukum ini sebagai legalitas formal.

Ketika tidak diterima, lanjut dia, maka GTT/PTT akan rugi. “Karena dana BOS tidak bisa dicairkan apabila tidak mengantongi SK ini,” ujarnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/