alexametrics
25.5 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Bantuan Hukum untuk Warega Miskin Belum Terealisasi, Ini Penjelasannya

TUBAN – Bantuan hukum (bankum) gratis bagi warga miskin di Tuban belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Sampai kini, raperda inisiatif DPRD setempat tersebut masih dalam penyempurnaan setelah mendapat evaluasi dari gubernur Jatim. Kabag Hukum Setda Tuban Arif Handoyo mengatakan, saat ini raperda tersebut masih proses menindaklanjuti hasil fasilitasi gubernur. Setelah menyesuaikan hasil fasilitasi tersebut, pemkab bakal mengirimkan kembali raperda tersebut kepada gubernur untuk mendapatkan nomor registrasi.

‘’Ini raperda inisiatif, detailnya ke setwan,’’ ujar dia.  Akhir 2017 raperda ini disampaikan ke gubernur untuk dievaluasi. Tahun ini, diharapkan payung hukum itu bisa diterapkan untuk membantu warga kurang mampu yang berhadapan dengan hukum. 

Diberitakan sebelumnya, setelah ditetapkan menjadi perda, warga miskin di Tuban yang kesandung kasus hukum bakal mendapat bantuan hukum gratis. Baik itu ligitasi maupun non-ligitasi. Dananya bersumber dari APBD. Penganggaran tersebut muncul dalam raperda inisiatif DPRD Tuban tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Itu pun dengan catatan raperda tersebut disahkan dan diundangkan.  

Baca Juga :  Temukan Pemilih Janggal 

Kabag Humas dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat DPRD Tuban Sri Hidajati ketika dikonfirmasi mengaku belum menerima hasil fasilitasi dari gubernur. ‘’Sementara kita belum terima hasil fasilitasi dari biro hukum setda Provinsi Jatim,’’ jawab Cicik, sapaan akrabnya ini. 

Senada disampaikan Ketua DPRD Tuban M. Miyadi. ‘’Sampai sekarang belum turun hasil fasilitasinya,’’ jawab dia singkat. 

TUBAN – Bantuan hukum (bankum) gratis bagi warga miskin di Tuban belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Sampai kini, raperda inisiatif DPRD setempat tersebut masih dalam penyempurnaan setelah mendapat evaluasi dari gubernur Jatim. Kabag Hukum Setda Tuban Arif Handoyo mengatakan, saat ini raperda tersebut masih proses menindaklanjuti hasil fasilitasi gubernur. Setelah menyesuaikan hasil fasilitasi tersebut, pemkab bakal mengirimkan kembali raperda tersebut kepada gubernur untuk mendapatkan nomor registrasi.

‘’Ini raperda inisiatif, detailnya ke setwan,’’ ujar dia.  Akhir 2017 raperda ini disampaikan ke gubernur untuk dievaluasi. Tahun ini, diharapkan payung hukum itu bisa diterapkan untuk membantu warga kurang mampu yang berhadapan dengan hukum. 

Diberitakan sebelumnya, setelah ditetapkan menjadi perda, warga miskin di Tuban yang kesandung kasus hukum bakal mendapat bantuan hukum gratis. Baik itu ligitasi maupun non-ligitasi. Dananya bersumber dari APBD. Penganggaran tersebut muncul dalam raperda inisiatif DPRD Tuban tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Itu pun dengan catatan raperda tersebut disahkan dan diundangkan.  

Baca Juga :  Ruas Jalan Nasional Amburadul, Pengecoran Baru Akhir Bulan Depan

Kabag Humas dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat DPRD Tuban Sri Hidajati ketika dikonfirmasi mengaku belum menerima hasil fasilitasi dari gubernur. ‘’Sementara kita belum terima hasil fasilitasi dari biro hukum setda Provinsi Jatim,’’ jawab Cicik, sapaan akrabnya ini. 

Senada disampaikan Ketua DPRD Tuban M. Miyadi. ‘’Sampai sekarang belum turun hasil fasilitasinya,’’ jawab dia singkat. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/