alexametrics
27 C
Bojonegoro
Monday, August 8, 2022

Inspektorat Ingatkan Aparatur Desa Jangan Salah Kelola Dana BKD

Radar Bojonegoro – Aparatur pemerintah desa (pemdes) perlu kesiapan maksimal terkait tata kelola dan sistem sebelum menangani bantuan keuangan desa (BKD). Banyak regulasi dan koordinasi harus disiapkan agar tak salah aturan dan berujung pidana. Inspektorat Bojonegoro me wantiwanti agar sumber daya manusia (SDM) aparatur desa bisa memahami penggunaan BKD.

Sebab, implementasi penyerapan BKD bersumber dari alokasi APBD ini butuh banyak proses. Khususnya proses tata kelola uang agar sesuai peruntukan. Inspektorat sejak awal sudah mengejar adanya payung hukum terkait BKD tersebut.

“Kami sangat perlu siapkan proses tata kelolanya, tahap pertama kami kejar adalah dibuatnya perbup (peraturan bupati) tentang pengelolaan BKD. Serta perbup tentang PBJ (pengadaan barang atau jasa),” kata Inspektur Bojonegoro Teguh Prihandono.

Tahap selanjutnya, Teguh telah membuat nota dinas ke bupati terkait pembuatan petunjuk teknis (juknis) tentang BKD khusus 2021. Jadi isi juknis lebih fokus pembangunan jalan aspal maupun beton. Sedangkan, BKD diatur di perbup sebelumnya itu secara umum.

Baca Juga :  Jembatan Kali Kening Diperlebar, Tebing Ambrol

Rencananya, minggu ini akan dirapatkan pembuatan juknis BKD khusus 2021. “Juknis itu fokus menge nai pengadaan barang dan jasa sifatnya kontraktual. Karena kan kalau pembangunan jalan, pelaksananya nanti tidak swakelola,” bebernya.

Teguh menjelaskan, bahwa leading sector selaku pembina desa-desa tersebut ialah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro. Tetapi, nantinya tentu berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum bina marga dan penataan ruang yang mana tugasnya membuat juknis tentang gambar, rancangan anggaran biaya (RAB), dan sebagainya.

“Lalu koordinasi dengan dengan UKPBJ (unit kerja pengadaan barang/jasa) tentang proses lelang di desa. Isinya seputar siapa saja unsur-unsur boleh menjadi panitia lelang,” ucapnya.

Juga perlu koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro. Guna memberikan pembinaan terkait perencanaan anggaran, lalu pe nganggaran pengawasannya, dan juga penganggaran untuk honor panitia lelang serta tim pelaksana (timlak).

Baca Juga :  Bertambah 522 CJH, Didominasi Petani

“Nah semua itu nantinya akan dimuat dalam juknis. Serta juknis disosialisasikan ke semua desa penerima BKD,” jelasnya. Teguh menargetkan agar bimbingan teknis (bimtek) terkait juknis BKD dimulai Februari. Sehingga setiap desa bisa segera mempersiapkan SDM sebagai panitia lelang maupun timlak, setidaknya pada Maret.

“Jadi intinya, upaya pembuatan perbup, juknis, lalu bimtek merupakan upaya-upaya preventif kami terhadap pemerintah desa agar tidak salah kelola,” jelasnya.

Radar Bojonegoro – Aparatur pemerintah desa (pemdes) perlu kesiapan maksimal terkait tata kelola dan sistem sebelum menangani bantuan keuangan desa (BKD). Banyak regulasi dan koordinasi harus disiapkan agar tak salah aturan dan berujung pidana. Inspektorat Bojonegoro me wantiwanti agar sumber daya manusia (SDM) aparatur desa bisa memahami penggunaan BKD.

Sebab, implementasi penyerapan BKD bersumber dari alokasi APBD ini butuh banyak proses. Khususnya proses tata kelola uang agar sesuai peruntukan. Inspektorat sejak awal sudah mengejar adanya payung hukum terkait BKD tersebut.

“Kami sangat perlu siapkan proses tata kelolanya, tahap pertama kami kejar adalah dibuatnya perbup (peraturan bupati) tentang pengelolaan BKD. Serta perbup tentang PBJ (pengadaan barang atau jasa),” kata Inspektur Bojonegoro Teguh Prihandono.

Tahap selanjutnya, Teguh telah membuat nota dinas ke bupati terkait pembuatan petunjuk teknis (juknis) tentang BKD khusus 2021. Jadi isi juknis lebih fokus pembangunan jalan aspal maupun beton. Sedangkan, BKD diatur di perbup sebelumnya itu secara umum.

Baca Juga :  Calon Kades Harus Bebas Narkoba

Rencananya, minggu ini akan dirapatkan pembuatan juknis BKD khusus 2021. “Juknis itu fokus menge nai pengadaan barang dan jasa sifatnya kontraktual. Karena kan kalau pembangunan jalan, pelaksananya nanti tidak swakelola,” bebernya.

Teguh menjelaskan, bahwa leading sector selaku pembina desa-desa tersebut ialah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro. Tetapi, nantinya tentu berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum bina marga dan penataan ruang yang mana tugasnya membuat juknis tentang gambar, rancangan anggaran biaya (RAB), dan sebagainya.

“Lalu koordinasi dengan dengan UKPBJ (unit kerja pengadaan barang/jasa) tentang proses lelang di desa. Isinya seputar siapa saja unsur-unsur boleh menjadi panitia lelang,” ucapnya.

Juga perlu koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro. Guna memberikan pembinaan terkait perencanaan anggaran, lalu pe nganggaran pengawasannya, dan juga penganggaran untuk honor panitia lelang serta tim pelaksana (timlak).

Baca Juga :  Rita Oktaviana, Pemrakarsa Taman Baca dan Budaya di Cepu

“Nah semua itu nantinya akan dimuat dalam juknis. Serta juknis disosialisasikan ke semua desa penerima BKD,” jelasnya. Teguh menargetkan agar bimbingan teknis (bimtek) terkait juknis BKD dimulai Februari. Sehingga setiap desa bisa segera mempersiapkan SDM sebagai panitia lelang maupun timlak, setidaknya pada Maret.

“Jadi intinya, upaya pembuatan perbup, juknis, lalu bimtek merupakan upaya-upaya preventif kami terhadap pemerintah desa agar tidak salah kelola,” jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/