alexametrics
29.2 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

252 Desa Dapat Kucuran Dana Pengaspalan, Total Anggaran Rp 452 Miliar

Radar Bojonegoro – Sebanyak 252 desa calon penerima bantuan keuangan desa (BKD) tahun ini harus mematangkan persiapan mengelola anggaran dari APBD Bojonegoro itu. Jika melanggar regulasi bisa berdampak ke ranah pidana. Peraturan bupati (perbup) tentang BKD khusus ini telah disahkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Machmudin mengatakan, sesuai Perbup Nomor 87 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Desa, revisi dari Perbup 12/2017, pencairannya berlangsung dua tahap.

Sesuai pasal 15 ayat 5 Perbup 87/2020. Tahap pertama akan dicairkan paling lambat Juli dengan besaran 50 persen. Tahap kedua bisa dicairkan setelah pekerjaan tahap pertama selesai dilaksanakan. Jika desa tidak bisa melaksanakan BKD tahap pertama, tahap kedua tidak akan disalurkan.

Selain itu, saat audit oleh inspektorat, jika ditemukan penyalahgunaan, desa wajib mengembalikan bantuan keuangan ke rekening kas desa. Dana yang dikembalikan sejumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu.

Sebelum pencairan BKD, desa wajib menyediakan dana sharing (penyertaan) bersumber dari pendapatan asli desa (PAD) maksimal 5 persen. ‘’Bisa 1 persen atau 2 persen. Maksimal 5 persen dari BKD,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Machmudin menjelaskan, pemkab telah merampungkan regulasi perubahan BKD. Sebelumnya, BKD mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) 12/2017. Kini mengacu Perbup Nomor 87 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Desa.

Salah satu perubahan paling mendasar tentang besaran dana pendampingan yang harus disediakan desa. Pada Perbup 12 Tahun 2017 besaran dana pendamping yang harus disediakan desa sebesar 10 persen dari penerimaan BKD. Sedangkan di Perbup 87/2020 dana pendamping maksimal hanya 5 persen. Jadi, desa bisa menyiapkan anggaran pendampingan di bawah 5 persen.

Penyiapan dana pendamping 5 persen itu sesuai dengan kebutuhan desa. Karena peruntukan dana pendamping sudah diatur dalam Perbup 87/2020. Setidaknya ada lima item kegiatan dibiayai dana dari PADes itu. Meliputi biaya makan dan minum rapat pelaksanaan, penyusunan rancana anggaran biaya (RAB) atau desain fisik, biaya perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan, honor tim pelaksana (timlak) kegiatan, dan biaya alat tulis kantor untuk pelaporan.

Baca Juga :  RSUD dr. Soegiri Lamongan Menuju New Normal

Desa bisa menyusun besar atau kecil dana pendampingan itu sesuai kebutuhannya. Semakin banyak dibutuhkan, dana pendampingan juga bisa semakin banyak. Namun, pada Perbup 87/2020 ada batasannya, yakni maksimal 5 persen. ‘’Tidak bisa lebih,’’ ujar Mantan Kabag Umum Setda itu.

Terkait pelaksanaannya, kata Machmudin, desa bisa melakukan lelang untuk menentukan penyedia dalam proyek BKD. Pemkab kini tengah menyusun peraturan bupati (perbup) baru tentang pengadaan barang dan jasa (PBJ) di desa. Perbup ditargetkan selesai sebelum BKD cair.

‘’Pencairannya ditargetkan Maret mendatang. Sebelum itu diharapkan perbup (PJB) sudah jadi,’’ jelasnya.

Dia menambahkan, tahun ini desa yang mendapat BKD sekitar 252 desa. Semua desa itu mengusulkan bangunan kon struksi jalan. Mulai jalan beton hingga jalan aspal. Besaran BKD bervariasi, mulai Rp 53 juta, seperti Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, hingga Rp 9,5 miliar yang akan diterima Desa Tanggungan, Kecamatan Baureno.

Dengan besaran dana itu, pemilihan penyedia harus dilakukan secara lelang. Sebab, batas maksimal penunjukan langsung (PL) penyedia hanya Rp 200 juta. Jika lebih harus dilakukan lelang. PBJ di desa, masih kata Machmudin, sebenarnya sudah ada aturannya. Yakni, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Desa. Sehingga, desa bisa melakukan lelang atau PL dalam menentukan penyedia.

Penyusunan perbup PBJ di desa itu tetap mengacu Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 itu. Namun, perbup PBJ ini lebih lokal. Selain itu, untuk memperkuat pelaksanaan PBJ di desa. ’’Perbup PBJ ini tidak hanya mengatur soal BKD ini. Tapi, juga yang lainnya,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Desak Kuota Asuransi Petani Padi di Bojonegoro Ditambah

PBJ di desa ditangani tim pelaksanaan (timlak) kegiatan, biasanya dijabat kepala urusan (Kaur) di pemdes setempat. Kegiatan pelaksanaan konstruksi di desa mayoritas dilakukan secara swakelola. Tujuanya padat karya atau memberdayakan masyarakat desa.

Namun, BKD yang diterima desa tahun ini cukup besar. Pekerjaan konstruksinya juga padat alat. Hal itu membuat desa harus menunjuk penyedia. Pengawasan proyek BKD ini nantinya akan dilakukan oleh sejumlah OPD terkait. Misalnya, pengerjaan jalan dan jembatan pengawasannya oleh DPU Bina Marga dan gedung oleh Dinas PKP Cipta Karya.

Kepala DPU Bina Marga dan Penataan Ruang Retno Wulandari membenarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BKKD dilaksanakan instansinya. Sehingga, nanti akan ikut melakukan evaluasi kegiatan BKKD itu. ‘’Kami monitoring dan evaluasi,’’ katanya terpisah.

Anggota Fraksi PAN Nurani Rakyat Lasuri menuturkan, pelaksanaan proyek BKKD itu memang harus ada pendampingan OPD terkait. Sehingga desa mampu melaksanakan sesuai target. ‘’Kalau ada pendampingan dari OPD saya yakin bisa selesai tepat waktu.

Meskipun batas pelaksanaannya hanya enam bulan,’’ ujarnya. Anggota DPRD tiga periode itu menambahkan, salah satu kelemahan BKD tahun ini karena regulasi dibuat setelah BKD ditetapkan di APBD. Idealnya, regulasi diselesaikan dulu, baru proses pembahasan.

‘’Ini rawan permasalahan di belakang hari. Saya sudah sering menyampaikan ini,’’ klaimnya. Desa yang memperoleh BKD dengan jumlah fantastis itu, kata dia, harus menyiapkan anggaran untuk dana pendampingan itu. Dana pendamping itu tidak boleh dari dana desa (DD). Namun, harus dari PADes. ‘’Menurut saya desa harus segera melakukan persiapan untuk masalah ini,’’ jelasnya.

Radar Bojonegoro – Sebanyak 252 desa calon penerima bantuan keuangan desa (BKD) tahun ini harus mematangkan persiapan mengelola anggaran dari APBD Bojonegoro itu. Jika melanggar regulasi bisa berdampak ke ranah pidana. Peraturan bupati (perbup) tentang BKD khusus ini telah disahkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Machmudin mengatakan, sesuai Perbup Nomor 87 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Desa, revisi dari Perbup 12/2017, pencairannya berlangsung dua tahap.

Sesuai pasal 15 ayat 5 Perbup 87/2020. Tahap pertama akan dicairkan paling lambat Juli dengan besaran 50 persen. Tahap kedua bisa dicairkan setelah pekerjaan tahap pertama selesai dilaksanakan. Jika desa tidak bisa melaksanakan BKD tahap pertama, tahap kedua tidak akan disalurkan.

Selain itu, saat audit oleh inspektorat, jika ditemukan penyalahgunaan, desa wajib mengembalikan bantuan keuangan ke rekening kas desa. Dana yang dikembalikan sejumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu.

Sebelum pencairan BKD, desa wajib menyediakan dana sharing (penyertaan) bersumber dari pendapatan asli desa (PAD) maksimal 5 persen. ‘’Bisa 1 persen atau 2 persen. Maksimal 5 persen dari BKD,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Machmudin menjelaskan, pemkab telah merampungkan regulasi perubahan BKD. Sebelumnya, BKD mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) 12/2017. Kini mengacu Perbup Nomor 87 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Desa.

Salah satu perubahan paling mendasar tentang besaran dana pendampingan yang harus disediakan desa. Pada Perbup 12 Tahun 2017 besaran dana pendamping yang harus disediakan desa sebesar 10 persen dari penerimaan BKD. Sedangkan di Perbup 87/2020 dana pendamping maksimal hanya 5 persen. Jadi, desa bisa menyiapkan anggaran pendampingan di bawah 5 persen.

Penyiapan dana pendamping 5 persen itu sesuai dengan kebutuhan desa. Karena peruntukan dana pendamping sudah diatur dalam Perbup 87/2020. Setidaknya ada lima item kegiatan dibiayai dana dari PADes itu. Meliputi biaya makan dan minum rapat pelaksanaan, penyusunan rancana anggaran biaya (RAB) atau desain fisik, biaya perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan, honor tim pelaksana (timlak) kegiatan, dan biaya alat tulis kantor untuk pelaporan.

Baca Juga :  Suporter Persibo Bojonegoro Desak Sally Mundur

Desa bisa menyusun besar atau kecil dana pendampingan itu sesuai kebutuhannya. Semakin banyak dibutuhkan, dana pendampingan juga bisa semakin banyak. Namun, pada Perbup 87/2020 ada batasannya, yakni maksimal 5 persen. ‘’Tidak bisa lebih,’’ ujar Mantan Kabag Umum Setda itu.

Terkait pelaksanaannya, kata Machmudin, desa bisa melakukan lelang untuk menentukan penyedia dalam proyek BKD. Pemkab kini tengah menyusun peraturan bupati (perbup) baru tentang pengadaan barang dan jasa (PBJ) di desa. Perbup ditargetkan selesai sebelum BKD cair.

‘’Pencairannya ditargetkan Maret mendatang. Sebelum itu diharapkan perbup (PJB) sudah jadi,’’ jelasnya.

Dia menambahkan, tahun ini desa yang mendapat BKD sekitar 252 desa. Semua desa itu mengusulkan bangunan kon struksi jalan. Mulai jalan beton hingga jalan aspal. Besaran BKD bervariasi, mulai Rp 53 juta, seperti Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, hingga Rp 9,5 miliar yang akan diterima Desa Tanggungan, Kecamatan Baureno.

Dengan besaran dana itu, pemilihan penyedia harus dilakukan secara lelang. Sebab, batas maksimal penunjukan langsung (PL) penyedia hanya Rp 200 juta. Jika lebih harus dilakukan lelang. PBJ di desa, masih kata Machmudin, sebenarnya sudah ada aturannya. Yakni, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Desa. Sehingga, desa bisa melakukan lelang atau PL dalam menentukan penyedia.

Penyusunan perbup PBJ di desa itu tetap mengacu Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 itu. Namun, perbup PBJ ini lebih lokal. Selain itu, untuk memperkuat pelaksanaan PBJ di desa. ’’Perbup PBJ ini tidak hanya mengatur soal BKD ini. Tapi, juga yang lainnya,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Bagikan 500 Sembako dan 1.860 Masker

PBJ di desa ditangani tim pelaksanaan (timlak) kegiatan, biasanya dijabat kepala urusan (Kaur) di pemdes setempat. Kegiatan pelaksanaan konstruksi di desa mayoritas dilakukan secara swakelola. Tujuanya padat karya atau memberdayakan masyarakat desa.

Namun, BKD yang diterima desa tahun ini cukup besar. Pekerjaan konstruksinya juga padat alat. Hal itu membuat desa harus menunjuk penyedia. Pengawasan proyek BKD ini nantinya akan dilakukan oleh sejumlah OPD terkait. Misalnya, pengerjaan jalan dan jembatan pengawasannya oleh DPU Bina Marga dan gedung oleh Dinas PKP Cipta Karya.

Kepala DPU Bina Marga dan Penataan Ruang Retno Wulandari membenarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BKKD dilaksanakan instansinya. Sehingga, nanti akan ikut melakukan evaluasi kegiatan BKKD itu. ‘’Kami monitoring dan evaluasi,’’ katanya terpisah.

Anggota Fraksi PAN Nurani Rakyat Lasuri menuturkan, pelaksanaan proyek BKKD itu memang harus ada pendampingan OPD terkait. Sehingga desa mampu melaksanakan sesuai target. ‘’Kalau ada pendampingan dari OPD saya yakin bisa selesai tepat waktu.

Meskipun batas pelaksanaannya hanya enam bulan,’’ ujarnya. Anggota DPRD tiga periode itu menambahkan, salah satu kelemahan BKD tahun ini karena regulasi dibuat setelah BKD ditetapkan di APBD. Idealnya, regulasi diselesaikan dulu, baru proses pembahasan.

‘’Ini rawan permasalahan di belakang hari. Saya sudah sering menyampaikan ini,’’ klaimnya. Desa yang memperoleh BKD dengan jumlah fantastis itu, kata dia, harus menyiapkan anggaran untuk dana pendampingan itu. Dana pendamping itu tidak boleh dari dana desa (DD). Namun, harus dari PADes. ‘’Menurut saya desa harus segera melakukan persiapan untuk masalah ini,’’ jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Delapan Incumbent Kalah Suara

PT DESI Bakal Dilarang Beroperasi

Matangkan Persiapan

Rudjito – Zaenuri Divonis 4 Tahun


/