alexametrics
25.2 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

DPRD Juga Menolak Beras Impor

KOTA – Tidak hanya bupati, rencana pemerintah pusat melakukan impor beras juga mendapat penolakan dari DPRD Lamongan. Karena Kota Soto tersebut selalu surplus beras setiap tahun. Sehingga impor beras hanya akan menjatuhkan harga gabah petani. “Kita tunggu saja kebijakan pusat. Yang jelas Lamongan tidak butuh impor beras,” tegas Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Saifudin Zuhri melalui telepon seluler jumat (19/1). 

Ketua komisi yang membidangi perekonomian dan keuangan itu dengantegas menolak keras beras impor masuk ke wilayah Lamongan. Sebab selama ini Lamongan tidak pernah mengalami kekurangan stok beras.

Meski harga beras medium cenderung sedikit naik, tapi kondisi stok beras  tetap aman. Sehingga rencana impor tersebut hanya akan membuat petani resah. Apalagi impor beras diperkirakan dilakukan hingga pertengahan Maret, bertepatan dengan panen raya padi. “Ini berbahaya karena bisa mempengaruhi harga gabah petani,” terangnya. 

Baca Juga :  Telat Berobat, 10 Penderita TB Meninggal

Dia menjelaskan, selisih harga beras impor tidak tinggi. Namun akan berpengaruh besar terhadap petani. Karena modal tanam dan perawatan tidak murah. Ditambah banyaknya hama yang menyerang. Otomatis petani akan sangat menggantungkan keuntungan saat panen. Kalau harga panen jatuh, tentu petani akan sangat merugi.

Saifudin juga memastikan akan memantau rantai perdagangan komoditi pangan tersebut. Sebab beras menjadi komoditi paling penting dan rawan terjadi manipulasi harga. Apalagi dengan rencana impor, jangan sampai merugikan petani. 

Menurut anggota FKB itu, kebijakan impor beras banyak mendapatkan penolakan dari daerah. Karena kondisi produksi pertanian surplus. Kalau sudah terjadi, pemerintah harus lebih selektif mengatur suplai beras impor. Jika menggandeng pihak ketiga, sebaiknya ada regulasi khusus untuk mengatur harga dan penjualan. 

Terpisah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan Zamroni menegaskan, pengusaha Lamongan tidak akan terlibat lelang beras impor. Karena lelang dilakukan pusat sehingga daerah tidak terlibat. Lamongan dipastikan tidak mendapat pasokan beras impor, sebab tidak pernah mengalami kekurangan stok beras. ‘’Mata rantai (penjualan beras impor,Red) biar terhenti di pelabuhan saja,” tukasnya. 

Baca Juga :  Suyuthi: Seharusnya Ada Kebersamaan

Zamroni mengatakan, impor beras untuk memenuhi kebutuhan beras medium yang masih kurang. Sedangkan stok beras Lamongan masih cukup hingga lima bulan ke depan.  Sehingga beras impor sebaiknya digunakan untuk beras cadangan pemerintah (BCP).

‘’Apalagi sebentar lagi petani Lamongan memasuki panen raya sehingga kebutuhan beras akan semakin surplus,’’ tukas. Sebelumnya diberitakan, Bupati Lamongan, Fadeli dengan tegas menyatakan menolak beras impor. Sebab produksi beras Lamongan selalu surplus setiap tahun. Bahkan tahun lalu mengalami kelebihan produksi hingga 460 Ribu Ton.

KOTA – Tidak hanya bupati, rencana pemerintah pusat melakukan impor beras juga mendapat penolakan dari DPRD Lamongan. Karena Kota Soto tersebut selalu surplus beras setiap tahun. Sehingga impor beras hanya akan menjatuhkan harga gabah petani. “Kita tunggu saja kebijakan pusat. Yang jelas Lamongan tidak butuh impor beras,” tegas Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Saifudin Zuhri melalui telepon seluler jumat (19/1). 

Ketua komisi yang membidangi perekonomian dan keuangan itu dengantegas menolak keras beras impor masuk ke wilayah Lamongan. Sebab selama ini Lamongan tidak pernah mengalami kekurangan stok beras.

Meski harga beras medium cenderung sedikit naik, tapi kondisi stok beras  tetap aman. Sehingga rencana impor tersebut hanya akan membuat petani resah. Apalagi impor beras diperkirakan dilakukan hingga pertengahan Maret, bertepatan dengan panen raya padi. “Ini berbahaya karena bisa mempengaruhi harga gabah petani,” terangnya. 

Baca Juga :  Perlu Libatkan PLN Cegah Kebakaran

Dia menjelaskan, selisih harga beras impor tidak tinggi. Namun akan berpengaruh besar terhadap petani. Karena modal tanam dan perawatan tidak murah. Ditambah banyaknya hama yang menyerang. Otomatis petani akan sangat menggantungkan keuntungan saat panen. Kalau harga panen jatuh, tentu petani akan sangat merugi.

Saifudin juga memastikan akan memantau rantai perdagangan komoditi pangan tersebut. Sebab beras menjadi komoditi paling penting dan rawan terjadi manipulasi harga. Apalagi dengan rencana impor, jangan sampai merugikan petani. 

Menurut anggota FKB itu, kebijakan impor beras banyak mendapatkan penolakan dari daerah. Karena kondisi produksi pertanian surplus. Kalau sudah terjadi, pemerintah harus lebih selektif mengatur suplai beras impor. Jika menggandeng pihak ketiga, sebaiknya ada regulasi khusus untuk mengatur harga dan penjualan. 

Terpisah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan Zamroni menegaskan, pengusaha Lamongan tidak akan terlibat lelang beras impor. Karena lelang dilakukan pusat sehingga daerah tidak terlibat. Lamongan dipastikan tidak mendapat pasokan beras impor, sebab tidak pernah mengalami kekurangan stok beras. ‘’Mata rantai (penjualan beras impor,Red) biar terhenti di pelabuhan saja,” tukasnya. 

Baca Juga :  Lamongan Tolak Impor Beras

Zamroni mengatakan, impor beras untuk memenuhi kebutuhan beras medium yang masih kurang. Sedangkan stok beras Lamongan masih cukup hingga lima bulan ke depan.  Sehingga beras impor sebaiknya digunakan untuk beras cadangan pemerintah (BCP).

‘’Apalagi sebentar lagi petani Lamongan memasuki panen raya sehingga kebutuhan beras akan semakin surplus,’’ tukas. Sebelumnya diberitakan, Bupati Lamongan, Fadeli dengan tegas menyatakan menolak beras impor. Sebab produksi beras Lamongan selalu surplus setiap tahun. Bahkan tahun lalu mengalami kelebihan produksi hingga 460 Ribu Ton.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/