
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Transfer dana bagi hasil (DBH) migas di akhir tahun berpotensi terjadi lagi tahun depan. Bahkan, tahun depan diperkirakan nilainya jauh lebih besar dibanding saat ini.
Anggota Komisi B DPRD Lasuri menjelaskan, tahun depan DBH migas yang akan diberikan ke Bojonegoro tidak hanya Rp 954 miliar. Namun, lebih dari itu. ’’Rp 954 miliar itu yang dikeluarkan di APBD induk. Yang dikeluarkan di APBD perubahan lain lagi,’’ katanya kemarin (25/12).
Menurut Lasuri, DBH migas yang akan diberikan Bojonegoro tahun depan sebenarnya cukup besar. Mencapai Rp 2,6 triliun. Itu adalah keterangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Komisi B DPRD setempat beberapa waktu lalu.
Namun, yang diterimakan ke kas daerah (kasda) lebih dulu adalah Rp 954 miliar itu. Sisanya, nanti akan ditransfer saat APBD perubahan. Atau berpeluang ditransfer di akhir tahun. ’’Yang sudah dipasang di APBD induk adalah Rp 954 miliar itu. Itu sudah tidak bisa diubah,’’ terangnya.
Meski begitu, pada APBD perubahan nanti pemkab diperkirakan akan menerima Rp 1,6 triliun DBH migas. Jika diterima sebelum pembahasan, anggaran itu akan masuk APBD perubahan. Jika diterima usai pembahasan akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).
Menurut Lasuri, DBH itu tidak bisa dipastikan. Kadang ditransfer tepat waktu kadang tidak. Transfer DBH migas senilai Rp 303 miliar minggu lalu juga mengagetkan. Sebab, dana itu awalnya akan ditransfer awal tahun depan.
Lasuri menjelaskan, tahun depan produksi migas Blok Cepu naik. Dari 225 ribu barel per hari menjadi 235 ribu barel per hari. Sehingga, DBH yang diterima Bojonegoro juga akan lebih banyak.
Tahun ini DBH yang diterima Pemkab sebesar Rp 1,9 triliun. Target keseluruhannya adalah Rp 2,1 triliun. ’’Tahun depan produksi naik, jadi DBH dipastikan naik,’’ ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) setempat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Seoyuthi menjelaskan, DBH migas yang dipasang di APBD tahun depan hanya Rp 954 miliar. Mengenai apakah akan ada perubahan, pihaknya tidak tahu. ’’Semua itu tergantung Kementerian Keuangan (Kemenkeu),’’ ujarnya.
Menurut Ibnu, Kemenkeu memiliki hak penuh terkait dengan penyaluran DBH. Daerah tidak bisa berbuat banyak. Hanya bisa menerima apa yang ditransfer oleh Kemenkeu. ’’Kita protes juga tidak bisa,’’ tuturnya.
Ibnu tidak tahu apa yang menyebabkan Kemenkeu mentransfer DBH migas Rp 954 miliar itu. Padahal, tahun ini transfer DBH migas sudah hampir mencapai Rp 2 triliun. ’’Mungkin ada permasalahan fiskal di Kemenkeu. Jadi, harus dituntaskan dulu,’’ ujar mantan kepala BPKAD itu.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

