
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pajak reklame hingga mendekati akhir tahun belum mencapai target. Hingga kini baru mencapai Rp 2,3 miliar dari target sebesar Rp 3,8 miliar. Pajak bumi dan bangunan (PBB) juga belum memenuhi target.
Sebab, jumlah desa yang menunggak PBB juga banyak. ‘’Desa-desa itu tersebar di sejumlah kecamatan,’’ kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi ditemui di kantornya kemarin (13/12).
Juga, pajak parkir dari sejumlah lokasi baru mencapai Rp 236 juta. Padahal, targetnya mencapai Rp 477 juta. Ibnu menjelaskan, pajak parkir tersebut bukan retribusi parkir di pinggir-pinggir jalan. Sebaliknya, pajak parkir itu dikenakan pada sejumlah tempat parkir. Di antaranya di supermarket atau tempat-tempat lainnya.
‘’Kalau retribusi itu dari parkir di bahu jalan,’’ ungkap Ibnu.
Sementara itu, target pajak dari mineral bukan logam batuan (MBLB) tahun ini adalah Rp 3,2 miliar. Namun, hingga kini baru terealisasi sebesar Rp 1,5 miliar. ‘’Itu disebabkan karena masih banyak proyek kontruksi yang belum selesai. Sehingga, pajak MBLB masih belum tercapai. Kalau sudah selesai pasti tercapai,’’ jelasnya.
Ibnu menambahkan, pajak yang masih banyak belum terselesaikan adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Sebab, jumlah desa yang menunggak PBB juga banyak. ‘’Desa-desa itu tersebar di sejumlah kecamatan,’’ jelasnya.
Meski begitu, target pajak daerah hingga kini masih kisaran 96 persen. Namun, Ibnu optimistis hingga akhir tahun target bisa tercapai. ‘’Secara keseluruhan sudah 96 persen. Sebentar lagi pasti tercapai,’’ ungkapnya saat ditemui.
Ibnu menjelaskan, hingga kini pajak sudah terealisasi ada tiga item. Yakni, pajak hotel, restoran, dan air bawah tanah. Bahkan, target pendapatan dari tiga item pajak itu sudah melebihi target.
Tahun ini, pemkab menargetkan pajak hotel mencapai Rp 5,140 miliar. Namun, hingga 10 Desember lalu sudah mencapai Rp 5,150 miliar. Sedangkan, pajak restoran ditargetkan bisa mencapai Rp 6,235 miliar. Namun, hingga kini sudah mencapai Rp 8 miliar.
Target pajak air bawah tanah hingga kini sudah mencapai Rp 1 miliar. Sedangkan targetnya mencapai Rp 934 juta. ‘’Target tiga pajak itu sudah mencapai 100 persen lebih,’’ jelas mantan kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) itu.
Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto meminta pemkab mengoptimalisasi pendapatan pajak itu. Sehingga, target pendapatan bisa optimal tahun ini. ‘’Harus mengoptimalkan pemasukan dari pajak ini,’’ jelasnya.
Selain itu, lanjut politikus Partai Demokrat itu, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor lain juga harus dioptimalkan. Seperti dari badan usaha milik daerah (BUMD). ‘’PAD dari BUMD itu lumayan besar. Jadi, harus juga dioptimalkan,’’ tegas dia. (zim/rij)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

