
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Syamsul Hadi, eks Inspektur Bojonegoro ternyata menerima vonis pidana penjara 5 tahun. Kepastian itu setelah terpidana korupsi anggaran auditor Inspektorat 2015-2017 itu tidak mengajukan upaya banding.
Masa pikir-pikir tujuh hari pasca putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya sudah berakhir, kemarin (27/11). “Kami sudah menginformasikan kepada PN Tipikor Surabaya, Selasa (26/11), bahwa Pak Syamsul sebagai terdakwa sekaligus JPU (jaksa penuntut umum) tidak ada yang ajukan banding,” kata Bayu Wibisono, penasihat hukum Syamsul Hadi.
Selain pidana penjara 5 tahun, vonis yang diterima Syamsul, yakni pidana denda senilai Rp 200 juta subsider kurungan 3 bulan, dan pengembalian uang kerugian negara Rp 528 juta. Vonis 5 tahun itu nantinya akan dikurangi masa tahanan yang dijalani terpidana. Syamsul ditahan sejak 25 April 2019. Tim jaksa eksekutor juga telah mengeksekusi terpidana yang kini mendekam di tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro.
Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Achmad Fauzan memastikan, tim JPU tidak mengajukan banding. Vonis majelis hakim sudah lebih dari setengah tuntutan JPU. Sebelumnya, tim JPU menuntut terpidana pidana penjara 7 tahun.
Terkait pengembalian uang kerugian negara Rp 528 juta? Terdakwa memiliki waktu selama satu bulan setelah perkara berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk membayarnya. Apabila tidak bisa membayar, kejari akan melelang aset milik terdakwa yang disita pada 3 Mei 2019 lalu. Aset tersebut berupa tanah dan bangunan kafe di Kabupaten Lumajang.
Sedangkan, sisa kerugian negara senilai Rp 1,2 miliar sudah dikembalikan oleh para saksi, yakni sebanyak 49 staf Inspektorat Bojonegoro. “Nantinya apabila tidak ada pembayaran dan dilakukan lelang. Uang hasil lelangnya itu akan dikembalikan ke kas negara,” ungkap dia.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

