Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPD Pertanyakan Anggaran Pembinaan

B
Penulis: Bachtiar Febrianto❯
BPD Pertanyakan Anggaran Pembinaan
BPD Pertanyakan Anggaran Pembinaan

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Perwakilan Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) Bojonegoro kemarin (22/11) mendatangi kantor dinas pemberdayaan masyarakat (DPMD). Mereka mempertanyakan komitmen dinas PMD meningkatkan sumber daya manusia (SDM) para BPD. 


Selama ini banyak program peningkatan kapasitas pemerintah desa (pemdes), namun sejak BPD periode 2019-2025 mengantongi SK bupati, belum pernah mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas.


‘’Kami berharap pemkab serius meningkatkan kapasitas BPD,’’ kata Ketua Forum BPD Bojonegoro Mahfud Muharom kemarin (22/11).


Mahfud menuturkan, kedatangannya di kantor dinas PMD itu mewakili anggota forum BPD setempat. Rerata para BPD selama ini masih belum mengetahui regulasi tentang hak dan kewajibannya.


Sehingga, keberadaan BPD terkesan sebagai pelengkap lembaga di desa. Padahal, sesuai regulasinya semua produk hukum di desa itu menjadi kewenangan BPD. Sebab, BPD merupakan lembaga legislasi di tingkat desa.


‘’Prakteknya selama ini pembuatan regulasi justru kepala desa yang mengundang. Padahal sesuai aturannya yang mengundang adalah BPD,’’ tegasnya.


Adanya pembinaan, kata Mahfud, diharapkan SDM para BPD meningkat. Sehingga ke depan BPD memahami tugas dan fungsinya. 


Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PMD Djuono Poerwiyanto memastikan akan segara digelar pelatihan untuk BPD. Seseuai rencananya, akan dilaksanakan mulai pekan depan. 


Namun, yang terlibat dalam pelatihan itu tidak semua anggota BPD. Namun, hanya dua anggota BPD di masing-masing desa. ‘’Pekan depan akan digelar pelatihan BPD,’’ ujarnya.


Advertisement
Advertisement
Editor : Bachtiar Febrianto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dengan Mengevaluasi Raperdes P-APBDes, Desa Ajukan Tambahan Siltap

Dengan Mengevaluasi Raperdes P-APBDes, Desa Ajukan Tambahan Siltap

Sejumlah pemerintah desa (pemdes) mengajukan evaluasi rancangan peraturan desa (raperdes) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (P-APBDes) guna memenuhi penghasilan tetap (siltap).

LPPM Unigoro Ajak Pemerintah Desa Bersinergi, Optimalkan Sistem Informasi Desa Berbasis Potensi Lokal

LPPM Unigoro Ajak Pemerintah Desa Bersinergi, Optimalkan Sistem Informasi Desa Berbasis Potensi Lokal

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bojonegoro (Unigoro) senantiasa mengajak pemerintah desa (pemdes) di Kabupaten Bojonegoro untuk saling bersinergi. Utamanya untuk mengoptimalkan sistem info

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer