Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gayam dan Mojodelik Tembus Rp 3,6 M

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Gayam dan Mojodelik Tembus Rp 3,6 M
Gayam dan Mojodelik Tembus Rp 3,6 M


BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pemerintah desa (pemdes) di Kecamatan Gayam, mendapatkan alokasi dana desa (ADD) paling besar. Kenaikannya sekitar dua kali lipat di penghujung tahun ini. Tentu, aparatur desa di kawasan ring pengeboran minyak dan gas bumi (migas) ini harus kerja lebih keras.


Berdasar data, total anggaran ADD di Kecamatan Gayam tembus Rp 25 miliar. Dari 12 desa di kecamatan setempat, Desa Gayam dan Desa Mojodelik mendapat pagu ADD lebih dari Rp 3 miliar. Sedangkan desa lainnya, rerata mendapat pagu lebih dari Rp 1,5 miliar.



Data tersebut mengacu Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perbup Nomor 6 Tahun 2019, tentang Besaran Sementara Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, yang disahkan 21 Oktober lalu.



''Tertinggi tetap di Gayam. Salah satu sebabnya karena penghasil migas,'' kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro Djuono Poerwiyanto.



Dia menuturkan, besaran ADD antardesa berbeda. Sebab, untuk menentukan besarannya mengacu beberapa indikator. Selain jumlah penduduk, juga dari kontribusi desa terhadap pendapatan pemerintah.



Kenaikan ADD ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan. Sebab, kenaikan di penghujung tahun ini, jika tak segera diserap, dikhawatirkan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Terutama untuk desa di Kecamatan Gayam.



Sebab, nominal ADD di masing-masing desa di Kecamatan Gayam itu lebih dari Rp 1,5 miliar sampai dengan Rp 3,5 miliar. ''Sudah saya kumpulkan. Dan saya minta untuk hati-hati,'' tegas Camat Gayam Agus Hariyana.



Dia menuturkan, sesuai hasil koordinasi dengan kepala desa di Kecamatan Gayam, diminta tidak digunakan untuk fisik saja. Sebab, mendekati akhir tahun ini, sudah mulai masuk musim hujan. Sehingga potensi keterlambatan pekerjaan cukup besar.



Agus menyarankan, jika digunakan fisik diarahkan bukan untuk pembuatan, sebaliknya perawatan. ''Misalnya pengecatatan balai desa. Atau program pemberdayaan masyarakat,'' ujar pria yang sebelumnya menjabat sekretaris dinas perdagangan ini. (msu/rij)






Advertisement
Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Ingatkan Efektivitas Belanja, APBD 2027 Dipatok Rp 5,2 Triliun

DPRD Ingatkan Efektivitas Belanja, APBD 2027 Dipatok Rp 5,2 Triliun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro 2027 disepakati sebesar Rp 5,2 triliun. Nilai tersebut mengalami penyusutan dibandingkan APBD tahun ini.

Apakah SiLPA Berdampak pada APBD Tahun Berikutnya? Begini Pengaruhnya terhadap Anggaran Daerah

Apakah SiLPA Berdampak pada APBD Tahun Berikutnya? Begini Pengaruhnya terhadap Anggaran Daerah

Dana yang tersisa pada akhir tahun anggaran tersebut ternyata dapat memengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun berikutnya.

Mengenal SiLPA, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran: Bagaimana Hal Ini Bisa Terjadi?

Mengenal SiLPA, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran: Bagaimana Hal Ini Bisa Terjadi?

Besaran SiLPA bahkan sering menjadi perhatian masyarakat ketika pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer