Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dompet Kades Lebih Tebal

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Dompet Kades Lebih Tebal
Dompet Kades Lebih Tebal

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Imbas melonjaknya kenaikan alokasi dana desa (ADD) hampir dua kali lipat, dompet kepala desa dan perangkatnya bakal lebih tebal. Sebab, besaran gaji dan tunjangan perangkat pada 419 desa yang tersebar di 28 kecamatan selama ini mengacu dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).


Sesuai regulasinya, maksimal biaya gaji dan tunjangan penyelenggara pemerintahan desa 30 persen. ’’Ya nanti (pendapatan kades dan perangkat) bisa naik karena ADD naik,’’ kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro Djuono Poerwiyanto, kemarin (25/10).


Menurut dia, Perbup Nomor 33/2019 tentang perubahan atas Perbup Nomor 6 Tahun 2019, menyebutkan  total anggaran ADD bagi 419 desa Rp 617 miliar.  ADD dalam APBD induk yang sebelumnya tercantum di Perbup Nomor 06/2019 hanya Rp 310 miliar. ’’Semoga bisa terserap maksimal, meskipun sudah mendekati akhir tahun,’’ harap mantan camat Balen itu.


Dia menambahkan, besaran penghasilan kades dan perangkatnya sudah diatur dalam Perbup Nomor 45 Tahun 2018. Regulasi itu dibuat Bupati Anna Mu’awanah ketika awal menjabat.


Meski sudah ditentukan besaran maksimal penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan kepala desa beserta perangkatnya, lonjakan ADD itu tidak menutup kemungkinan membuat pendapatan penyelenggara pemdes juga ikut naik.


’’Karena siltap dan tunjangan kades beserta perangkat itu mengacu besaran ADD,’’ tandasnya.


Sementara itu, komisi A DPRD Bojonegoro berharap banyaknya anggaran yang mengalir ke rekening desa itu bisa mempercepat pembangunan desa. Jangan sampai disalahgunakan.


Sesuai data di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, sudah ada tiga kepala desa yang terjerat kasus korupsi karena membelanjakan APBDes tidak sesuai regulasi. ’’Silakan dibelanjakan sesuai aturan, jangan sampai nanti ada yang berurusan dengan penegak hukum,’’ kata Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Lasmiran.


Kejari Bojonegoro juga memantau pergerakan aliran keuangan dari kas daerah (kasda) kebupaten ke masing-masing rekening desa. Hal itu menjadi atensi pimpinan. ’’Kami tetap memantau, jangan sampai ada kerugian negara,’’ kata Kasi Intelijen Kejari Bojonegoro Syamsul Anam.


Advertisement
Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer