Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggaran OPD Bakal Dikepras 10 Persen

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Anggaran OPD Bakal Dikepras 10 Persen
Anggaran OPD Bakal Dikepras 10 Persen

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pemkab Bojonegoro dan DPRD belum membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) anggaran pedapatan dan belanja daerah (APBD) 2020. Namun, sesuai hasil rapat internal tim anggaran pemkab, pagu anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) akan dikepas sekitar 10 persen.


Pengeprasan ini karena proyeksi dana bagi hasil (DBH) migas untuk APBD induk tahun depan yang diperkirakan turun. Sehingga, untuk perencanaan pendapatan dan belanja akan menyesuaikan.


’’Sesuai hasil rapat terakhir, pagu masing-masing OPD dikurangi sekitar 10 persen,’’ kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro Masirin kemarin (17/10).


Menurut Masirin, setiap OPD, September lalu sudah mulai menyusun program kerja dan anggarannya. Selanjutnya, disetorkan ke tim anggaran pemkab. Namun, ketika pembahasan berlangsung, berembus informasi DBH migas turun.


Sehingga, penyusunan dokumen penganggaran tahun 2020 itu direvisi lagi. Sebaliknya, jika dipaksakan dikhawatirkan banyak program tidak berjalan, karena keterbatasan anggaran. Dampaknya, sampai bulan ini belum bisa dimulai pembahasan KUA-PPAS 2020.


‘‘Padahal awalnya sudah beres. Tapi kemudian direvisi karena menyesuaikan DBH,’’ tandas PNS tinggal di Kecamatan Malo itu.


Dia menambahkan, meski ada pemangkasan, namun masing-masing OPD diminta tetap memprioritaskan program unggulan. Sebab, sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023, masing-masing OPD teknis memiliki program prioritas yang sudah ditunggu masyarakat.


Salah satu contohnya, kata Masirin, pembangunan jembatan lintas kabupaten yang menghubungkan Bojonegoro dengan Tuban, dan Bojonegoro dengan Blora.


Diberitakan sebelumnya, sesuai data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), DBH Migas 2020 dipatok Rp 954 miliar. Namun, totalnya diprediksi DBH migas tahun depan Rp 2,6 triliun. Namun, sisanya diperkirakan akan dimasukkan pada skema kurang bayar. Sehingga, akan terealisasi dan bisa diserap di APBD perubahan. Bukan di APBD Induk 2020.


Sementara itu, DPRD Bojonegoro meminta pemkab jangan tergantung DBH migas. Sebab, itu membuktikan daerah belum mandiri. Sehingga, ke depan harus mencari terobosan untuk menunjang pendapatan asli daerah (PAD).


Di antaranya badan usaha milik daerah (BUMD) harus produktif. Lalu membuat BUMD baru yang bisa mendongkrak PAD. ’’Harus berinovasi mencari terobosan dari pendapatan lain,’’ kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto.


Advertisement
Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pencairan Satu Tahap Pagu 2026 Rp 170 Miliar, BKKD Bojonegoro Tak Merata di Semua Desa

Pencairan Satu Tahap Pagu 2026 Rp 170 Miliar, BKKD Bojonegoro Tak Merata di Semua Desa

 Bantuan keuangan khusus desa (BKKD) tahun ini dijatah Rp 170 miliar. Namun, tidak merata di semua desa. Bahkan, ada BKKD di sejumlah desa dicoret, tanpa ada alasan yang jelas.

DPRD Blora Bersama Pemkab Perjuangkan DBH Migas Berkeadilan

DPRD Blora Bersama Pemkab Perjuangkan DBH Migas Berkeadilan

 Pemkab Blora bersama DPRD Blora terus mendorong pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) yang lebih berkeadilan

DBH Migas Bojonegoro Cair Rp 188,2 Miliar

DBH Migas Bojonegoro Cair Rp 188,2 Miliar

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menerima kucuran dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer