Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kontraktor Minta Bupati Cabut Perbup

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Kontraktor Minta Bupati Cabut Perbup
Kontraktor Minta Bupati Cabut Perbup

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Para kontraktor benar-benar keberatan dengan kenaikan pungutan galian C. Karena itu, para kontraktor meminta bupati agar mencabut Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8 Tahun 2013. 


Sebab, kontraktor sudah cukup banyak mengeluarkan retribusi. Pungutan itu tidak dikenakan pada semua. Namun, hanya kontraktor mengerjakan proyek pemerintah dengan biaya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).


''Kami meminta bupati mencabut Perbup Nomor 8 Tahun 2013 itu. Sehingga, kami tidak dibebani pungutan,'' ujar Sekretaris Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Bojonegoro Alfan Affandi kemarin (16/10).


Kenaikan pungutan itu sangat terasa. Sebab, kenaikan pungutan itu beriringan dengan kenaikan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Kenaikan itu sesuai peraturan gubernur (pergub) baru. ''Sehingga, sangat memberatkan kontraktor,'' ungkap pria berkacamata itu.


Menurut Alfan, wajib pungut itu diatur dalam pasal 3 Perbup Nomor 8 Tahun 2013. Kontraktor merasa keberatan karena sudah mengeluarkan banyak retribusi lain. Yakni, pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen, pajak penghasilan (PPh) 2 persen, dan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.


''Retribusi sudah banyak. Jadi, kami ingin retribusi galian pada kontraktor itu dihapus,'' ujarnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.


Menurut Alfan, pungutan sebesar 25 persen dari harga patok MBLB itu sangat memberatkan. Apalagi, harga patok MBLB itu mengalami kenaikan 10 kali lipat. Itu membuat kontraktor merasa keberatan. 


Surat ke bupati akan segera dikirimkan. Dia berharap bupati bisa mengabulkan apa yang menjadi permintaan kontraktor. 


Sebelumnya kontraktor juga sudah ada wajib pungut. Namun, nilainya tidak sebesar ini. Sebab, saat ini nilainya mengacu perbup. Yang pajaknya naik 10 kali lipat. ''Sebelumnya ya ada. Tapi tidak sebesar itu,'' jelasnya.


Dalam perbup Nomor 8 Tahun 2013, pungutan dilakukan melalui pejabat pembuat komitmen (PPK) di organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki proyek. 


Sebelumnya, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dilli Tri Wibowo mengatakan, bahwa pungutan itu tidak dikenakan pada semua. Namun, hanya kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah dengan biaya APBD. Jika tidak menggunakan APBD, tidak dikenakan wajib pungut.


Ketua Gapeksindo Asiar Gatut mengatakan, penerapan wajib pungut galian C itu semestinya diterapkan tahun depan saja. Sebab, pemberlakuannya baru September ini. Sedangkan, kontraktor atau rekanan yang saat ini memakai rencana anggaran biaya (RAB) lama.


’’Karena memakai RAB lama, seharusnya ya penerapan retribusi juga aturan lama,’’ ujarnya.


Karena itu, menurut Gatut, sapaannya, semestinya sebelum diterapkan, perlu dikoordinasikan dengan kontraktor atau rekanan terlebih dahulu dalam penerapan pemakaian pasir, tanah uruk, dan galian C lainnya.


Advertisement
Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer