Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Santunan Kematian Dinilai Lambat

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Santunan Kematian Dinilai Lambat
Santunan Kematian Dinilai Lambat

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Mekanisme pencairan santunan kematian perlu dipangkas. Sebab, beberapa warga mengeluhkan proses pencairan santunan Rp 2,5 juta itu prosesnya masih lambat. Dan, tahapannya harus bolak-balik.


Santunan kematian ini menjadi program prioritas pemkab. Karena itu, komisi C DPRD setempat menyarankan ada petugas yang bisa jemput bola. Sehingga, bisa mempermudah warga yang mengalami musibah tersebut.


Nur Ali, warga Kecamatan Kapas mengatakan, lambatnya pencairan santunan. Administrasi sudah lengkap, namun santunan tak kunjung diserahkan kepada penerima. ’’Berkas saya sudah lengkap, mengurusi berkali-kali tapi belum cair,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (9/10).


Menurut Ali, mengurusi santunan kematian butuh perjuangan panjang. Sebab, untuk mengurus surat kematian, bukan hanya dari desa, sebaliknya juga sampai dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil).


Proses mengurus surat kematian, harus menghadapi antre cukup panjang. Sehingga, waktu sehari dipastikan masih kurang. ’’Kalau misalkan berkas belum lengkap, tidak cair ndak papa. Tapi, ini sudah lengkap,’’ tandasnya.


Anggota Komisi C DPRD Natasya Devianti mengatakan, santunan kematian adalah program yang sangat membantu masyarakat mengalami musibah kematian. Namun, karena ini program baru, tentu masih banyak dilakukan pembenahan, termasuk teknis di lapangan.


Sehingga dia menyarankan administrasi bukan dikerjakan oleh pihak keluarga yang sedang kesusahan. Sebaliknya, ada tim khusus mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, sehingga warga yang terkena musibah sangat terbantu.


’’Harus jemput bola. Jangan menunggu pengajuan dari masyarakat,’’ ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.


Sementara itu, Kabag Kesejahteraan Masyarakat Pemkab Sahari dikonfirmasi terpisah mengatakan, semua berkas yang sudah masuk akan tetap diproses. Namun, untuk pencairannya ditangani badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD).


’’Untuk pencairan ditangani BPKAD. Kami hanya proses verifikasi administrasi,’’ ungkap dia.


Dia menambahkan, sesuai data realisasi santunan kematian, sekitar 1.900 berkas yang masuk. Dan, yang sudah realisasi sekitar 1.200 penerima. Proses pencairan itu membutuhkan waktu. Sehingga tidak bisa langsung pengajuan kemudian cair.


Sebab, untuk pencairan bukan ditransfer. Namun, diserahkan kepada penerima. Dan difoto sebagai bukti penyerahan santunan. Dia memastikan tidak ada potongan, namun hanya membeli dua lembar materai saja.


Advertisement
Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

APBD Bojonegoro 2026 Bergeser Jadi Rp 6,3 Triliun, Dipicu Penurunan Pagu Dana Desa

APBD Bojonegoro 2026 Bergeser Jadi Rp 6,3 Triliun, Dipicu Penurunan Pagu Dana Desa

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun ini mengalami pergeseran. Sebelumnya, pagu anggaran di Kota Migas ini ditetapkan senilai Rp 6,49 triliun, hasil penyesuaian postur belanja setelah melalui proses evalua

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer