
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pedagang yang mendapat kartu pedagang produktif (KPP) masih pendataan jumlah. Termasuk diverifikasi. Cakupan pedagang menyebar. Dinas Perdagangan (Disdag) dan Pasar Bojonegoro telah menginformasikan ke 28 kecamatan. Terutama, pedagang di 11 pasar daerah.
Saat ini, jumlah pemohon KPP mencapai sekitar 21 ribu pedagang. “Dari 21 ribu pemohon KPP itu sudah ada sekitar 5.700 KPP tersalurkan. Dan sisanya sekitar 16 ribu pemohon sudah terverifikasi. Kini proses cetak dan akan disalurkan secara bertahap,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdag dan Pasar Sukaemi kemarin (9/10).
Proses verifikasi itu koordinasi dengan pihak desa dan kecamatan. Penyaluran KPP juga terus kontinu. Karena permohonan KPP bisa perseorangan, asal ada surat keterangan bahwa benar pemohon merupakan pedagang. Surat keterangan bisa didapat dari desa, pasar, paguyuban, atau asosiasi pedagang.
Dia menerangkan, bahwa KPP tak hanya digunakan pinjaman modal saja. Karena tak semua pedagang juga butuh pinjaman modal. Tapi, KPP juga pendataan sekaligus bisa dimanfaatkan para pedagang butuh pelatihan.
Para pemegang KPP bisa difasilitasi promosi produk serta perizinan usaha. “Tapi memang yang menonjol pinjaman modal lunak dari BPR (Bank Perkreditan Rakyat), yakni pinjaman maksimal Rp 25 juta tanpa agunan. Bunga kreditnya 0,5 persen per bulan,” ujar mantan pria sebelumnya menjabat camat ini.
Pihaknya terus koordinasi dengan BPR agar para pedagang bisa memanfaatkan KPP. Memberikan perhatian kepada para pedagang kecil kerap terlilit rentenir. Dia mengatakan, bentuk koordinasi dengan BPR berupa pengambilalihan utang rentenir maksimal senilai Rp 500 ribu.
Nanti si pedagang yang terlilit rentenir itu bayar utangnya jadi satu di BPR, tanpa agunan dan bunga. “Kami terus mengawal KPP. Kalau soal men-take over utang rentenir itu, BPR gunakan dana CSR (corporate social responsibility),” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Promosi dan Kerja Sama Disdag Bojonegoro Dyah Enggarini mengatakan, selain dengan BPR, pihaknya juga berkoordinasi dengan desa untuk verifikasi. Karena biasanya data kurang lengkap, hanya nama, tidak melampirkan nomor induk kependudukan (NIK).
Selama nama dan NIK, pun dilengkapi dengan data usaha, aset, dan omzet. “Butuh kroscek , tapi kalau semuanya sudah lengkap, kami akan segera cetak,” pungkasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

