Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

233 Mantan Kades Bisa Maju Lagi?

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
233 Mantan Kades Bisa Maju Lagi?
233 Mantan Kades Bisa Maju Lagi?

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Kepala desa (kades) maksimal menjabat selama 18 tahun atau tiga periode. Namun, pilkades serentak 233 desa nanti, belum ada kepastian berapa kades yang masih memiliki kesempatan mencalonkan lagi.


Sebab, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) belum menginventarisasi periode jabatan kades di 233 desa yang masa jabatannya akan berakhir sebelum pilkades Februari 2020 mendatang. ’’Belum bisa menyimpulkan, karena terkait tiga kali masa jabatan harus ada pernyataan dan keterangan,’’ kata Pelaksana Tugas (Plt)  Kepala Dinas PMD Bojonegoro Djuwana Poerwiyanto kemarin (7/10).


Menurut Djuwana, yang menjadi ketentuan incumbent atau petahana untuk mencalonkan kembali, di antaranya, belum menjabat tiga kali periode masa jabatan. Tidak tersangkut tindak pidana. Dan, jika dari unsur PNS harus dapat izin pembina kepegawaian.


Mantan Camat Balen itu memastikan, belum melakukan pendataan jabatan masing-masing kades yang di desanya akan digelar pilkades serentak. Karena itu, dia belum bisa memastikan jumlah kades yang memiliki kesempatan mencalonkan lagi. ’’Pokoknya kalau belum tiga kali, masih bisa,’’ tandasnya.


Dia menambahkan, tahapan pilkades serentak tahun depan, dimulai 14 Oktober. Sehingga, bagi pemerintah desa yang akan mengikuti pilkades serentak tahun depan, diminta segera membentuk panitia.


Sementara itu, Kepala Desa Plesungan M. Khoiri membenarkan desanya akan mengikuti pilkades serentak tahun depan. Namun, mantan  calon bupati (cabup) itu belum memastikan mencalonkan lagi atau tidak.


’’Tahapannya belum, jadi ya belum bisa memastikan maju lagi atau tidak. Tergantung nanti,’’ kata pria juga Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro itu.


Sementara itu, DPRD Bojonegoro memastikan anggaran tahapan pilkades sudah tercantum dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) 2019. Sesuai di dalam dokumen yang sudah disahkan menjadi perda itu, pemilihan dan pelantikan pilkades gelombang III dijatah Rp 586 juta.


’’Akan terus kami kawal tahapannya, karena anggarannya sudah tersedia,’’ kata Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Lasmiran.


Advertisement
Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Bojonegoro Sudiyono menjelaskan, ada empat klausul yang dibahas dalam raperda tersebut. Pertama perihal masa jabatan kades menjadi delapan tahun. Serta, kades menjabat dua periode sebelum Undang-Undang (

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer