Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hindari Bergantung DBH Migas

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Hindari Bergantung DBH Migas
Hindari Bergantung DBH Migas

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pemkab Bojonegoro diminta menghindari ketergantungan dengan dana transfer, khususnya dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas). Sebaliknya, harus mulai mencari terobosan sektor pendapatan asli daerah (PAD).


Di antaranya, memaksimalkan badan usaha milik daerah (BUMD). Sebab, jika pemkab bergantung anggaran DBH, membuktikan keuangan daerah belum mandiri. Sehingga, untuk jangka panjang, pemkab harus mencari terobosan PAD demi keberlangsungan pembangunan.


Upaya ini mengantisipasi ketika DBH migas ternyata proyeksinya turun drastis seperti anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 nanti. ’’Solusi jangka panjang, BUMD harus lebih produktif,’’ kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto kemarin (6/10).


Menurut Sigit, persoalan tentang DBH migas bukan hanya terjadi kali ini saja. Sebaliknya, program pemkab sebelumnya juga sempat terhambat, karena proyeksi DBH migas tidak sesuai dengan perencanaan.


Sehingga, pemkab harus mengembalikan anggaran lebih salur. Dan membuat rekanan yang sudah mengerjakan sejumlah proyek dari program infrastuktur, gagal bayar. ’’Solusinya harus memaksimalkan peran BUMD,’’ tandas mantan Ketua DPRD Bojonegoro itu.


Meski begitu, lanjut Sigit, DBH migas harus dikawal dengan maksimal. Sebab, proyeksi DBH migas tahun depan yang diproyeksikan anjlok, dinilai tak masuk akal. Sehingga, untuk strategi jangka pendek, tetap mengawal DBH migas.


Sedangkan, untuk mencari solusi jangka panjang, harus menyiapkan sumber keuangan daerah dari sektor BUMD. Sebab, selama ini perusahaan pelat merah itu mayoritas belum produktif. ’’Karena DBH itu tidak bisa dipastikan,’’ ujar politikus Golkar itu.


Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Dilli Tri Wibowo menyatakan, sektor pendapatan daerah yang paling mandiri adalah dengan memaksimalkan PAD.


Salah satu turunannya dari sumber PAD adalah BUMD. Namun, selama ini dari tujuh BUMD, belum semuanya produktif. Sehingga, jangka panjang harus memaksimalkan BUMD. ’’Harus diakui BUMD belum semua produktif, tapi jangka panjang akan terus diperbaiki agar bisa memaksimalkan PAD,’’ ungkap Dilli, sapaan akrabnya.


Dia menambahkan, agar jangka panjang BUMD memberikan kontribusi PAD, tentu membutuhkan evaluasi menyeluruh. Dia mencontohkan masih ada BUMD yang belum setor PAD, sebaliknya masih menjadi beban keuangan daerah.


’’Seperti PDAM itu juga belum bisa diandalkan,’’ jelas dia.


Advertisement
Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pencairan Satu Tahap Pagu 2026 Rp 170 Miliar, BKKD Bojonegoro Tak Merata di Semua Desa

Pencairan Satu Tahap Pagu 2026 Rp 170 Miliar, BKKD Bojonegoro Tak Merata di Semua Desa

 Bantuan keuangan khusus desa (BKKD) tahun ini dijatah Rp 170 miliar. Namun, tidak merata di semua desa. Bahkan, ada BKKD di sejumlah desa dicoret, tanpa ada alasan yang jelas.

DPRD Blora Bersama Pemkab Perjuangkan DBH Migas Berkeadilan

DPRD Blora Bersama Pemkab Perjuangkan DBH Migas Berkeadilan

 Pemkab Blora bersama DPRD Blora terus mendorong pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) yang lebih berkeadilan

DBH Migas Bojonegoro Cair Rp 188,2 Miliar

DBH Migas Bojonegoro Cair Rp 188,2 Miliar

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menerima kucuran dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer